Laut China Selatan, khususnya wilayah yang dikenal Indonesia sebagai Laut Natuna Utara, semakin menjadi titik panas geopolitik. Ketegangan yang meningkat antara negara-negara yang terlibat dalam sengketa ini menempatkan Indonesia di posisi yang rentan. Menurut penulis, ancaman terhadap kedaulatan Indonesia tidak hanya memiliki dimensi militer tetapi juga berdampak besar pada ekonomi dan diplomasi. Artikel ini membahas berbagai strategi yang bisa diambil Indonesia untuk melindungi kedaulatannya di wilayah ini.
Perspektif Ekonomi
Laut Natuna Utara adalah jalur perdagangan vital, di mana sekitar 30% dari volume perdagangan dunia melewati perairan ini, menjadikannya salah satu jalur pelayaran tersibuk di dunia. Nilai perdagangan maritim global yang melintasi wilayah ini mencapai sekitar USD 3 triliun setiap tahun. Indonesia sangat bergantung pada perdagangan melalui Laut Natuna Utara, dengan nilai ekspor dan impor mencapai sekitar USD 15 triliun per tahun (Channel News Asia, 2023) (The Diplomat, 2023).Â
Menurut penulis, pelanggaran oleh kapal-kapal China di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia di sekitar Kepulauan Natuna bukan hanya masalah kedaulatan tetapi juga berdampak langsung pada ekonomi nasional, mengganggu kegiatan nelayan lokal dan merusak sumber daya alam yang ada di wilayah tersebut (Lowy Institute, 2023).
Eksploitasi sumber daya alam di Laut Natuna Utara juga menjadi aspek penting. Wilayah ini kaya akan minyak, gas, ikan, dan mineral yang bernilai tinggi. Potensi cadangan minyak di wilayah ini diperkirakan mencapai 11 miliar barel, sementara cadangan gasnya diperkirakan sebesar 190 triliun kaki kubik (Gustin, 2022).Â
Ketidakstabilan di wilayah ini dapat menghambat eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam, yang pada akhirnya merugikan perekonomian Indonesia. Oleh karena itu, menurut penulis, Indonesia perlu mengembangkan strategi untuk memanfaatkan sumber daya ini secara optimal sambil menjaga kedaulatannya.
Aktivitas ilegal seperti penangkapan ikan oleh kapal asing tanpa izin mengurangi potensi pendapatan negara dari sektor perikanan dan mengancam kelestarian ekosistem laut. Menurut data Kementerian Kelautan dan Perikanan, kerugian akibat penangkapan ikan ilegal di perairan Indonesia mencapai triliunan rupiah setiap tahunnya, yang jelas merugikan ekonomi lokal yang sangat bergantung pada sektor perikanan (Utari et al., 2023).
Menurut penulis, pentingnya Laut Natuna Utara sebagai jalur perdagangan global tidak bisa diabaikan. Sekitar 30% dari volume perdagangan dunia melewati kawasan ini, menjadikannya salah satu jalur pelayaran tersibuk di dunia. Ketidakstabilan di wilayah ini dapat mengganggu rantai pasokan global, yang pada gilirannya berdampak negatif pada ekonomi Indonesia. Sebagai negara kepulauan dengan ekonomi terbuka, Indonesia sangat bergantung pada kelancaran perdagangan internasional untuk pertumbuhan ekonominya (Darmayadi & Purnamasari, 2022).
Perspektif Diplomasi
Dari perspektif diplomasi, menurut penulis, posisi Indonesia cukup rumit. Sebagai negara dengan pengaruh signifikan di ASEAN, Indonesia harus menavigasi hubungan dengan China dan negara-negara lain yang terlibat dalam sengketa LCS dengan hati-hati. Memperkuat kerja sama regional dan multilateral sangat penting untuk menghadapi tantangan ini. Indonesia bisa berperan sebagai mediator dalam konflik ini, mendorong dialog dan kerja sama berdasarkan prinsip-prinsip hukum internasional, khususnya UNCLOS (Iswardhana & Arisanto, 2022).
