Hampir 20 tahun usia demokrasi diperjuangkan oleh mahasiswa pada tahun 1998 dulu hanya baru memberi peluang kepada para elit politik kebebasan berebut kekuasaan. Era Soeharto yang otoriter dan diktator mengkebiri kemerdekaan berpolitik rakyat sehingga demokrasi menjadi sebuah tuntutan untuk menjalankan tatanan berbangsa dan bernegara selanjutnya.
Maka pada demokrasi sekarang mendirikan partai dipermudah tanpa ada lagi tekanan kekuasaan atau pembatasan. Bagi putera-puteri Indonesia bisa berkiprah mencalonkan dirinya menjadi anggota legislatif maupun eksekutif baik secara individu maupun kepartaian.
Namun demokrasi Indonesia ada 3 titik lemahnya. Pertama,  sistem demokrasi berbiaya tinggi  (high cost). Tidak rahasia lagi, seseorang ikut  berkiprah dalam dunia politik dengan sistem Pemilu,Pilpres dan Pilkada yang terbentuk sekarang harus mengeluarkan uang dari koceknya dengan jumlah angka fantastis yang tidak sembarang orang bisa menjangkaunya. Cost itu jauh melebihi modal mendirikan sebuah perusahaan bisnis berskala besar.
Untuk seorang caleg DPRD tingkat Kabupaten saja harus menyiapkan dana saksi dan kampanyenya serta atribut sebanyak ratusan juta rupiah dan untuk DPR RI bisa mencapai miliaran rupiah. Sedangkan untuk seorang Calon Bupati/Walikota membutuhkan biaya politik mencapai puluhan miliar rupiah dan untuk Gubernur bisa mencapai ratusan miliar untuk membiayai saksi, mesin partai dan tim sukses serta ditambah biaya kampanye dan media sosialisasi.
Kedua, politik transaksional. Sudah jadi rahasia umum juga, perpolitikan Indonesia penuh transaksional terutama pada Pilkada dan Pilpres antara calon Bupati/Walikota/Gubernur/Presiden dengan partai pengusung serta tim-tim pendukung lainnya. Membayar uang mahar untuk diusung oleh partai dan biaya jasa tim sukses. Transaksional ini bisa berupa posisi jabatan dan jatah proyek jika menang. Transaksional juga berupa bargaining position kelompok2 preman dan kaum radikal agar terus bisa eksis dan tumbuh mengembangkan sayapnya.
Ketiga, isu SARA yaitu mengunakan isu sentimen2 Suku, Agama, Ras dan Antar  golongan. Sahwat berkuasa begitu besar, para konsestan politik cenderung menghalalkan segala cara. Dengan mengunakan isu SARA dan fitnah  (black campaign), kontestan melalui tim suksesnya menyebarkan hasutan kebencian kepada lawan politiknya. Seperti Jokowi difitnah PKI dan anti Islam. Ahok adalah korban nyata kampanye SARA pada pilkada DKI 2017. Ahok sebagai etnis Cina dan berasal dari kalangan nasrani diserang kampanye SARA bertema anti Nasrani dan Cina.
Terbongkarnya Demokrasi Uang
Pada Pilkada 2018 sekarang membongkar permainan 3 hal yang saya uraikan diatas. Terbongkarnya skandal tersebut sebenarnya bukan hal yang aneh adanya mahar politik. Â Tapi sayang tidak pernah diproses alias patah dijalan.
La Nyala Mattalitti membongkar mahar politik yang terjadi selama ini dan sekaligus tingginya biaya politik berkompetisi dalam Pilkada.
La Nyala kader Gerindra dan seorang pendukung Prabowo pada Pilpres 2014 menyatakan bahwa dia dimintai uang Rp40 miliar untuk uang saksi yang harus diserahkan sebelum tanggal 20 Desember 2017. Kalau tidak bisa La Nyalla tidak akan direkomendasikan sebagai Calon Gubernur Jawa Timur.
Berdasarkan pengakuan La Nyala saat bertemu dengan Prabowo, dia  ditanyakan kesiapan untuk uang saksi. Satu saksi Rp 200.000. Di tiap TPS ada dua saksi. Jumlah TPS mencapai 68.000 TPS. Dengan hitungan itu maka La Nyalla harus menyiapkan Rp 28 miliar untuk saksi. Tapi, kata La Nyalla, yang diminta justru Rp 48 miliar. Uang itu harus diserahkan sebelum tanggal 20 Desember 2017.
