Bicara kependudukan adalah bicara bagaimana pertumbuhan penduduk yang secara otomatis akan berhubungan dengan persoalan -- persoalan yang menyertai apabila pertumbuhan ini tidak dikendalikan, baik masalah kuantitas penduduk, kualitas penduduk dan keluarga serta masalah persebaran penduduk.
Tentu ini sangat membutuhkan penanganan yang serius yang komprehensif bagaimana meningkatkan mutu penduduk, mengendalikan petumbuhan dan jumlah penduduk serta persebaran penduduk.
Sampai saat ini penanganan kependudukan masih belum banyak diketahui masyarakat, masyarakat tidak banyak mengetahui arah kebijakan kependudukan mengingat informasi tidak lengkap dan bakan tidak tersedia, adanya data yang tumpang tindih terkait kependudukan dari berbegai instansi menjadikan masyarakat tidak dapat berpartisipasi memikirkan masalah ini.
Sementara disisi lain, upaya untuk menekan jumlah ppenduduk baik ditingkat nasional, provinsi maupun kabupaten / kota, jumlah petugas lapangan KB menyusut sangat banyak sekitar 14.000 orang dibandingkan saat KB "berjaya" dimasa Orde Baru, saat ini petugas Lapangan KB hanya sekitar 21.000 orang.
Ini menjadi tantangan Bupati / Walikota bagaimana mampu mengkoordinasikan dan megkondisikan Kepala Desa, Camat, Dinas, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Pakar dst di tingkat Kabupaten / Kota untuk membantu serius menangani KB yang berkaitan erat dengan persoalan Kependudukan.
KOALISI KEPENDUDUKAN KABUPATEN / KOTA
Hadirnya Koalisi Indonesia untuk Kependudukan dan Pembanguan yang selanjutnya disebut Koalisi Kepansusukan Kabupaten / Kota menjadi sangat penting, hal ini terkait dengan tugas dan fungsinya membantu tugas instansi yang menangani masalah Kependudukan dan KB.
Koalisi Kabupaten merupakan wadah indivisu dan kelompok yang memiliki kepedulian terhadap pembangunan kependudukan dan beranggotakan terdiri dari berbagai latar belakang kependtingan dan disiplin ilmu, mengingat bahwa masalah kependudukan merupakan masalah yang sangat kompleks.
Harapannya dengan terbentuknya Koalisi Kependudukan Kabupaten / Kota maka Pemerintah Kabupaten / Kota akan terbantu dalam mengarahkan kebijakan kependudukan dan KB, mengingat tugas utama Koalisi Kependudukan adalah memberikan solusi kepada Pemerintah tentang pembangunan kependudukan, melalui advokasi, komunikasi, edukasi, informasi, dan berbagai sumbangan pemikiran dari hasil seminar atau penelitian.
Dan untuk meluaskan dukungan, Koalisi Kependudukan juga bisa aktif menjalin kerjasama dengan berbagai pihak seperti Pusat Studi Kependudukan di Perguruan Tinggi, LSM, atau lembaga-lembaga donor baik di dalam maupun di luar negeri.
TANTANGAN PEMBENTUKAN KOALISI KEPENDUDUKAN DI KABUPATEN / KOTA
Mengutip Laporan Perkembangan, Evaluasi dan Rencana Kerja Koalisi Kependudukan Provinsi Jawa Tengah tahun 2017 oleh Ketua Koalisi Kependudukan Provinsi Jawa Tengah Prof. Dr. Ir. Saratri Wilonoyudho, M.Si, bahwa belum semua Kabupaten / Kota di Jawa Tengah memiliki Koalisi Kependudukan di tingkat Kabupaten / Kota.
Ini merupkan tantangan tersendiri bagi Koalisi Kependudukan Provinsi Jawa Tengah untuk mendekati Kepala Daerah / DPRD / dan Tokoh Masyarakat untuk membentuk Koalisi Kependudukan di tingkat Kabupaten / Kota, bersinergi dengan Koalisi Kependudukan Pusat, dan bersinergi dengan Perguruan Tinggi dan media massa.
Dari laporan tersebut, tahun 2017, Koalisi Kependudukan Provinsi Jawa Tengah telah melantik Koalisi Kependudukan Kabupaten / Kota sebagai berikut ;
- KK Kabupaten Klaten
- KK Kabupaten Wonogiri
- KK Kabupaten Grobogan
- KK Kabupaten Kebumen
- KK Kabupaten Banyumas
- KK Kota Surakarta
Dan mendorong Kabupaten Kendal, Kabupaten Semarang, Kabupaten Brebes, Kabupaten Kebumen dan Kota Tegal untuk secepatnya membentuk Koalisi Kependudukan mengingat di Provinsi Jawa Tengah 5 ( lima ) Kabupaten / Kota tersebut belum memiliki SK Kepengurusan Koalisi Kependudukan tingkat Kabupaten / Kota.
HAMBATAN KOALISI KEPENDUDUKAN
Beberapa hambatan yang menjadi tantangan bagi Koalisi Kependudukan saat ini adalah bahwa program kependudukan saat ini masih belum banyak dipahami masyarakat sebagai masalah yang besar, adanya pemahaman bahwa masalah KB hanya terkait dengan persoalan kontrasepsi dan pengaturan jumlah anak saja.
Padahal apabila masyarakat mulai memahami bahwa persoalan KB terkait erat dengan persoalan kependudukan dimana saat jumlah penduduk tidak dikendalikan sementara kualitas penduduk juga rendah akan sangat berdampak pada persoalan lain, baik persoalan ekonomi, pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan yang artinya kualitas keluarga akan rendah.
Bicara lebih luas lagi persoalan kependudukan akan berdampak pada banyaknya penggangguran dan maraknya tindak kejahatan, pernikahan dibawah umur sampai dengan peningkatan jumlah perceraian, semua terikat erat menjadi sebuah satu kesatuan dengan kurangnya kualitas kependudukan dan keluarga.
Tidak mudah mengajak bekerja sama dengan kepala daerah, dinas dan masyarkat untuk memberikan dukungan dalam berbagai bentuk, seringkali ini juga terkait dengan pemahaman bersama bahwa persoalan ini menjadi persoalan lintas sektor dan tanggung jawab bersama, dan ketidak konsistenan anggota yang tanpa alasan juga menjadi tantangan tersediri sehingga hanya anggota yang aktif yang menghasilkan karya.
Akhirnya pengurus menyampaikan bahwa Koalisi Kependudukan ditingkat Kabupaten / Kota menjadi sangat penting bagi Kabupaten / Kota untuk membantu dan mensukseskan program kependudukan dan pembangunan.
Semoga Kabupaten Brebes khususnya secepatnya dapat terealisasi, terbentuk dan dilantik kepengurusan Koalisi Kependudukan Kabupaten Brebes tahun 2018 ini.
