PMI yang mengalami penahanan barang kiriman mereka dapat menghadapi stigma sosial atau rasa malu, karena dianggap gagal memenuhi harapan keluarga.
Masalah penahanan barang dapat berdampak pada kesejahteraan psikologis PMI dan keluarga mereka, menimbulkan stres, kecemasan, dan perasaan tidak berdaya.
Solusi dan Rekomendasi
Menghadapi tantangan yang diakibatkan oleh kebijakan pabean terhadap barang kiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI), diperlukan serangkaian solusi dan rekomendasi yang dapat mengatasi masalah ini. Solusi ini harus mempertimbangkan kepentingan PMI dan keluarga mereka, serta memastikan bahwa proses pengiriman barang menjadi lebih efisien dan manusiawi
Dari 5 gudang yang ada di Surabaya, baru dua buah yang dilakukan kunjungan lapangan oleh lembaga terkait. Dari kunjungan tersebut ditemukan ribuan paket BNI terbiar dan sebagian sudah dibongkar oleh petugas. Melihat hal yang seperti ini diperlukan kebijakan dan kebijaksanaan yang mendesak.
Hal-hal berikut bisa membuat penanganan barang tersebut lebih cepat seperti membuat kategori khusus dalam kebijakan pabean untuk barang kiriman PMI, membedakan antara barang pribadi dan barang komersial. Berikutnya adalah mengembangkan prosedur pabean yang disederhanakan dan diprioritaskan untuk barang kiriman PMI, dengan penekanan pada efisiensi dan pengurangan birokrasi. Yang terakhir adalah menyediakan layanan informasi yang lebih baik bagi PMI tentang proses pabean, termasuk panduan langkah demi langkah dan dukungan pelanggan yang responsif.
Rekomendasi
Melihat begitu pentingnya penanganan terhadap barang kiriman PMI maka pemerintah dan pihak terkait perlu melakukan evaluasi berkala terhadap kebijakan pabean untuk memastikan bahwa regulasi tetap relevan dan responsif terhadap kebutuhan PMI. Berikutnya adalah memberikan pelatihan kepada petugas pabean untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang situasi PMI dan memperlakukan barang kiriman dengan lebih sensitif. Terakhir yang tak kalah pentingnya adalah membuka dialog dengan PMI dan stakeholder lainnya untuk mendapatkan masukan dan membangun kebijakan yang lebih inklusif dan adil.
PMI harus memahami regulasi pabean yang berlaku dan mempersiapkan dokumen serta prosedur pengiriman dengan benar. Berikutnya adalah memanfaatkan asuransi pengiriman untuk melindungi barang kiriman dari risiko kerusakan atau kehilangan. Dan yang terakhir adalah PMI perlu berkomunikasi secara aktif dengan perusahaan pengiriman dan pabean jika terjadi masalah atau penundaan.
Penutup
Melalui pembahasan yang mendalam dalam artikel ini, kita telah mengeksplorasi berbagai aspek kebijakan pabean yang mempengaruhi barang kiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI). Dari latar belakang kebijakan, analisis implementasi, dampak ekonomi dan sosial, hingga studi kasus yang spesifik, kita dapat melihat bahwa kebijakan pabean saat ini memiliki ruang yang signifikan untuk perbaikan.
Kritik dan evaluasi yang disampaikan oleh berbagai pihak menunjukkan bahwa ada kebutuhan mendesak untuk meninjau kembali pendekatan yang diambil dalam menangani barang kiriman PMI. Solusi dan rekomendasi yang diusulkan menawarkan langkah-langkah konkret yang dapat diambil untuk memastikan bahwa kebijakan pabean tidak hanya efektif dalam mengatur lalu lintas barang, tetapi juga adil dan manusiawi, terutama dalam mempertimbangkan kebutuhan dan kenyamanan PMI.
Kesimpulannya, kebijakan pabean harus dievaluasi dan disesuaikan untuk mencerminkan realitas dan tantangan yang dihadapi oleh PMI. Dengan pendekatan yang lebih inklusif dan responsif, kita dapat membangun sistem yang mendukung PMI dalam mengirimkan barang ke keluarga mereka di Indonesia, memperkuat ikatan keluarga, dan pada akhirnya, memberikan penghormatan yang layak atas kontribusi mereka kepada negara.
