Antara Reshuffle, Ahok dan Konsistensi

Salah satu membuat bangsa ini menjadi bangsa kelas 3 adalah membudayanya perilaku munafik. Ciri-ciri perilaku munafik itu adalah INKONSISTEN.

Kemarin bilang A, besok bisa jadi O. Kemarin teriak INDEPENDEN, sekarang PARTAI. Dulu dikecam, sekarang dipuji.

Sering kali saya amati para pelaku politikus di negeri ini TIDAK MEMEGANG TEGUH KONSISTENSI.  Tingginya syahwat berkuasa membuat mereka  menghalalkan segala cara. Semua komitmen yang dibuat bisa berubah kapan saja.  Kemudian dibuat alasannya begana-begini agar publik menerima atas berubahnya sikap itu.

Kapan perlu dibayar pelacur intelektual untuk mengilmiahkan bahwa sikap inkonsistensi itu adalah tindakan yang tepat alias sudah betul dalam kajian akademis.

Contoh inkonsisten dipertontonkan saat sekarang ini yaitu : 

AHOK dulu menyebut dirinya adalah sosok yang melawan kemunafikan. Melawan kebusukan partai.

Berulang-ulang Ahok mengatakan bahwa Partai adalah sarang maling. Partai berpraktek transaksional. Untuk mencalon gubernur lewat partai harus bayar mahar mencapai 200 Miliar.

Ketika publik mendukung perlawanan dia melawan kebusukan partai tersebut tapi tiba-tiba mengkhianati perjuangannya. Kemarin 27 Juli 2016, Ahok mendeklarasikan diri maju Cagub DKI Pilkada 2017  melalui 2017. Satu juta KTP dukungan warga DKI untuk Ahok maju jalur independen akhirnya masuk tong sampah.

SRI MULYANI adalah salah orang terlibat skandal Bank Century malah sekarang dirangkul menjadi menteri.  Sri Mulyani selain tersandung kasus bailout Bank Century, berbahaya lagi keilmuannya beraliran liberalisme yang memiliki hubungan dekat dengan rentenir IMF. Dimana IMF adalah rentenir keuangan negara yang ikut mendesain pemyesatan ekonomi Indonesia  lalu mengambil keuntungan berlipat-lipat ganda disaati Indonesia mengalami krisis moneter..

Ok, dia berprestasi. Tidak adakah generasi baru Indonesia yang berprestasi lebih baik dan terpuji? 

WIRANTO adalah orang sangat senter disebut sebagai kejahatan HAM tapi dirangkul menjadi Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam).