Banjir informasi di media sosial, terutama yang bersifat spekulatif dan provokatif, dapat menghambat proses investigasi. Aparat penegak hukum mungkin terdistraksi dan terpengaruh oleh narasi yang beredar, sehingga fokus investigasi mereka bisa teralihkan. Hal ini dapat berakibat pada terhambatnya pengungkapan fakta dan keadilan.
3. Menimbulkan Stigma dan Praduga Bersalah
Munculnya aparat penegak hukum di berbagai platform publik untuk menyampaikan informasi terkait kasus dapat memicu stigma dan praduga bersalah terhadap pihak-pihak yang terlibat, baik korban, pelaku, maupun saksi. Hal ini dapat berakibat pada pelanggaran hak asasi manusia dan mempersulit proses penegakan hukum.
4. Memperkeruh Keadaan dan Memicu Konflik
Perang narasi dapat memperkeruh suasana dan memicu konflik di masyarakat. Masyarakat yang terpapar informasi yang saling bertentangan dan penuh emosi dapat terpecah belah dan terprovokasi untuk melakukan tindakan yang tidak terkendali.
5. Memperlambat Pencapaian Keadilan
Semua dampak negatif di atas pada akhirnya dapat memperlambat pencapaian keadilan. Fokus yang terpecah, informasi yang simpang siur, dan suasana yang tidak kondusif dapat menghambat proses penyelesaian kasus dan tercapainya keadilan bagi semua pihak.
Jalan Menuju Keadilan Sejati
Penting untuk diingat bahwa tujuan utama penegakan hukum adalah mencapai keadilan sejati, bukan "kemenangan" di depan publik. Perang narasi yang kerap terjadi dalam proses hukum dapat menghambat keadilan dan menimbulkan keresahan di masyarakat.
Oleh karena itu, beberapa langkah perlu dilakukan untuk membangun narasi positif penegakan hukum:
Aparat penegak hukum, seperti polisi dan jaksa, sebaiknya fokus pada investigasi dan persidangan. Komunikasi mereka dengan media dan publik harus dibatasi untuk menghindari misinterpretasi dan menjaga objektivitas. Hal ini dapat dilakukan dengan menunjuk juru bicara resmi yang berwenang memberikan informasi kepada publik.
Penegak hukum harus transparan dan akuntabel dalam menjalankan tugasnya. Masyarakat berhak mendapatkan informasi yang akurat dan terpercaya tentang perkembangan kasus. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan informasi secara berkala kepada publik, menggelar konferensi pers, dan membuka akses terhadap dokumen-dokumen penting dalam kasus.
Media perlu memberitakan informasi dengan objektif dan berimbang, serta menghindari sensasionalisme dan spekulasi. Media harus memverifikasi informasi sebelum dipublikasikan dan memberikan ruang kepada semua pihak yang terlibat dalam kasus.
Masyarakat sipil dapat memainkan peran penting dalam membangun narasi positif penegakan hukum. Organisasi-organisasi masyarakat sipil dapat memberikan edukasi kepada masyarakat tentang proses hukum, memantau jalannya persidangan, dan mendorong dialog antara penegak hukum, media, dan masyarakat.
Membangun kepercayaan publik terhadap penegak hukum adalah kunci utama untuk mencapai keadilan sejati. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan profesionalisme penegak hukum, menegakkan kode etik dengan tegas, dan memberikan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran hukum.
Beberapa Kasus yang Viral
Kebijakan Bea Cukai
