Tumpang Tindih Batas Laut antara Indonesia dengan China

 

Indonesia juga terus berupaya melakukan diplomasi perdamaian yang terkait dengan isu sengketa LCS. Upaya diplomasi perdamaian tersebut kerap disampaikan oleh Presiden Joko Widodo dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi melalui pernyataan publik dalam sejumlah forum internasional seperti Pertemuan ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) pada September 2020, KTT ASEAN-China pada November 2020, dan pertemuan bilateral, seperti pertemuan Presiden Jokowi dengan Perdana Menteri Malaysia pada Februari 2021. Dalam sejumlah kesempatan tersebut, Indonesia selalu menegaskan bahwa stabilitas dan keamanan di LCS akan tercipta jika semua pihak menghormati hukum internasional, yaitu UNCLOS 1982, dan meminta setiap pihak diri untuk menghindari melakukan hal-hal yang dapat meningkatkan tingkat konflik. Selain melalui upaya diplomasi, Indonesia juga berusaha memperkuat posisinya dengan mengembangkan Kepulauan Natuna dari sisi pembangunan ekonomi dan manusia. Sebagai contoh, Presiden Joko Widodo telah membagikan sertifikat lahan kepada 102 warga Natuna sebagai bukti hak hukum atas lahan tanah yang telah menjadi milik masyarakat Natuna. Kemudian sebanyak 470 nelayan telah bersedia untuk berlayar dan meramaikan perairan Natuna (Sulistyani, 2021)

 

Dalam konteks ini, penting bagi Indonesia untuk terus memperjuangkan kepentingan nasionalnya dalam mempertahankan Laut Natuna Utara. Upaya diplomasi, penegakan hukum, dan kerjasama regional menjadi kunci dalam menyelesaikan konflik ini secara damai dan menjaga stabilitas di kawasan. Dengan memanfaatkan potensi sumber daya yang ada secara berkelanjutan, Indonesia dapat mengoptimalkan keuntungan ekonomi dari wilayah tersebut sambil tetap menjaga kedaulatan dan keamanan nasional. Dengan demikian, konflik Indonesia-China di Laut Natuna Utara tidak hanya menjadi ujian bagi keberanian dan ketegasan Indonesia dalam mempertahankan wilayahnya, tetapi juga menjadi peluang untuk memperkuat kerjasama regional dan memastikan pemanfaatan sumber daya laut yang berkelanjutan demi kesejahteraan bangsa dan negara.