Mengutip Laporan Perkembangan, Evaluasi dan Rencana Kerja Koalisi Kependudukan Provinsi Jawa Tengah tahun 2017 oleh Ketua Koalisi Kependudukan Provinsi Jawa Tengah Prof. Dr. Ir. Saratri Wilonoyudho, M.Si, bahwa belum semua Kabupaten / Kota di Jawa Tengah memiliki Koalisi Kependudukan di tingkat Kabupaten / Kota.
Ini merupkan tantangan tersendiri bagi Koalisi Kependudukan Provinsi Jawa Tengah untuk mendekati Kepala Daerah / DPRD / dan Tokoh Masyarakat untuk membentuk Koalisi Kependudukan di tingkat Kabupaten / Kota, bersinergi dengan Koalisi Kependudukan Pusat, dan bersinergi dengan Perguruan Tinggi dan media massa.
Dari laporan tersebut, tahun 2017, Koalisi Kependudukan Provinsi Jawa Tengah telah melantik Koalisi Kependudukan Kabupaten / Kota sebagai berikut ;
- KK Kabupaten Klaten
- KK Kabupaten Wonogiri
- KK Kabupaten Grobogan
- KK Kabupaten Kebumen
- KK Kabupaten Banyumas
- KK Kota Surakarta
Dan mendorong Kabupaten Kendal, Kabupaten Semarang, Kabupaten Brebes, Kabupaten Kebumen dan Kota Tegal untuk secepatnya membentuk Koalisi Kependudukan mengingat di Provinsi Jawa Tengah 5 ( lima ) Kabupaten / Kota tersebut belum memiliki SK Kepengurusan Koalisi Kependudukan tingkat Kabupaten / Kota.
HAMBATAN KOALISI KEPENDUDUKAN
Beberapa hambatan yang menjadi tantangan bagi Koalisi Kependudukan saat ini adalah bahwa program kependudukan saat ini masih belum banyak dipahami masyarakat sebagai masalah yang besar, adanya pemahaman bahwa masalah KB hanya terkait dengan persoalan kontrasepsi dan pengaturan jumlah anak saja.
Padahal apabila masyarakat mulai memahami bahwa persoalan KB terkait erat dengan persoalan kependudukan dimana saat jumlah penduduk tidak dikendalikan sementara kualitas penduduk juga rendah akan sangat berdampak pada persoalan lain, baik persoalan ekonomi, pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan yang artinya kualitas keluarga akan rendah.
Bicara lebih luas lagi persoalan kependudukan akan berdampak pada banyaknya penggangguran dan maraknya tindak kejahatan, pernikahan dibawah umur sampai dengan peningkatan jumlah perceraian, semua terikat erat menjadi sebuah satu kesatuan dengan kurangnya kualitas kependudukan dan keluarga.
Tidak mudah mengajak bekerja sama dengan kepala daerah, dinas dan masyarkat untuk memberikan dukungan dalam berbagai bentuk, seringkali ini juga terkait dengan pemahaman bersama bahwa persoalan ini menjadi persoalan lintas sektor dan tanggung jawab bersama, dan ketidak konsistenan anggota yang tanpa alasan juga menjadi tantangan tersediri sehingga hanya anggota yang aktif yang menghasilkan karya.
Akhirnya pengurus menyampaikan bahwa Koalisi Kependudukan ditingkat Kabupaten / Kota menjadi sangat penting bagi Kabupaten / Kota untuk membantu dan mensukseskan program kependudukan dan pembangunan.
Semoga Kabupaten Brebes khususnya secepatnya dapat terealisasi, terbentuk dan dilantik kepengurusan Koalisi Kependudukan Kabupaten Brebes tahun 2018 ini.
