Pendapatan Nasional dalam Perspektif Ekonomi Islam
Pendekatan ekonomi konvensional menyatakan GDP atau GDP riil dapat dijadikan suatu ukuran kesejahteraan ekonomi (measure of economic welfare) atau kesejahteraan suatu negara. Pada waktu GDP naik, maka diasumsikan bahwa rakyat secara materi bertambah naik posisinya atau sebaliknya, tentunya setelah dibagi dengan jumlah penduduk (GNP per kapita). Kritik terhadap GNP sebagai ukuran kesejahteraan ekonomi muncul dan para pengkritik mengatakan bahwa GNP/kapita merupakan ukuran kesejahteraan yang tidak sempurna. Sebagai contoh jika nilai output turun sebagai akibat orang-orang mengurangi jam kerja atau menambah waktu istirahatnya tentunya hal itu bukan menggambarkan keadaan orang itu menjadi lebih buruk.
Bagaimana ekonomi islam mengkritisi perhitungan GDP riel/kapita yang dijadikan sebagai indikator bagi suatu kesejahteraan negara? Satu hal yang membedakan sistem ekonomi islam dengan sistem ekonomi lainnya adalah penggunaan parameter falah. Falah adalah kesejahteraan yang hakiki, kesejahteraan yang sebenar-benarnya, dimana komponen-komponen rohaniah masuk dalam pengertian falah ini. Ekonomi islam dalam sebuah arti sistem ekonomi (nidhom al-iqthishad) merupakan sebuah sistem yang dapat mengantar umat manusia kepada real elfare (falah), kesejahteraan yang sebenarnya.
Selain harus memasukkan unsur falah dalam menganalisis kesejahteraan, perhitungan pendapatan nasional berdasarkan islam juga harus mampu mengenali bagaimana interaksi instrumen-instrumen wakaf, zakat, dan shadaqah dalam meningkatkan kesejahteraan umat.
Pada intinya, ekonomi islam harus mampu menyediakan suatu cara untuk mengukur kesejahteraan ekonomi dan kesejahteraan sosial berdasarkan sistem moral dan sosial islam (Mannan, 1984). setidaknya ada empat hal yang semestinya bisa diukur dengan pendekatan pendapatan nasional berdasarkan ekonomi islam, sehingga tingkat kesejahteraan bisa dilihat secara lebih jernih dan tidak bias.
Pendapatan Nasional Harus Dapat Mengukur Penyebaran Pendapatan Individu Rumah Tangga.
Kendati GNP dikatakan dapat mengukur kinerja kegiatan ekonomi yang terjadi dipasar, GNP tidak dapat menjelaskan komposisi dan distribusi nyata dari output perkapita. Semestinya perhitungan pendapatan nasional islami harus dapat mengenali penyebaran alamiah dari output perkapita tersebut, karena dari sinilah nilai-nilai sosial dan ekonomi islam bisa masuk. Jika penyebaran individu secara nasional bisa dideteksi secara akurat, maka akan dengan mudah dikenali beberapa besar rakyat yang masih hidup dibawah garis kemiskinan.
Demikian pula GNP tidak mampu mendeteksi kegiatan produksi yang ditransaksikan dipasar. Itu artinya kegiatan produktif keluarga yang langsung dikonsumsi dan tidak memasuki pasar tidak tercatat dalam GNP. Padahal kenyataan ini sangat mempengaruhi kesejahteraan individu.
Pendapatan Nasional Harus Dapat Mengukur Produksi di Sektor Pedesaan.
Sangatlah disadari bahwa tidaklah mudah mengukur secara akurat produksi komoditas yang dikelola secara subsistem, namun bagaimanapun juga perlu satu kesepakatan untuk memasukkan angka produksi komoditas yang dikelola secara subsistem kedalam perhitungan GNP. Paling tidak, dugaan kasar dari hasil produksi subsistem tersebut harus masuk dalam perhitungan pendapatan nasional.
Satu contoh betapa tidak sempurnanya perkiraan produksi komoditas subsistem ini adalah, kita tidak pernah benar-benar dapat mengetahui berapa sesungguhnya pendapatan masyarakat desa dari subsistem ini.
Untuk mengetahui tingkat produksi komoditas subsistem ini, harus diketahui terlebih dahulu tingkat harga yang digunakan. Pada umumnya ada dua jenis harga pasar, yakni harga secara nyata diterima oleh petani, dan satu set harga lainnya adalah nilai yang dibayar oleh konsumen dipasar eceran, peningkatan produksi pertanian di tingkat rakyat pedesaan pada umumnya justru mencerminkan penurunan harga produk-produk pangan di tingkat konsumen suburan, atau sekaligus mencerminkan peningkatan pendapatan para pedagang perantara yang posisinya berada diantara petani dan konsumen. Ketidak mampuan mendeteksi secara akurat pendapatan dari sektor subsistem ini jelas satu kelemahan yang harus segera diatasi, karena disektor ini bergantung nafkah rakyat dalam jumlah besar, dan disinilah inti masalah dari distribusi pendapatan.
Pendapatan Nasional Harus Dapat Mengukur Kesejahteraan Ekonomi Islam.
Kita sudah melihat bahwa angka rata-rata perkapita menyediakan kepada kita informasi yang cukup untuk mengukur kesejahteraan yang sesungguhnya. Adalah sangat penting untuk mengekresikannya kebutuhan efektif atau kebutuhan dasar akan kurang dan jasa, sebagai presentase total konsumsi. Hal itu perlu dilakukan karena, kemampuan untuk menyediakan kebutuhan dasar seperti pangan, perumahan, pelayanan kesehatan, pendidikan, air bersih, rekreasi, dan layanan publik lainnya, sesungguhnya bisa menjadi ukuran bagaimana tingkat kesejahteraan dari suatu negara atau bangsa.
Sungguh menarik untuk mengkaji apa yang dilakukan Nordhaus dan Tobin dengan Measure for Economics Welfare (MEW), dalam konteks ekonomi barat. Kalau GNP mengukur hasil, maka MEW merupakan ukuran dari konsumsi rumah tangga yang memberi kontribusi kepada kesejahteraan manusia. Perkiraan MEW didasarkan kepada asumsi bahwa kesejahteraan rumah tangga yang merupakan ujung akhir dari sebuah kegiatan ekonomi sesungguhnya sangat bergantung pada tingkat konsumsinya.
Beranjak dari definisi konsumsi yang ada selama ini, kedua profesor itu lalu membagi jenis konsumsi kedalam tingkat kategori:
Belanja untuk keperluan publik, seperti membuat jalan, jembatan, jasa polisi dan lain-lain.
Belanja rumah tangga seperti membeli TV, mobil, dan barang-barang yang habis dipakai.
Memperkirakan berkurangnya kesejahteraan sebagai akibat urbanisasi, polusi, dan kemacetan.
Disamping tiga kategori diatas, kedua profesor itu juga membuat tiga tambahan pendekatan lagi, yakni:
Memperkirakan jasa dari barang-barang tahan lama yang dikonsumsi selama satu tahun dan memperkirakan nilai-nilai dari pekerjaan yang dilakukan sendiri, yang tidak melalui transaksi pasar.
Meski MEW ini diukur dalam konteks barat, konsep ini sebenarnya menyediakan petunjuk-petunjuk yang berharga untuk memperkirakan level kebutuhan hidup minimum secara islami.
Perhitungan Pendapatan Nasional Sebagai Ukuran dari Kesejahteraan
Sosial Islam Melalui Pendugaan Nilai Santunan Antar Saudara dan Sedekah.
Kita tahu bahwa GNP ukuran moneter dan tidak memasukkan transfer payment seperti sedekah. Namun haruslah disadari sedekah memiliki peranyang signifikan didalam masyarakat islam. Dan ini bukan sekedar pemberian secara sukarela kepada orang lain namun merupakan bagian dari kepatuhan dalam menjalankan kehidupan beragama. Didalam masyarakat Islam, terdapat kewajiban menyantuni kerabat yang sedang mengalami kesulitan ekonomi. Meski tidak gampang memperoleh datanyaupaya mengukur dari nilaipergerakan dana semacam ini dapat menjadi informasi yang sangat bermanfaat untuk mendalami bekerjanya sistem keamanansosial yang mengakar dalam masyarakat islam.
Disejumlah negara muslim, jumlah dan kisaran dari kegiatan dan traksaksi yang didasarkan pada keinginan untuk melakukan amal kebajikan, memiliki peran lebih penting dibanding di negara barat. Tidak hanya kisaran dari kegiatan ekonomi yang diambil alih oleh keluarga maupun suku, tetapi juga ada begitu banyak ragam kewajiban santunan diantara anggota keluarga.
Dibanding amal sedekah yang sering dikeluarkan umat islam kepada mereka yang kurang beruntung, sesungguhnya lebih mudah mengestimasi zakat, suatu kewajiban pembayaran transfer yang paling penting dinegara muslim. Kini sedang diupayakan mengukur pendapatan dari zakat sebagai presentase dari GNP. Pengukuran ini akan sangat bermanfaat sebagai variablekebijakan didalam pengambilan keputusan dibidang sosial dan ekonomi, sebagai bagian dari rancangan untuk mengentaskan kemiskinan di negara-negara muslim kini tengah menjadi agenda negara-negara tersebut.
Sumber-sumber Pendapatan Nasional
Sumber-sumber pendapatan negara pada garis besarnya dapat digolongkan sebagai berikut:
Pajak
Pajak ialah pembayaran iuran wajib oleh rakyat kepada negara dengan tanpa balas jasa secara langsung yang dapat ditunjuk. Contoh : perbayaran pajak bumi dan bangunan (PBB) di kantor pos. Setelah selesai tidak memperoleh imbalan jasa yang langsung dapat di tunjuk. Namun secara tidak langsung kita menikmati hasil pembayaran pajak, seperti gedung sekolah, jalan raya, jembatan, sarana-sarana tersebut dibangun pemerintah dengan dana sebagian barasal dari pajak.
Pajak dalam pandangan islam secara etimologi pajak di sebut dengan istilah Dharibah yang artinya mewajibkan, menetapkan, menentukan, memukul, menerangkan atau membebankan. Sedangkan secara terminologi Dharibah adalah harta yang di pungut secara wajib oleh negara. Pajak di bolehkan dalam islam karena alasannya untuk kemaslahatan umat, maka pajak saat ini memang sudah menjadi kewajiban warga negara dalam sebuah negara muslim dengan alasan dana pemerintah tidak mencukupi untuk membiayai berbagai pengeluaran, yang mana jika pengeluaran itu tidak di biayai maka akan timbul kemudharatan. Oleh karena itu, pajak tidak boleh di pungut dengan cara paksa dan kekuasaan semata, melainkan karena adanya kewajiban kaum muslimin yang di pikulkan kepada negara, seperti memberi rasa aman, pengobatan, pendidikan, gaji para tentara, pegawai, guru, hakim, dan sejenisnya. Oleh sebab itu, pajak memang merupakan kewajiban warga negara dalam sebuah negara islam, tapi negara berkewajiban juga untuk memenuhi dua kondisi, yaitu : Pertama, Penerimaan hasil pajak harus di pandang sebagai amanah dan dibelanjakan secara jujur dan efisien untuk merealisasikan tujuan-tujuan pajak. Kedua , pemerintah harus mendistribusikan beban pajak secara merata di antara mereka yang wajib membayarnya.
Restribusi
Restribusi ialah pembayaran dari rakyat kepada negara dengan menerima balas jasa secara langsung, seperti iuran televisi, uang SPP, uang langganan listrik, uang langganan air minum, uang langganan telepon. Contoh : setiap bulan kalian membayar uang SPP kepada pemerintah lewat sekolah. Untuk itu kalian menerima jasa pendidikandari pemerintah juga lewat sekolah.
Keuntungan dari perusahaan negara
Adalah pendapatan yang berasal penerimaan pemerintah dari keuntungan hasil penjualan barang dan jasa yang di produksi oleh perusahaan milik negara. Contoh : penjualan minyak bumi dan gas alam.
Denda dan penyitaan oleh pemerintah
Pendapat dari sumber ini berupa denda-denda yang dikenakan oleh pemerintah kepada para pelanggar hukum dan hasil penjualan lelang barang-barang sitaan dari para pelanggar larangan pemerintah lewat pengadilan. Contoh : Denda para pelanggar pajak.
Hadiah
Sumber pendapatan ini berupa : subsidi dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah ( yang di sebut GRANT), subsidi yang di terima pemerintah dari pemerintah negara lain ( yang di sebut GRANT), pinjaman yang berasal dari luar negeri, misalnya utang kepada lembaga-lembaga internasional ( IMF,IBRD,ADB,CGI).
BAB III
PENUTUP
Kesimpulan
Pendapatan nasional adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh faktor produksi yang digunakan untuk memproduksikan barang dan jasa dalam suatu tahun tertentu biasanya satu tahun. Istilah yang terkait dengan pendapatan nasional beragam antara lain: produk domistik bruto (gross domestic product/GDP), produk nasional bruto (gross national product/GNP), serta produk nasional neto (net national product/NNP).
Dalam segi Islami Pendapatan nasional adalah kesejahteraan yang hakiki, kesejahteraan yang sebenar-benarnya. Empat hal yang semestinya bisa diukur dengan pendekatan pendapatan nasional berdasarkan ekonomi islam yaitu, Pendapatan nasional harus dapat mengukur penyebaran pendapatan individu rumah tangga, Pendapatan nasional harus dapat mengukur produksi di sektor pedesaan, Pendapatan nasional harus dapat mengukur kesejahteraan ekonomi Islam, Perhitungan pendapatan nasional sebagai ukuran dari kesejahteraan sosial Islam melalui pendugaan nilai santunan antar saudara dan sedekah.
DAFTAR PUSTAKA
Yuniarti, Vinna Sri. 2016. Ekonomi Mikro Syariah. Bandung: CV Pustaka Setia.
Nafis,Abdul Wadud. 2009. Ekonomi Makro Islam. Jakarta: Mitra Abadi Press.
Sukirno, Sadono. 2000. Makroekonomi Modern Perkembangan Pemikiran dari Klasik Hingga Keynesian Baru. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
Putong, Iskandar. 2002. Pengantar Ekonomi Mikro dan Makro Edisi 2. Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia.
Sukirno, Sadono. 2013. Makroekonomi Teori Pengantar. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
Rosidi, Suherman. 2006. Pengantar Teori Ekonomi Pendekatan Kepada Teori Ekonomi Mikro dan Makro. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
Mulyadi, Jullius A. 1992. Makro Ekonomi. Jakarta: Penerbit Erlangga.
Supriyitno, Eko. 2005. Ekonomi Islam. Yogyakarta: Graha Ilmu
Nanga, Muanna. 2001. Makro Ekonomi. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
Salvatore, Dominick. 1991. Teori dan Soal-soal Prinsip-prinsip Ekonomi. Jakarta: Penerbit Erlangga.
http://mmustanger.blogspot.com//2017/06/apa-saja-sumber-pendapatan-negara.html?m=1.
http://www.google.com/search?safe=strict&hl=in-ID&source=android-browser&q=pajak+dalam+islam+pdf&sa=X%ved=2ahUKEwj_lfm52PbdAhUNSo8KHUuNDiMQ1QloA3oECAoQBA&biw=568
