[caption caption="Kedatangan Aguan ke istana menjadi kontroversi "][/caption]
Undangan Presiden Jokowi santap siang kepada konglomerat AGUAN di istana pada tgl 22 September kemarin menjadi isu liar di kalangan awam. Karena dianggap tidak etik Presiden mengundang pihak yang masih berstatus saksi dalam kasus korupsi, apalagi sedang dicegah.
AGUAN adalah Presiden Direktur Agung Sedayu Group Sugianto merupakan konglomerat hitam sedang dicekal oleh KPK sejak 1 April kemarin atas kasus skandal pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Provinsi DKI Jakarta 2015-2035 dan Raperda tentang Rencana Kawasan Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Jakarta Utara. Jadi Aguan sering dikaitkan dengan kasus suap reklamasi Teluk Jakarta.
Perlu diketahui bahwa undangan Presiden Jokowi kepada 20 pelaku ekonomi besar pada jamuan makan siang itu dalam rangka sosialisasi Tax Amnesty. Seperti diketahui, pengampunan pajak merupakan program andalan pemerintah untuk menutup minimnya pemasukan APBN. Bukan seperti diisukan seakan-akan Presiden Jokowi menyelamatkan konglomerat hitam.
Fakta bahwa kondisi perekonomian dunia sekarang sedang mengalami krisis yang berdampak pada perekonomian Indonesia. Berdasarkan laporan IMF, Bank Dunia, dan OECD mengataka bahwa pada tahun ini pertumbuhan ekonomi dunia sangat pesimis akan naik dan malah akan ada penurunan lagi. Jika pemerintah Indonesia tidak memiliki terobosan-terobosan fundamental maka perekonomian Indonesia akan terpuruk. Perputaran uang akan sedikit beredar ditengah masyarakat sehingga hal ini akan berdampak pada usaha perekonomian rakyat akan lesu dan angka pengangguran akan meningkat.
Kondisi ini jika dibiarkan sangat berbahaya. Rakyat akan menjerit dan negara akan defisit besar.
Ada 2 pondasi harus dimiliki suatu negara supaya ekonominya maju dan bergairah :
1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) negara tersebut harus berjumlah besar dan bisa terpenuhi.
2. Putaran uang beredar banyak di negara tersebut.
Pada persoalan Anggaran untuk Belanja Negara Indonesia trendnya dari tahun ke tahun berkisar antara kita 1.800 - 2.100 Triliun per tahun. Untuk tahun 2016 ini, APBN Indonesia sebesar Rp 2.095,7 Triliun dan kemungkinan untuk tahun-tahun berikutnya akan cenderung meningkat terus.
Sementara pendapatan negara ditargetkan pada tahun 2016 ini sebesar Rp 1.540,7 Triliun (84,8%) dari pajak-cukai dan bukan dari pajak sebesar 273,8 Triliun (15%)
Dalam hal Belanja Negara sebesar Rp 2.095,7 Triliun , Presiden Jokowi juga melakukan langkah pemangkasan biaya negara yang dinilai boros atau tidak dianggap penting dengan memotong belanja negara sebesar Rp 133,8 triliun yang terdiri atas pengurangan belanja kementerian/lembaga Rp 65 triliun dan dana transfer ke daerah Rp 68,8 triliun.
[caption caption="Postur APBN 2016 "]
[caption caption="Grafik APBN 2016"]
