Kebutuhan lahan di Indonesia terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk, pembangunan infrastruktur, dan laju urbanisasi. Meskipun demikian, ketersediaan tanah sangat terbatas. Hal ini menjadi tantangan besar dalam pengelolaan lahan secara berkelanjutan. Di tengah kondisi ini, pembentukan Badan Bank Tanah menjadi langkah strategis untuk menjawab permasalahan ketimpangan penguasaan lahan sekaligus mendukung pembangunan berkeadilan.
Tanah Surga dengan Ratusan Konflik Agraria
“Orang bilang tanah kita tanah surga, tongkat batu dan kayu jadi tanaman”
Sebuah lirik dari lagu “Kolam Susu” yang dipopulerkan oleh Koes Plus di tahun 1970an menggambarkan tentang keindahan alam Indonesia sekaligus kesuburan tanahnya. Tanah merupakan aspek yang tidak dapat terpisahkan dari kehidupan manusia. Di atas tanah manusia berpijak, mendirikan tempat tinggal, bersosialisasi, bekerja, dan menjalankan berbagai aktivitas kehidupan.
Manfaat tanah bagi manusia tidak hanya di atas permukaannya, sumber kehidupan manusia justru berasal dari dalam tanah. Makanan seperti beras, sayuran, buah-buahan, rempah-rempah, palawija, dan banyak hal lainnya ditanam di dalam tanah. Terlebih tanah Indonesia seperti yang digambarkan dalam lagu Koes Plus, tanah surga yang menumbuhkan berbagai manfaat untuk kehidupan manusia, maka sudah sepantasnya dijaga untuk kesejahteraan kehidupan masyarakatnya.
Sayangnya, seiring bertambahnya pertumbuhan penduduk bertambah pula konflik pertanahan di negeri ini. Konflik pertanahan atau disebut juga konflik agraria menjadi isu yang kompleks dan berlarut-larut. Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mencatat sebanyak 212 konflik agraria selama tahun 2022, luas wilayah yang terdampak mencapai 1.035.613 hektar lahan. Konflik tersebut berdampak pula bagi 346.402 Kepala Keluarga. Investasi dan praktik bisnis perkebunan mendominasi konflik tersebut yaitu sebanyak 99 kasus, 80 di antaranya adalah sektor bisnis sawit. Sektor lain yang terlibat konflik adalah infrastruktur sebanyak 32 kasus, properti 26 kasus, pertambangan 21 kasus, kehutanan 20 kasus, dan lainnya sebanyak 14 kasus.
KPA menilai kondisi konflik agraria sudah melibatkan lintas sektoral sehingga penyelesaian atau mitigasi konflik tersebut tidak dapat diselesaikan pada level struktural di level kementrian. Dibentuknya Badan Bank Tanah adalah harapan baru dalam sektor agraria khususnya dalam upaya penyelesaian konflik agraria. Badan Bank Tanah bertanggung jawab kepada presiden melalui komite khusus yang terdiri dari tiga menteri yaitu Menteri ATR/BPN, Menteri Keuangan, dan Menteri PUPR. Bukan sebatas memitigasi konflik agraria, Badan Bank Tanah juga diharapkan dapat memaksimalkan tanah yang dikelolanya untuk kepentingan umum yang seluas-luasnya.
Eksistensi Badan Bank Tanah di Indonesia
Landasan dibentuknya Badan Bank Tanah atau lebih familiar dengan sebutan Bank Tanah adalah Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 113 Tahun 2021 tanggal 27 Desember 2021. Peraturan tersebut mengatur tentang Struktur dan Penyelenggaraan Bank Tanah. Kehadiran Bank Tanah diharapkan dapat mengakomodir berbagai kepentingan.
Bank Tanah memiliki alur atau skema kerja yang terdiri dari merencanakan ketersediaan tanah untuk kepentingan umum, sosial, pembangunan, pemerataan ekonomi, konsolidasi lahan, serta reforma agraria dan keadilan pertanahan. Perolehan Bank Tanah berasal dari tanah hasil penetapan pemerintah dan tanah dari pihak lain. Bank tanah dapat melakukan pengadaan tanah melalui mekanisme tahapan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum atau pengadaan tanah secara langsung.
Pemanfaatan tanah melalui Bank Tanah dapat dilakukan melalui kerjasama dengan pihak lain, namun tetap harus memperhatikan asas manfaat dan asas prioritas. Terkait dengan amanah untuk mengakomodir kepentingan umum, Bank Tanah diharapkan dapat mendukung ketersediaan tanah untuk pembangunan infrastruktur di seluruh pelosok negeri. Infrastruktur yang dimaksud adalah jalan, bendungan, bandara, sekolah, dan berbagai infrastruktur publik lainnya. Selain itu, Badan Bank Tanah juga diharapkan dapat menjamin ketersediaan tanah untuk kepentingan sosial seperti tanah untuk tempat ibadah, kelestarian budaya, hingga konservasi dan penghijauan.
Keberadaan Badan Bank Tanah juga diharapkan dapat memimalkan konflik agraria. Hal ini karena Badan Bank Tanah memiliki Hak Pengelolaan (HPL). Melalui HPL tersebut, Badan Bank Tanah memiliki wewenang untuk memberi Hak Guna Bangunan (HGB) maupun Hak Guna Usaha (HGU), serta hak pakai kepada pihak lain berdasarkan perjanjian. Melalui kewenangan tersebut, Badan Bank Tanah hadir sebagai jembatan untuk menciptakan keadilan dalam akses dan pemanfaatan lahan.
Peran Badan Bank Tanah Mewujudkan Sustainability Land dan Ekonomi Berkeadilan
