Pak Edy, Tolong Tuntaskan Legalitas Klub!

Artinya, tidak ada unsur penguat yang membuat Arema Indonesia harus memulai kompetisi dari level yang paling bawah. Aspek legalitas, sudah jelas punya badan hukum PT Arema Indonesia yang menaungi klub Arema Indonesia sejak 2004.  Hal ini diperkuat dengan surat resmi dari Dirjen AHU Depkumham terkait PT Arema Indonesia.

Mereka pun bukan klub baru seperti halnya Bhayangkara United atau PS TNI. Sudah ada sejarah yang ditorehkan Arema Indonesia dalam sepak bola nasional. Hanya karena menjadi korban dari rezim yang saat itu menguasai PSSI, maka Arema Indonesia harus menghilang dari dunia sepak bola Indonesia dalam tiga tahun terakhir.

“BOPI dan Menpora harus komitmen melakukan verifikasi klub dan badan hukum (PT). Sesuai statuta PSSI, klub harus berbadan hukum. Bukan tiba-tiba ada klub dan PT yang muncul entah dari mana. Semua itu wajib diverifikasi oleh BOPI,” ucap Direktur Operasional Arema Indonesia, Haris Fambudy.

Kembali ke masalah legalitas klub, jelas ini menjadi peeryang berat dan tidak mudah dipecahkan sang Ketua Umum PSSI, Edy Rahmayadi. Apalagi kepengurusan PSSI saat ini relatif masih diisi orang-orang lama yang notabene masih membawa kepentingan yang tersisa dari era sebelumnya.

Tugas sang Ketua Umum bakal semakin berat karena sudah ada instruksi khusus dari Presiden Joko Widodo untuk dilakukan reformasi total di sepak bola nasional. April 2016, saat bertemu dengan perwakilan klub, Asprov, dan PSSI, Presiden Jokowi telah menegaskan untuk membenahi seluruh sistem persepakbolaan nasional.

“Tidak akan lahir pemain besar dan Tim Nasional yang berprestasi di dalam pengelolaan sepakbola yang amburadul,”kata Jokowi seperti dikutip bola.net."Semua harus berani berkorban dan mendukung langkah ini."

“Saya ingin betul-betul ada sebuah reformasi total dan diharapkan nanti muncul klub-klub bola, tim nasional yang betul-betul disegani. Paling tidak di Asia, syukur nanti bisa masuk lagi ke tingkat dunia. Saya kira itu keinginan rakyat, keinginan kita semua,” imbuh Jokowi.

Hampir setahun berlalu, pergerakan menuju reformasi sepak bola seperti yang diinginkan Presiden Jokowi belum menunjukkan hasil yang signifikan. Memang butuh waktu untuk bisa membenahi semuanya. Disinilah seharusnya Pemerintah menunjukkan perannya. Bukan sekadar menjadi motivator. Tapi harus bisa memberikan aksi tegas dan berani demi terwujudnya sepak bola nasional yang lebih baik.

*Diolah dari berbagai sumber.