Mohon tunggu...
Aulia
Aulia Mohon Tunggu... Dosen - Dosen Universitas Andalas

Menulis untuk kesenangan dan berbagi

Selanjutnya

Tutup

Pendidikan Pilihan

Pendidikan Tinggi Gratis atau Terjangkau adalah Investasi untuk Daya Saing Bangsa, Bukan Pemborosan APBN

2 Juni 2024   23:47 Diperbarui: 3 Juni 2024   00:25 152
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Pemerintah juga perlu mengambil langkah-langkah lain untuk mengatasi kemiskinan, seperti memperkuat program-program pemberdayaan ekonomi, meningkatkan kualitas pendidikan dasar, dan memperkuat sistem jaminan sosial.

Pendidikan Gratis dan Pajak

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan pernyataan menggembirakan bahwa sistem pendidikan di Indonesia bisa saja gratis, bahkan dari tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi.

Namun, pernyataan ini disertai dengan penjelasan realistis: untuk mewujudkan visi ini, tarif pajak penghasilan perlu ditingkatkan ke level yang lebih tinggi, menyamai negara-negara Nordik seperti Swedia, Norwegia, dan Denmark.

Negara-negara Nordik dikenal dengan sistem kesejahteraan inklusif, di mana pendidikan gratis adalah salah satu pilar utama. Tulisan ini akan membahas lebih dalam implikasi pajak terhadap visi pendidikan gratis di Indonesia serta pelajaran berharga yang dapat dipetik dari model Nordik.

Penerapan sistem pendidikan gratis di Indonesia tentu membutuhkan pendanaan yang besar. Sumber pendanaan utama yang potensial adalah penerimaan pajak. Kenaikan tarif pajak yang signifikan, seperti yang disarankan oleh Menteri Sri Mulyani, akan berdampak pada tingkat pendapatan masyarakat.

Hal ini perlu dikaji secara mendalam untuk memastikan bahwa beban pajak tidak memberatkan masyarakat, terutama bagi kelompok menengah ke bawah.

Meningkatkan tarif pajak hanyalah langkah awal; kunci utama keberhasilan sistem pendidikan gratis terletak pada pengelolaan dana yang efektif dan efisien. Dana tersebut harus digunakan secara optimal untuk meningkatkan kualitas pendidikan, membangun infrastruktur yang memadai, dan mensejahterakan para pendidik.

Namun terlepas dari yang disampaikan oleh Sri Mulyani, dengan mencermati total APBN yang melebihi 3000 T Rupiah dan sekitar 665 T Rupiah adalah anggaran pendidikan, terlihat bahwa sebenarnya APBN Indonesia sanggup menggratiskan uang kuliah tunggal (UKT) yang diperkiran di kisaran angka 30 T Rupiah per tahun.

Pelajaran dari Negara-negara Nordik

Negara-negara Nordik telah lama menerapkan sistem pendidikan gratis dan berhasil mencapai hasil yang gemilang.

Beberapa pelajaran penting yang dapat dipetik dari model Nordik meliputi komitmen politik yang kuat, sistem pajak yang progresif, keterlibatan masyarakat, serta akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana.

Pemerintah Nordik memiliki komitmen politik yang tinggi untuk memajukan pendidikan, yang tercermin dari alokasi anggaran pendidikan yang besar dan konsisten. Sistem pajak yang progresif di negara-negara Nordik memungkinkan mereka untuk mengumpulkan dana yang cukup untuk membiayai pendidikan gratis dengan mengandalkan pajak lebih besar dari penghasilan tinggi.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
Mohon tunggu...

Lihat Konten Pendidikan Selengkapnya
Lihat Pendidikan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun