Bicara kependudukan adalah bicara bagaimana pertumbuhan penduduk yang secara otomatis akan berhubungan dengan persoalan -- persoalan yang menyertai apabila pertumbuhan ini tidak dikendalikan, baik masalah kuantitas penduduk, kualitas penduduk dan keluarga serta masalah persebaran penduduk.
Tentu ini sangat membutuhkan penanganan yang serius yang komprehensif bagaimana meningkatkan mutu penduduk, mengendalikan petumbuhan dan jumlah penduduk serta persebaran penduduk.
Sampai saat ini penanganan kependudukan masih belum banyak diketahui masyarakat, masyarakat tidak banyak mengetahui arah kebijakan kependudukan mengingat informasi tidak lengkap dan bakan tidak tersedia, adanya data yang tumpang tindih terkait kependudukan dari berbegai instansi menjadikan masyarakat tidak dapat berpartisipasi memikirkan masalah ini.
Sementara disisi lain, upaya untuk menekan jumlah ppenduduk baik ditingkat nasional, provinsi maupun kabupaten / kota, jumlah petugas lapangan KB menyusut sangat banyak sekitar 14.000 orang dibandingkan saat KB "berjaya" dimasa Orde Baru, saat ini petugas Lapangan KB hanya sekitar 21.000 orang.
Ini menjadi tantangan Bupati / Walikota bagaimana mampu mengkoordinasikan dan megkondisikan Kepala Desa, Camat, Dinas, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Pakar dst di tingkat Kabupaten / Kota untuk membantu serius menangani KB yang berkaitan erat dengan persoalan Kependudukan.
KOALISI KEPENDUDUKAN KABUPATEN / KOTA
Hadirnya Koalisi Indonesia untuk Kependudukan dan Pembanguan yang selanjutnya disebut Koalisi Kepansusukan Kabupaten / Kota menjadi sangat penting, hal ini terkait dengan tugas dan fungsinya membantu tugas instansi yang menangani masalah Kependudukan dan KB.
Koalisi Kabupaten merupakan wadah indivisu dan kelompok yang memiliki kepedulian terhadap pembangunan kependudukan dan beranggotakan terdiri dari berbagai latar belakang kependtingan dan disiplin ilmu, mengingat bahwa masalah kependudukan merupakan masalah yang sangat kompleks.
Harapannya dengan terbentuknya Koalisi Kependudukan Kabupaten / Kota maka Pemerintah Kabupaten / Kota akan terbantu dalam mengarahkan kebijakan kependudukan dan KB, mengingat tugas utama Koalisi Kependudukan adalah memberikan solusi kepada Pemerintah tentang pembangunan kependudukan, melalui advokasi, komunikasi, edukasi, informasi, dan berbagai sumbangan pemikiran dari hasil seminar atau penelitian.
Dan untuk meluaskan dukungan, Koalisi Kependudukan juga bisa aktif menjalin kerjasama dengan berbagai pihak seperti Pusat Studi Kependudukan di Perguruan Tinggi, LSM, atau lembaga-lembaga donor baik di dalam maupun di luar negeri.
TANTANGAN PEMBENTUKAN KOALISI KEPENDUDUKAN DI KABUPATEN / KOTA
