Adopsi Kebijakan: Kebijakan Merdeka Belajar Plus di Ibu Kota Negara

Dengana danya peningkatan jumlah penduduk setiap  tahunnya yang tidak diiringi dengan pengembangan pendidikan, maka akan menyebabkan penyempitan  ruang gerak masyarakat lokal. Dikarenakan masyarakat yang datang, tak hanya berasal dari provinsi yang tingkat pendidikannya sudah maju dan tak  jarang pekerja berasal dari luar negeri.

Kebijakan penggunaan kurikulum merdeka dilakukan supaya terjadi percepatan pemahaman dan juga keterlibatan aktif anak-anak dalam proses pembelajaran. Diharapkan dengan adanya kurikulum merdeka materi dapat dipangkas hampir 30-40 persen sehingga yang terpenting adalah kedalaman Analisa dan kemampuan berpikir kritis. 

Selain itu dengan adanya kurikulum merdeka para guru dan tenaga kependidikan dapat memanfaatkan transformasi dan reformasi pengelolaan pendidikan melalui Platform Merdeka Belajar yang telah dilakukan oleh lebih dari 2,8 juta guru di seluruh Indonesia untuk saling belajar dan berbagai. Selain itu, diterapkannya Asesmen Nasional (AN) dapat digunakan dalam acuan kepala sekolah untuk membantu tata kelola satuan pendidikan.

Penerapan Kurikulum Merdeka sebagai salah satu transformasi pendidikan sangat penting dilakukan agar peserta didik yang berada di wilayah Ibu Kota Negara dapat meningkatkan hasil belajar dan juga mengurangi adanya kesenjangan pendidikan. Kurikulum merdeka yang fokus pada pengembangan ketrampilan kritis, kreatif, dan komunikasi sangat penting dalam era digital dan globalisasi saat ini. Sekolah juga dapat lebih mudah mengintegrasikan teknologi dan informasi terbaru ke dalam proses pembelajaran. 

Penerapan Kurikulum merdeka dapat membantu mengatasi permasalahan pendidikan yang hanya berfokus pada bidang akademik saja, dengan adanya kurikulum merdeka peserta didik juga dituntut untuk aktif di dalam kelas dan mengembangkan ketrampilan non akademiknya. Ketidaksetaraan dalam akses dan kualitas pendidikan di berbagai wilayaj dalam Ibu Kota Negara dapat teratasi dengan adanya saran prasarana yang masuk ke sekolah daerah terpencil untuk mendukung adanya percepatan ilmu dan pendidikan.

Implementasi kebijakan merdeka belajar merupakan tanggung jawa Pemerintah di Kalimantan Timur dengan target yang direncanakan adalah peserta didik menjadi lebih aktif dalam proses pembelajaran dan pemebelajaran tak hanya berfokus pada akademik semata, akan tetapi memperhatikan aspek non-akademik yang berorientasi pada jenjang karir kedepannya.

Pemerintah Ibu Kota Negara, mengadopsi kebijakan Merdeka Belajar Plus yang dirancang untuk menjadi lebih padat dan sederhana dalam penyampaian materinya. Tujuan adanya adopsi kebijakan ini untuk membuka kegiatan peningkatan kapasistas guru dalam menyampaikan materi pembelajarab yang berpusat pada murid. Selain itu, pendidik diajibkan untuk membuat peta jalan pendidikan, mengingat sebelumnya kebijakan pendidikan dilaksanakan tanpa panduan peta jalan yang jelas. 

Dengan adanya peta jalan ini, pendidik diberikan keleluasaan membuat peraturan baru yang tidak bertentangan dengan filosofi atau landansan pendidikan di Indonesia, karena sebelumnya perubahan sering kali sulit dilakukan dalam peta jalan yang dibuat oleh pemerintah.

Melalui adanya kurikulum merdeka belajar plus, diharapkan semua pendidik di wilayah IKN dapat menjadi guru penggerak yang dapat memainkan peran kunci dalam mebginspirasi dan memotivasi siswa,serta mendorong inovasi dalam proses belajar mengajar yang sesuai dengan kondisi yang dihadapi di sekolah masing-masing. 

Kebijakan merdeka plus ini secara khusus bertujuan memenuhi dan melayani kebutuhan minat serta bakat peserta didik, supaya peserta didik tak hanya terasah secara hard skill tetapi juga pengembangan soft skill yang dapat berguna bagi pengembangan dan persaingan di dunia pekerjaan. Karena program ini mendukung pengembangan individu sesuai dengan keunikan dan potensi masing-masing, dan pendekatan yang digunakan lebih fleksibel dan berpusat pada siswa.

Evaluasi terhadap kebijakan merdeka belajar yang tak hanya berfokus pada pengembangan digitalisasi perlu dilakukan, untuk memastikan bahwa pendidik dan peserta didik dapat mengoptimalkan pembelajaran guna akselerasi dan juga mengembangkan soft skill dan hard skill yang dibutuhkan dalam pekerjaan di masa depan, guna menghadapi tantangan banyaknya migrasi yang dapat mengancam ruang gerak masyarakat lokal. Pembaruan kebijakan tidak menghilangkan kebijakan yang diterapkan sebelumnya, tujuan dilakukan adopsi adalah membentuk kebijakan baru yang lebih baik tanpamenghapus kebijakan yang lama.