Pendidikan Tinggi Gratis atau Terjangkau adalah Investasi untuk Daya Saing Bangsa, Bukan Pemborosan APBN

Pengantar

Pendidikan tinggi gratis atau terjangkau merupakan investasi strategis untuk menciptakan masa depan yang lebih cerah. Banyak negara telah membuktikan bahwa akses pendidikan tinggi yang luas dan berkualitas mampu mendorong pembangunan sumber daya manusia (SDM) dan ekonomi. 

Negara-negara seperti Finlandia, Jerman, Swedia, dan Norwegia telah lama menerapkan sistem pendidikan tinggi gratis dan menuai hasil yang positif. Akses pendidikan tinggi yang luas di negara-negara tersebut telah menghasilkan SDM unggul yang berkontribusi pada kemajuan ekonomi dan daya saing bangsa.

Namun, penting untuk dicatat bahwa tidak semua negara yang menerapkan pendidikan tinggi gratis mengalami kemajuan pesat. Beberapa negara, seperti Venezuela, menghadapi kesulitan dalam mempertahankan sistem pendidikan tinggi gratis akibat krisis ekonomi dan politik. Oleh karena itu, penerapan pendidikan tinggi gratis harus dipertimbangkan dengan matang, memperhatikan berbagai faktor, termasuk kondisi ekonomi dan politik negara.

Bagaimana dengan Indonesia?

Bagi sejumlah kalangan, biaya kuliah di Indonesia disebut-sebut mahal. Inflasi pendidikan kerap terjadi, seperti yang dilansir dari Bareksa.com, di mana pada Juni 2023, inflasi pendidikan mencapai 2,75 persen atau kenaikan indeks menjadi 112,63 dari 109,62 pada Juni 2022.

Inflasi ini terjadi karena kenaikan biaya pendidikan, yang kerap dikeluhkan oleh masyarakat. Sejumlah perguruan tinggi mematok biaya hingga puluhan juta bahkan ratusan juta rupiah untuk jurusan tertentu.

Sebenarnya Indonesia memiliki sejarah panjang dalam memberikan keringanan biaya pendidikan tinggi, seperti pada awal kemerdekaan dan saat mencanangkan pembangunan SDM unggul.

Kebijakan seperti Beasiswa Ikatan Dinas dan Program Bidikmisi telah membantu banyak mahasiswa dari keluarga kurang mampu mengakses pendidikan tinggi.

Meskipun keringanan biaya tidak sama dengan pendidikan tinggi gratis, kebijakan tersebut telah memberikan dampak positif bagi pengembangan SDM di Indonesia. Mahasiswa yang mendapatkan keringanan biaya memiliki kesempatan untuk meningkatkan taraf hidup dan berkontribusi pada pembangunan bangsa.

Pendidikan tinggi gratis dapat menjadi strategi efektif untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan tinggi serta menghasilkan SDM yang unggul.

Namun, penerapannya perlu dipertimbangkan dengan matang, memperhatikan berbagai faktor, termasuk kondisi ekonomi dan politik negara. Potensi pendidikan tinggi gratis atau terjangkau dalam menggerakkan negara dengan lebih baik dan efisien patut diapresiasi.

Khusus untuk PTN, sebagian besar anggaran pembangunan infrastruktur, peralatan labor dan gaji tendik dan dosesn sudah berasal dari APBN, begitu juga dengan biaya operasional, dengan demikian sudah seharusnya uang kuliah tidak mahal bahkan bisa gratis seperti yang dilakukan terhadap pendidikan sekolah kedinasan , kepolisian dan TNI.

Bansos vs Keringanan UKT

Kemampuan pemerintah menganggarkan Bansos lebih dari 450 triliun rupiah pada tahun 2024 dapat dianggap sebagai adanya potensinya untuk mendanai UKT gratis. Anggran bansos yang dikucurkan tersebut akan sanggup menggratiskan UKT selama lebih dari 15 tahun jika UKT di kisaran angka 30 T Rupiah. Ini menjadi poin penting agar kuliah gratis dapat dipertimbangkan.

Alokasi dana Bansos yang jauh lebih besar dibandingkan dengan total UKT yang dikumpulkan oleh seluruh PTN di Indonesia menunjukkan bahwa pemerintah memiliki kapasitas finansial untuk meningkatkan akses pendidikan tinggi melalui skema UKT gratis atau subsidi yang lebih besar.

Untuk implementasinya, perlu dikaji secara mendalam mengenai dampak jangka panjangnya, seperti efektivitas dalam mencapai pemerataan akses, dampak terhadap otonomi dan akuntabilitas perguruan tinggi, serta efisiensi dan keberlanjutan kebijakan tersebut. 

Pendekatan yang lebih komprehensif dan terencana diperlukan untuk memastikan bahwa kebijakan pendidikan tinggi dapat mencapai tujuannya secara efektif dan efisien.

Beberapa alternatif yang dapat dipertimbangkan adalah meningkatkan alokasi dana pendidikan dalam APBN, memperluas skema bantuan keuangan, dan meningkatkan efisiensi pengelolaan dana.

Akses pendidikan tinggi yang luas dan berkualitas dapat menghasilkan SDM unggul, kreatif, dan inovatif yang berkontribusi pada kemajuan ekonomi, penciptaan peluang baru, dan lapangan kerja baru. Hal ini, dalam jangka menengah dan panjang, dapat membantu mengurangi jumlah masyarakat miskin dan kebutuhan akan bansos.

Di sisi lain, pemberian bansos yang terus-menerus dalam jangka panjang dapat mengindikasikan kegagalan pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan kemiskinan secara permanen dan membebani keuangan negara serta menimbulkan ketergantungan bagi penerimanya.

Oleh karena itu, investasi dalam pendidikan tinggi yang berkualitas dan terjangkau merupakan langkah strategis dan berkelanjutan untuk memerangi kemiskinan dan membangun masa depan yang lebih cerah.

Pendidikan tinggi dapat memberdayakan masyarakat, meningkatkan mobilitas sosial, dan memperkuat daya saing bangsa.

Namun, pendidikan tinggi gratis atau terjangkau bukanlah solusi tunggal untuk semua permasalahan.

Pemerintah juga perlu mengambil langkah-langkah lain untuk mengatasi kemiskinan, seperti memperkuat program-program pemberdayaan ekonomi, meningkatkan kualitas pendidikan dasar, dan memperkuat sistem jaminan sosial.

Pendidikan Gratis dan Pajak

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan pernyataan menggembirakan bahwa sistem pendidikan di Indonesia bisa saja gratis, bahkan dari tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi.

Namun, pernyataan ini disertai dengan penjelasan realistis: untuk mewujudkan visi ini, tarif pajak penghasilan perlu ditingkatkan ke level yang lebih tinggi, menyamai negara-negara Nordik seperti Swedia, Norwegia, dan Denmark.

Negara-negara Nordik dikenal dengan sistem kesejahteraan inklusif, di mana pendidikan gratis adalah salah satu pilar utama. Tulisan ini akan membahas lebih dalam implikasi pajak terhadap visi pendidikan gratis di Indonesia serta pelajaran berharga yang dapat dipetik dari model Nordik.

Penerapan sistem pendidikan gratis di Indonesia tentu membutuhkan pendanaan yang besar. Sumber pendanaan utama yang potensial adalah penerimaan pajak. Kenaikan tarif pajak yang signifikan, seperti yang disarankan oleh Menteri Sri Mulyani, akan berdampak pada tingkat pendapatan masyarakat.

Hal ini perlu dikaji secara mendalam untuk memastikan bahwa beban pajak tidak memberatkan masyarakat, terutama bagi kelompok menengah ke bawah.

Meningkatkan tarif pajak hanyalah langkah awal; kunci utama keberhasilan sistem pendidikan gratis terletak pada pengelolaan dana yang efektif dan efisien. Dana tersebut harus digunakan secara optimal untuk meningkatkan kualitas pendidikan, membangun infrastruktur yang memadai, dan mensejahterakan para pendidik.

Namun terlepas dari yang disampaikan oleh Sri Mulyani, dengan mencermati total APBN yang melebihi 3000 T Rupiah dan sekitar 665 T Rupiah adalah anggaran pendidikan, terlihat bahwa sebenarnya APBN Indonesia sanggup menggratiskan uang kuliah tunggal (UKT) yang diperkiran di kisaran angka 30 T Rupiah per tahun.

Pelajaran dari Negara-negara Nordik

Negara-negara Nordik telah lama menerapkan sistem pendidikan gratis dan berhasil mencapai hasil yang gemilang.

Beberapa pelajaran penting yang dapat dipetik dari model Nordik meliputi komitmen politik yang kuat, sistem pajak yang progresif, keterlibatan masyarakat, serta akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana.

Pemerintah Nordik memiliki komitmen politik yang tinggi untuk memajukan pendidikan, yang tercermin dari alokasi anggaran pendidikan yang besar dan konsisten. Sistem pajak yang progresif di negara-negara Nordik memungkinkan mereka untuk mengumpulkan dana yang cukup untuk membiayai pendidikan gratis dengan mengandalkan pajak lebih besar dari penghasilan tinggi.

Keterlibatan masyarakat juga merupakan faktor penting. Masyarakat Nordik memiliki partisipasi aktif dalam pengembangan dan pengelolaan sistem pendidikan, menciptakan rasa tanggung jawab dan kepemilikan bersama terhadap pendidikan. Akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana pendidikan membangun kepercayaan publik terhadap sistem pendidikan. Berikut Negara Nordik yang menggratiskan uang kuiah:

Jerman: Universitas negeri tidak memungut biaya kuliah bagi mahasiswa domestik dan internasional. Hanya universitas di Baden-Wrttemberg yang mengecualikan ini, dengan biaya sekitar 3,000 euro/tahun untuk siswa non-EU/EEA. Biaya hidup berkisar antara 700 hingga 1,100 euro per bulan.

Denmark: Pendidikan gratis bagi warga negara Denmark, UE, dan Swiss. Biaya hidup rata-rata per bulan dimulai dari sekitar 1,215. Siswa internasional dapat bekerja 20 jam per minggu dan penuh waktu selama liburan musim panas.

Finlandia: Menawarkan pendidikan bebas biaya kuliah dengan biaya hidup berkisar antara 978 -- 1,296 euro per bulan. Siswa internasional dapat bekerja hingga 30 jam per minggu selama masa studi mereka.

Prancis: Menawarkan biaya kuliah yang terjangkau dan biaya hidup yang ramah anggaran, dengan biaya kuliah rata-rata sekitar 170 euro per tahun untuk program sarjana di universitas negeri.

Norwegia: Studi universitas tersedia gratis untuk semua siswa. Biaya hidup berkisar antara 1,211 euro - 1,578 euro per bulan. Siswa internasional dapat bekerja hingga 20 jam per minggu selama masa studi mereka.

Slovenia: Universitas negeri tidak memungut biaya kuliah untuk warga negara Slovenia atau mahasiswa dari negara-negara UE. Biaya hidup berkisar antara 807 euro - 985 euro per bulan.

Islandia: Universitas negeri menawarkan biaya kuliah gratis bagi semua mahasiswa. Mahasiswa internasional mencakup sekitar 5% dari populasi perguruan tinggi di Islandia.

Penutup

Pendidikan tinggi gratis atau terjangkau merupakan investasi yang sangat bermanfaat untuk membangun masa depan yang lebih cerah dan mengurangi kemiskinan secara berkelanjutan. Namun, penting untuk mengkombinasikannya dengan langkah-langkah lain untuk mengatasi kemiskinan secara komprehensif.

Pemerintah perlu berkomitmen untuk menyediakan pendidikan berkualitas bagi semua orang, regardless of their socioeconomic background. Dengan demikian, Indonesia dapat menghasilkan SDM unggul yang berkontribusi pada kemajuan bangsa dan daya saing di kancah global.