[caption caption="Tempo.co"][/caption]Pada tanggal 23 Maret 2016, Ketua Umum Partai Demokrasi Perjuangan Megawati Soekarnoputri, di Gedung Arsip Nasional mengadakan acara peluncuran bukunya yang berjudul “Megawati dalam Catatan Wartawan : Menangis dan Tertawa Bersama Rakyat”.
Pada acara tersebut, Megawati mengaku bingung, karena selalu dicitrakan lemah di media, karena setiap omongannya selalu dipelintir media sehingga di bully para netizen. Selajutnya Megawati mengatakan bahwa media sekarang ini telah kehilangan karakter kebangsaan dan melupakan kode etik jurnalistik, karena kerap mencaci dalam membuat tulisan yang mereka inginkan sehingga kode etik jurnalistik semakin menurun.
Pada kesempatan tersebut, Megawati memperlihatkan arogansi sebagai Ketua Umum Partai Pemenang Pileg dan Pilpres 2014, dengan melakukan aksi begal seolah legal dengan meminta sumbangan dari para kader partainya untuk secara bersama ikut membiayai peluncuran buku tersebut.
Inilah antara lain daftar para penyumbang sbb :
1. Pramono Anung, Sekertaris Kabinet, Rp. 100 juta.
2. Puan Maharani, Menko Kesra, Rp 100 juta.
3. Tjahjo Kumolo, Mendagri, Rp. 100 juta
4. Komjen Budi Gunawan, Wakapolri, Rp. 100 juta.
5. Teten Masduki, Kastaf Kepresidenan, Rp. 50 juta.
6. Rizal Ramli, Menko Maritim, Rp. 75 juta.
7. Syaifulah Yusuf, Wagub Jatim, Rp. 100 juta
8. Djarot Syaiful, Wagub DKI, Rp. 25 Juta.
9. Prasetyo EM, Ketua DPRD DKI, Rp. 150 juta.
Selain para kader tersebut, tokoh2 nasional lainnya pun ikut urunan, seperti Hendro Priyono Rp. 100 juta dan Sutiyoso Rp. 150 juta.
Dengan aksi begal elegan ini Megawati berhasil mengumpulkan dana sebesar lebih dari Rp. 2 milyar, sesuai dengan yang ditargetkan sebelumnya.
Sekilas, tampaknya aksi begal ini sah2 saja karena dilakukan oleh seorang Ketua Umum partai yang sedang berkuasa secara terbuka dan transparan, sambil memperlihatkan betapa berkuasanya sosok Megawati seolah sebagai the Real Queen tanpa mahkota yang dengan mudahnya bisa memalak para kader yang sedang memegang jabatan2 kunci di Pemerintahan Jokowi-JK sekarang ini, yang tidak bisa ditolak secara terbuka, dan belum tentu juga para kader itu ikhlas memberikan sumbangannya.
Angka2 sumbangan tersebut tidak bisa dibilang kecil, meskipun diserahkan oleh para pejabat yang dengan profil pendapatan resminya tidak proporsional alias tidak masuk akal, sehingga ada dugaan tersembunyi unsur gratifkasi telah terlibat.
Namun anehnya, tidak ada satu lembaga hukumpun termasuk KPK yang mempersoalkan masalah ini dan bisa diartikan bahwa aksi begal para pejabat ini adalah legal adanya. Wallahu Alam!
Sumber :
Cek di sini
Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana
Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI
