Mohon tunggu...
Avid Nurmeida
Avid Nurmeida Mohon Tunggu... -

Spirit of LIfe to Future its beautiful

Selanjutnya

Tutup

Sosbud

Paradoks Kota Dibalik Slogan Semarang Setara

17 Mei 2012   03:18 Diperbarui: 25 Juni 2015   05:11 1985
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

3 orang

5

RSU Pemerintah

0

6

RSU Swasta

0

7

Rumah Sakit Khusus

0

asilitasbulan Juni Tahun 2011, ah ini :dia. dapat cung RT. 02 RW. ang ini juga disebabkan rendahnya tingkat pendidikan yang duhSumber: Kelurahan Srondol Kulon Banyumanik Semarang Tahun 2011.

Berdasarkan tabel 3 diatas, dapat diketahui terdapat 11 buah posyandu, 1 buah klinik KB, 1 buah Puskesmas, 3 orang dokter praktek. Namun menurut Sekretaris Lurah Srondol Kulon Ibu Mara jumlah tenaga dan fasilitas kesehatan tersebut belum menjangkau keseluruhan warganya.

C.Rekomendasi optimalisasi implementasi slogan “semarang setara” dan revitalisasi kesejahteraan sosial di Kelurahan Srondol Kulon, Banyumanik, Semarang

Ada beberapa cara yang dapat ditempuh dalam optimalisasi slogan “semarang setara” berikut ini :

1.Adanya road map yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Semarang dalam melakukan optimalisasi slogan “semarang setara”.

2.Adanya akselerasi yang dilakukan dalam segala bidang (ekonomi, sosial, budaya) guna mendukung kemajuan Kota Semarang dalam upaya pelaksanaan slogan “semarang setara” ini.

3.Konsistensi dari pihak Pemerintah akan sangat diharapkan dalam memberikan dampak yang signifikan terhadap pelaksanan slogan ini.

Sedangkan cara yang dapat ditempuh dalam revitalisasi kesejahteraan sosial di Kelurahan Srondol Kulon, Banyumanik, Semarang dapat dilakukan melalui 3 pendekatan. Pertama adalah filantrofi sosial yang mengandalkan pada sumbangan-sumbangan sosial, usaha-usaha sukarela dan organisasi-organisasi non-profit untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan, mengatasi masalah-masalah, dan menciptakan kesempatan-kesempatan bagi manusia. Kedua adalah pekerjaan sosial yang mengandalkan pekerja profesional untuk membantu mewujudkan tujuan-tujuan kesejahteraan melalui kerjasama dengan individu, kelompok, dan komunitas. Ketiga adalah administrasi sosial atau kebijakan sosial yang mengandalkan intervensi pemerintah melalui ragam pelayanan-pelayanan sosial berdasarkan undang-undang. Pendekatan yang keempat, belum begitu luas diadopsi, adalah pembangunan sosial. Perbedaan kunci antara pendekatan pembangunan sosial dengan pendekatan ketiga sebelumnya adalah usahanya untuk memadukan kebijakan-kebijakan dan program-program sosial secara langsung dengan suatu proses pembangunan ekonomi yang komprehensif (Midgley: 1995: 16).

Manurut Wahab (dalam Soetrisno R., 2001: 48) upaya penyejahteraan sosial untuk menjadi setara dengan kota-kota lain, dapat dicapai dengan strategi-strategi, sebagai berikut ini:

1.Strategi pertumbuhan (The Growth Strategy), berujuan untuk mencapai peningkatan yang cepat dalam nilai ekonomis.

2.Strategi kesejahteraan (The Welfare Strategy), bertujuan untuk memperbaiki taraf hidup atau kesejahteraan penduduk melalui program sosial berskala besar. Program dengan skala besar ini jarang sekali dirancang dari sudut kepentingan penduduk yang dilayani dan terlalu sedikit peluang yang tersedia bagi masyarakat setempat untuk ikut berpartisispasi dalam merancang isi dari progaram-program yang ada. Asumsi yang mendasari ini adalah bahwa orang miskin itu bodoh atau tidak mampu menentukan apa yang sesungguhnya mereka butuhkan.

3.Strategi yang tanggap kebutuhan (The responsive Strategy). Strategi ini bertujuan untuk menanggapi kebutuhan-kebutuhan yang telah dirumuskan sendiri oleh penduduk desa. Selain itu juga dimaksudkan untuk membantu memperlancar usaha-usaha mandiri yang dilakukan oleh penduduk pedesaan melalui pengadaan teknologgi serta sumber-sumber yang cocok untuk kebutuhan mereka, terutama yang tersedia di desa yang bersangkutan. Strategi ini sekalipun tujuannya baik, sukar sekali diterapkan oleh pemerintah negara sedang berkembang, mengingat betapa sulitnya untuk merespon kebutuhan masyarakat desa dalam skala nasional, yang tidak jarang melibatkan ribuan bahkan jutaan kelompok masyarakat.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
Mohon tunggu...

Lihat Sosbud Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun