Satu diantara upaya pemerintah dalam peningkatan kesejahteraan guru guna meningkatkan kualitas pendidikan, yaitu dengan adanya program sertifikasi guru. Namun, menurut Baso Marannu (2019: 110) pada data empirik, berbagai respon guru dengan adanya program sertifikasi, beberapa guru merespon program sertifikasi tersebut dengan sepenuh hati dan meyakini bahwa pemerintah bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Akan tetapi, terdapat sebagian guru yang berpendapat bahwa program sertifikasi sebagai hal yang biasa karena sertifikasi tersebut pantas diterima sebagai dampak dari peningkatan kesejahteraan guru. Kedua kelompok tersebut tentu memiliki pengaruh yang berbeda. Di salah satu sisi, program sertifikasi guru dapat berdampak positif terhadap peningkatan mutu pendidikan, sedangkan di sisi lain berdampak negatif pada usaha peningkatan mutu pendidikan, terlebih adanya permasalahan mengenai “kecemburuan pendapatan” ketika membandingkan kinerja guru yang belum tersertifikasi dengan kinerja guru yang tersertifikasi di sekolah.
Pasca sertifikasi, sebagian guru terkadang dirasa “kehabisan energi” untuk melaksanakan kreativitas dan inovasi guna memajukan pendidikan dan meningkatkan mutu sekolah atau madrasah. Selain itu, terdapat prasangka bahwa dana sertifikasi lebih cenderung digunakan untuk kebutuhan konsumtif dibandingkan digunakan untuk peningkatan profesional pendidik (Baso Marranu, 2019: 110).
Baso Marranu (2019:111) menjelaskan bahwa program sertifikasi guru memiliki dampak pada peningkatan mutu pendidikan nasional terlihat masih dipertanyakan oleh sebagian pengamat pendidikan. Oleh sebab itu, perlu dilakukan evaluasi terhadap mutu pendidikan dalam satuan pendidikan guna memberikan informasi yang akurat kepada pemerintah mengenai keberhasilan sertifikasi guru.
Menurut Riana Anjarsari (2022:163-164) kebijakan sertifikasi guru pada awalnya diciptakan guna memberikan kesejahteraan kepada guru. Namun, seiring dengan berkembangnya kebijakan sertifikasi bagi guru, baik PNS maupun non-PNS akan berpengaruh pada kinerja guru tersebut. Terdapat beberapa dampak dengan adanya kebijakan sertifikasi guru terhadap kinerja guru, yaitu kurang optimalnya guru dalam menyampaikan materi pembelajaran kepada siswa, guru belum menjalankan tugas pokoknya secara optimal, dan guru hanya hadir di sekolah ketika jam mengajar. Namun, menurut Zulham Hidayah Pardede dan Yafizham (2020: 37-38) program sertifikasi untuk meningkatan profesionalisme guru memiliki dampak yang positif, yaitu dapat meningkatkan kesejahteraan dan martabat guru, kecakapan dan kapabilitas guru menjadi lebih baik, serta guru lebih disiplin dan profesional.
Upaya Peningkatan Kesejahteraan Guru terhadap Kualitas Pendidikan
Hal pokok dalam menangani masalah peningkatan kualitas di Indonesia yaitu adanya peningkatan kesejahteraan guru. Peningkatan kesejahteraan guru bertujuan untuk mencapai kinerja guru secara maksimal. Rendahnya kesejahteraan guru berpengaruh pada pencapaian kinerja karena guru belum maksimal dalam kinerja profesionalnya. Pada proses pendistribusian dana tentang Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 mengenai tunjangan profesi guru dan dosen serta membahas tentang upaya peningkatan kesejahteraan guru (Umniyatul Azizah, Panca Selly Inariska, Hasbiyallah, dan Aan Hasanah, 2021: 34)
Firman Mansir (2020: 299) menjelaskan bahwa pemerintah berupaya dalam peningkatan kualitas kinerja sekaligus peningkatan kesejahteraan guru, yaitu dengan adanya pelaksanaan sertifikasi terhadap kinerja guru. Sertifikasi guru diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia melalui guru yang tersertifikasi.
Yamin (dalam Muhamad Dzikry dan Yayah Huliatunisa, 2020: 84) menjelaskan “sertifikasi merupakan “proses pemberian sertifikat pendidik atau bukti formal untuk guru dan dosen sebagai tenaga profesional”. Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas guru sekaligus meningkatan kesejahteraan guru guna terjadi peningkatan pada kualitas pembelajaran dan pendidikan di Indonesia secara berkelanjutan yaitu dengan adanya kebijakan sertifikasi guru.
Pelaksanaan sertifikasi guru merupakan salah satu bentuk implementasi dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Bayu Purbha Sakti, 2020: 79). Penyelenggaraan sertifikasi guru dimulai pada tahun 2007 setelah dikeluarkannya Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 Tahun 2007 mengenai Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan. Dasar hukum yang dijadikan sebagai landasan pelaksanaan sertifikasi guru mulai tahun 2009 yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru. (Baso Marannu 2019: 110).
Baso Marranu (2019: 111) mengatakan bahwa sertifikasi guru sangat diinginkan oleh guru karena bukan hanya sebagai upaya peningkatan kualitas guru, sertifikasi juga dikaitkan dengan peningkatan kesejahteraan guru. Pemerintah berharap adanya sertifikasi guru akan berdampak pada terhadap peningkatan kualitas pembelajaran dan kualitas pendidikan di Indonesia secara signifikan. Cara untuk meningkatkan kesejahteraan guru salah satunya dengan memberikan tunjangan profesi sebesar satu kali gaji pokok kepada guru yang memiliki sertifikat pendidik.
