Mencermati hasil UNBK perlu diambil sikap obyektif, bahwa guru perlu lebih giat dalam pengajaran sejak siswa di kelas VII. Ini yang kadang tidak terpikirkan. Hanya saat siswa di kelas IX yang seakan-akan kompetensi mereka tidak dibawa mulai dari kelas VII.
Sebagaimana uraian di awal, bahwa faktor-faktor yang memengaruhi belajar siswa adalah sikap belajar, sumber belajar, manfaat belajar dan lingkungan belajar. Keempat faktor inilah yang menentukan hasil UNBK sekolah di kelas terakhir tersebut.
Sekolah tentu tidak ingin disalahkan, apalagi guru yang mengemban mapel UNBK, apabila hasilnya buruk. Jangan dicari kelemahan lantaran guru mapel UN di sekolahku tidak semua bergelar S-2. Itu tidak penting, karena guru di sekolahku yang sudah S-2 pun tak nyambung atau tak linier dengan S-1 nya, sehingga ilmu S-1 lah yang jadi acuan.
Orang tua/wali juga punya peran dalam membentuk nilai UNBK siswa. Bagi penulis, hasil UNBK penting artinya dalam memberikan masukan dan introspeksi diri sebagai guru IPA. Kompetenkah Saya sebagai guru IPA?
Dulu waktu ujian nasional masih UNKP (Ujian Nasional berbasis Kertas dan Pensil) banyak terjadi kecurangan. Bahkan guru hebat sekalipun turut-serta dalam tim sukses kecurangan, meskipun mungkin dia bukan dari guru mapel UN.
Sekarang dengan UNBK tidak bisa lagi guru memerbaiki jawaban siswa. Di sinilah terbukti kualitas suatu sekolah yang sesungguhnya, tanpa lobi-lobi. Yang biasanya nilai jorjoran, kini tidak mungkin lagi dilakukan.
UNBK memang bukan satu-satunya penentu kualitas suatu lembaga pendidikan atau sekolah. Tapi yang namanya sekolah, acuan utama adalah nilai atau prestasi belajar. Indonesia adalah salah satu negara yang menerapkan ujian nasional untuk siswa di kelas terakhir.
Penghapusan ujian nasional tidak pernah terjadi, sekarang berganti dalam bentuk ujian dengan komputer, yang bernama ujian nasional berbasis komputer.
Apapun itu yang namanya ujian memang semua harus komitmen dalam kejujuran. Bila ulangan harian, ulangan pra semester ulangan semester dan USBN (Ujian Sekolah Berstandar Nasional) pasti tidak lepas dari pengatrolan nilai. Maka UNBK tidak mungkin lagi terjadi, kecuali bila soal sudah terendus dan soal di komputer dibocorkan melalui HP. Tapi ini jarang terjadi dalam UNBK. Hanya 1 atau 2 kasus, bila ada. Maka kompetensi siswa tidak lagi bisa direkayasa seperti dahulu kala dan guru-guru mapel UN punya tanggung jawab yang besar di UNBK. Bukan karena merasa hebat. Tetapi memang hanya 4 yang ada pada UNBK.
Kalau misal ada 10 , 11, 12, 13 atau 14 mata pelajaran atau mata diklat yang diujikan, maka biaya ujian ini bisa membengkak mencapai 500 miliar. Lebih baik uangnya untuk membangun sekolah, jembatan dan pengentasan kemiskinan di seluruh wilayah tanah air.
Bila tidak memakai ukuran ujian nasional, dengan cara bagaimana bisa memetakan kualitas pendidikan kita? Lagi-lagi Indonesia harus survey ke negara-negara yang tidak melaksanakan ujian nasional, tetapi kualitas pendidikannya jempolan, mantap. Ini pun sama saja menghabiskan anggaran untuk survey. Pikirkanlah itu tanpa survey.
