Di sisi lain, penghentian ini dapat membatasi transparansi dan meningkatkan spekulasi serta pro dan kontra di masyarakat, serta menyiratkan bahwa kecurangan sedang terjadi secara sistemik.
Saat ini, masyarakat kehilangan pemantauan terhadap perkembangan rekapitulasi hasil pemilu. Beragam spekulasi muncul, karena penghentian tayangan dilakukan setelah kontroversi berlarut-larut. Jika penghentian ini dilakukan sejak awal, publik mungkin akan melihatnya sebagai langkah bijaksana sambil KPU memperbaiki sistem. Namun, sekarang, situasinya sudah rumit dan sulit diperbaiki.
KPU perlu mempertimbangkan kembali keputusan ini dan mencari solusi yang dapat memenuhi kebutuhan akan transparansi dan akurasi data. Mungkin dengan peningkatan teknologi atau proses verifikasi yang lebih ketat, data yang ditampilkan dapat menjadi lebih andal tanpa mengorbankan transparansi.
Keadaan semakin memanas karena setiap partai dan beberapa lembaga lain memiliki catatan data masing-masing. Dengan tingkat validasi data yang berbeda, gesekan akan semakin membesar jika tidak ada acuan data resmi dari KPU.
Masyarakat kehilangan panduan, dan kita menyaksikan perdebatan yang memanas antara pendukung Jokowi dan Prabowo dengan mereka yang menolak hasil pemilu yang dicurigai, yang ditayangkan di berbagai saluran televisi dan platform online.
Sikap ITB yang belum memberikan komentar resmi mengenai Sirekap dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap ITB sebagai lembaga pendidikan dan penelitian yang terkemuka. ITB memiliki tanggung jawab untuk menjelaskan proses dan hasil pengembangan aplikasi Sirekap, sebuah alat rekapitulasi suara dalam pemilu. Tanpa penjelasan yang memadai, ITB dapat dianggap kurang transparan dan tidak profesional.
Lebih lanjut, sikap ITB yang masih bungkam mengenai Sirekap juga berpotensi memperburuk kontroversi pemilu, menciptakan spekulasi, dan meningkatkan ketegangan di masyarakat. Keberagaman hasil yang ditampilkan oleh Sirekap bisa memicu keraguan akan akurasi dan integritas data, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi hasil pemilu.
Ada kemungkinan masyarakat menyalahkan ITB atas kecurigaan konspirasi atau dukungan terhadap pihak tertentu. Bahkan, Roy Suryo mengklaim bahwa Sirekap tidak di-hack atau diretas, melainkan dimatikan untuk memasukkan program kolusi yang menguntungkan salah satu pasangan calon.
Tidak memberikan komentar resmi terkait Sirekap juga dapat mengganggu proses pemilu yang transparan dan adil. Sebagai alat bantu KPU dalam menghitung dan menampilkan data rekapitulasi suara dengan cepat dan akurat, Sirekap seharusnya menjaga integritas pemilu.
Namun, keberadaan kontroversi dan kecurigaan terhadap Sirekap bisa menghambat atau bahkan mengancam proses pemilu secara keseluruhan. Pada kondisi sekarang saya secara pribadi, menganggap satu-satunya yang masih menampilkan hasil rekapitulasi adalah kawalpemilu.org. Angka yang ditampilkan sepertinya juga tidak jauh berbeda dari Sirekap sebelum tayangan dihentikan. Pasangan Prabowo-Gibran masih unggul di di sekitar angka 57% dan disusul oleh Anis-Muhaimin 25% dan Ganjar-Mahfud 17%.
Hak Angket sebagai Solusi
