Ketiga, mungkin ITB sedang menunggu hasil audit atau investigasi yang lebih menyeluruh terhadap aplikasi Sirekap sebelum memberikan komentar resmi. Hal ini mungkin terjadi karena ITB ingin memberikan penjelasan yang lebih komprehensif dan memadai untuk menjawab pertanyaan publik.
Sikap ITB yang belum memberikan komentar resmi terkait dengan Sirekap dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap ITB sebagai lembaga pendidikan dan penelitian yang terkemuka. ITB memiliki tanggung jawab untuk menjelaskan proses dan hasil pengembangan aplikasi Sirekap, yang merupakan alat rekapitulasi suara pemilu. Dengan tidak memberikan penjelasan, ITB dapat dianggap tidak transparan dan tidak profesional.
Sikap ITB yang belum memberikan komentar resmi terkait dengan Sirekap juga dapat memperburuk situasi kontroversi pemilu dan menimbulkan spekulasi dan gesekan di masyarakat. Masyarakat dapat meragukan akurasi dan integritas data rekapitulasi suara yang ditampilkan oleh Sirekap, yang dapat mempengaruhi hasil pemilu. Masyarakat juga dapat menuduh ITB berpihak atau berkonspirasi dengan salah satu kandidat atau pihak tertentu. Roy Suryo bahkan mengklaim bahwa Sirekap bukan di-hack atau diretas, melainkan dimatikan untuk memasukkan program colongan yang dapat menguntungkan salah satu pasangan calon3.
Sikap ITB yang belum memberikan komentar resmi terkait dengan Sirekap juga dapat mengganggu proses pemilu yang transparan dan adil. Sirekap seharusnya menjadi alat yang membantu KPU dalam menghitung dan menampilkan data rekapitulasi suara secara cepat dan akurat. Namun, dengan adanya kontroversi dan kecurigaan terhadap Sirekap, proses pemilu dapat terhambat atau bahkan terancam.
Sikap KPU dan ITB serta Dampak terhadap Kepercayaan Publik
Penghentian penayangan data rekapitulasi suara oleh KPU telah menimbulkan kekhawatiran serius terkait transparansi dan integritas pemilu. KawalPemilu.org, sebagai platform independen, menjadi salah satu sumber alternatif bagi masyarakat untuk mengakses hasil rekapitulasi. Namun, perbedaan validasi data antara sumber-sumber tersebut menambah kompleksitas dan potensi konflik di masyarakat.
Meskipun data yang ditampilkan oleh Sistem Rekapitulasi (Sirekap) mengandung kesalahan, banyak pihak tetap menganggapnya penting untuk memantau perkembangan rekapitulasi hasil pemilu.
Banyak yang melihat ini sebagai bentuk transparansi dan koreksi terhadap ketidakwajaran data yang diperoleh dari semua peserta pemilu. Meskipun mengandung kesalahan, keberadaan data tersebut masih dianggap penting.
Penghentian penayangan rekapitulasi justru meningkatkan pro dan kontra serta spekulasi. Data tersebut memungkinkan publik dan peserta pemilu untuk melakukan koreksi dan verifikasi, yang merupakan bagian penting dari proses demokrasi.
Penghentian penayangan data rekapitulasi oleh KPU telah menimbulkan berbagai reaksi. Di satu sisi, ada kekhawatiran tentang potensi kesalahan data yang dapat menyesatkan publik dan peserta pemilu.
