Pengantar
Dalam pandangan saya harga beras merupakan salah satu indikator penting bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Sebagai komoditas pangan utama, beras memiliki andil besar dalam inflasi dan pengeluaran rumah tangga. Oleh karena itu, kenaikan harga beras dapat berdampak negatif bagi daya beli dan kemiskinan masyarakat.
Kalau diamati pada bulan Februari 2024 ini, harga beras di Indonesia mengalami kenaikan yang signifikan di sejumlah daerah, bahkan mencapai rekor tertinggi. Menurut data Badan Pangan Nasional (Bapanas), rata-rata nasional harga beras medium terhitung naik Rp 800 per kg menjadi Rp 14.300 per kilogram, sedangkan beras premium naik Rp 1.020 per kg menjadi Rp 16.400 per kilogram. Harga beras premium di seluruh provinsi Indonesia sudah melampaui harga eceran tertinggi (HET) pada 23 Februari 2024. Beras premium paling mahal berada di Papua Tengah, yakni Rp 27.810 per kg, sedangkan beras premium paling murah berada di Aceh, yaitu Rp 14.600 per kg.
Apa penyebab kenaikan harga beras ini? Apakah ada kaitannya dengan bantuan sosial (bansos) beras yang diberikan oleh pemerintah Jokowi kepada masyarakat miskin dan rentan? Bagaimana dampaknya bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat? Artikel ini akan mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan menggunakan pendekatan empiris dan gejala sosial.
Penyebab Kenaikan Harga Beras
Kalau diperhatikan  hasil analisis yang dilakukan oleh berbagai sumber, ada beberapa faktor yang menyebabkan kenaikan harga beras di Indonesia, antara lain:
- Faktor cuaca. Perubahan iklim akibat fenomena El Nino telah mengakibatkan kekeringan dan kerusakan lahan pertanian di beberapa daerah, sehingga mengurangi produksi beras lokal. Selain itu, perubahan cuaca yang tidak menentu juga mengganggu siklus tanam dan panen padi, sehingga mengurangi produktivitas dan kualitas beras.
- Faktor permintaan dan penawaran. Permintaan beras di Indonesia terus meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk dan konsumsi. Namun, pasokan beras lokal tidak mencukupi, sehingga pemerintah harus mengimpor beras dari luar negeri. Hal ini dapat menimbulkan fluktuasi harga beras di pasar, tergantung dari harga beras dunia, kurs rupiah, dan kebijakan impor.
- Faktor kebijakan pemerintah. Pemerintah memiliki peran penting dalam mengatur harga beras di masing-masing wilayah. Pemerintah dapat menetapkan harga eceran tertinggi (HET), melakukan operasi pasar, memberikan bantuan sosial, atau mengimpor beras untuk mengendalikan harga beras. Namun, kebijakan pemerintah ini tidak selalu efektif atau tepat sasaran, sehingga dapat menimbulkan distorsi atau spekulasi harga beras di pasar.
Kaitan dengan Bansos Jokowi
Salah satu kebijakan pemerintah yang menjadi sorotan dalam kaitannya dengan kenaikan harga beras adalah bansos Jokowi, yaitu Bantuan Langsung Tunai (BLT) Mitigasi Risiko Pangan yang merupakan program bantuan sosial dari pemerintah Indonesia. Program ini bertujuan untuk memberikan bantuan sebesar Rp 200 ribu per bulan untuk 18,8 juta keluarga penerima manfaat (KPM) di Indonesia selama periode Januari hingga Maret 2024. Dana untuk program ini berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Program BLT Mitigasi Risiko Pangan merupakan salah satu dari empat jenis bansos yang akan diberikan oleh pemerintah Indonesia sepanjang 2024, selain Program Keluarga Harapan (PKH), Bansos Beras 10 Kilogram, Bantuan Pangan Nontunai (BPNT), dan Program Indonesia Pintar (PIP).
Apakah ada kaitan antara bansos Jokowi dan kenaikan harga beras? Menurut Presiden Jokowi, tidak ada kaitannya antara bansos beras dan kenaikan harga beras. Ia menegaskan, kenaikan harga beras yang terjadi di dunia membuat harga di dalam negeri jadi semakin mahal. Ia juga mengatakan, bansos beras bertujuan untuk membantu masyarakat miskin dan rentan menghadapi inflasi pangan.
Namun, ada juga yang berpendapat bahwa bansos Jokowi dapat berpengaruh terhadap harga beras, baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung, bansos Jokowi dapat mengurangi pasokan beras di pasar, karena sebagian beras dialihkan untuk bansos. Hal ini dapat meningkatkan harga beras di pasar. Secara tidak langsung, bansos Jokowi dapat meningkatkan permintaan beras di pasar, karena sebagian penerima bansos dapat membeli beras lebih banyak dengan uang bansos. Hal ini juga dapat meningkatkan harga beras di pasar.
Dampak bagi Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat
Kenaikan harga beras dapat berdampak negatif bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Indonesia, khususnya bagi golongan menengah ke bawah yang menghabiskan sebagian besar pengeluarannya untuk membeli beras. Berikut ini adalah beberapa dampak yang dapat terjadi:
- Dampak inflasi. Kenaikan harga beras dapat meningkatkan inflasi, karena beras memiliki bobot besar dalam indeks harga konsumen (IHK). Inflasi dapat mengurangi daya beli dan nilai uang masyarakat, serta mengganggu stabilitas makroekonomi.
- Dampak kemiskinan. Kenaikan harga beras dapat meningkatkan kemiskinan, karena beras merupakan komoditas pangan utama bagi masyarakat miskin. Kenaikan harga beras dapat mengurangi konsumsi dan gizi masyarakat miskin, serta mengurangi pendapatan dan kesempatan kerja mereka.
- Dampak ketahanan pangan. Kenaikan harga beras dapat mengancam ketahanan pangan, karena beras merupakan sumber karbohidrat dan energi bagi masyarakat Indonesia. Kenaikan harga beras dapat mengurangi ketersediaan, aksesibilitas, dan utilitas beras bagi masyarakat, serta mengurangi diversifikasi pangan.
Pembagian Bansos Secara Serampangan
Salah satu isu yang muncul terkait dengan bansos Jokowi adalah pembagian bansos secara serampangan, tanpa melibatkan Menteri Sosial Tri Rismaharini. Beberapa pihak menuding bahwa pembagian bansos ini tidak menggunakan data yang valid dan akurat, sehingga banyak penerima bansos yang tidak sesuai dengan kriteria. Bahkan, ada dugaan bahwa pembagian bansos ini dimanfaatkan untuk kepentingan politik, mengingat bansos ini disalurkan menjelang Pemilu 2024.
Pembagian bansos secara serampangan ini dapat menimbulkan berbagai masalah, antara lain:
- Menyebabkan kekurangan stok beras setelah dibagikan. Jika bansos beras tidak disalurkan sesuai dengan kebutuhan dan alokasi yang tepat, maka dapat mengurangi pasokan beras di pasar. Hal ini dapat memperparah kenaikan harga beras yang sudah terjadi sebelumnya.
- Menyebabkan ketidakadilan sosial. Jika bansos beras diberikan kepada orang yang tidak berhak menerimanya, maka dapat merugikan orang yang benar-benar membutuhkannya. Hal ini dapat menimbulkan ketimpangan dan ketidakpuasan sosial di masyarakat.
- Menyebabkan kerugian negara. Jika bansos beras tidak dikelola dengan baik, maka dapat menimbulkan potensi korupsi, kolusi, dan nepotisme. Hal ini dapat merugikan keuangan negara, yang seharusnya digunakan untuk program-program lain yang lebih bermanfaat.
Pukulan Balik bagi Masyarakat Miskin
Menurut saya pembagian bansos secara serampangan dapat menjadi pukulan balik bagi masyarakat miskin yang termarjinalkan. Masyarakat miskin merupakan kelompok yang paling rentan terhadap kenaikan harga beras, karena beras merupakan komoditas pangan utama bagi mereka.
Jika harga beras terus meningkat, maka masyarakat miskin akan semakin sulit untuk memenuhi kebutuhan pangan mereka. Diperkirakan kalua kenaikan harga berlangsug lebih lamamaka akan muncul kelompok masyarakat miskin baru. Tentu saja hal ini dapat berdampak negatif bagi kesehatan, gizi, dan kualitas hidup mereka.
Masyarakat miskin juga merupakan kelompok yang paling berhak untuk mendapatkan bansos beras dari pemerintah. Jika bansos beras tidak sampai kepada mereka, maka masyarakat miskin akan semakin terpinggirkan dan terisolasi dari bantuan sosial. Hal ini dapat berdampak negatif bagi kesejahteraan, keadilan, dan hak asasi mereka.
Menurut saya, pemerintah perlu melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap program bansos beras ini. Pemerintah perlu memastikan bahwa bansos beras disalurkan dengan tepat sasaran, transparan, akuntabel, dan efektif. Pemerintah juga perlu mengedepankan aspek kemanusiaan, bukan aspek politik, dalam memberikan bansos beras ini. Hanya dengan demikian, bansos beras dapat menjadi solusi, bukan masalah, bagi masyarakat Indonesia.
Penyelidikan Kenaikan Harga dan Audit Penerima Bansos
Dalam pandangan saya, harga beras seharusnya dalam kendali pemerintah, tetapi kenaikan harga beras yang terjadi di Indonesia tidak hanya dipengaruhi oleh faktor-faktor alamiah, tetapi juga oleh faktor-faktor manusiawi. Ada dugaan bahwa kenaikan harga beras ini melibatkan para pemasok kelas kakap dan kemungkinan adanya penimbunan stok oleh pedagang. Hal ini dapat mengganggu mekanisme pasar dan merugikan konsumen.
Menurut saya, kenaikan harga beras ini perlu diselidiki secara mendalam oleh pihak yang berwenang, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Penyelidikan ini bertujuan untuk mengungkap siapa saja yang terlibat dalam kenaikan harga beras, apa motif dan modus operandi mereka, serta berapa kerugian negara dan masyarakat akibat kenaikan harga beras ini.
Selain itu, pemerintah juga perlu cerdas dan tegas mengawasi rantai pasok beras yang melibatkan Bulog, importir, dan pedagang. Pemerintah perlu memastikan bahwa pasokan beras di pasar mencukupi, berkualitas, dan sesuai dengan standar.
Pemerintah juga perlu menindak tegas pelaku usaha yang melakukan praktik monopoli, kartel, atau spekulasi harga beras. Bukankah pelaku perdagangan besar besar sakal besar tidak banyak dan bisa dikontrol oleh pemerintah?
Selanjutnya, pemerintah juga perlu melakukan audit terhadap penerima bansos beras bulan Februari 2024. Audit ini bertujuan untuk memastikan bahwa bansos beras disalurkan kepada orang yang benar-benar berhak dan membutuhkannya, serta tidak ada penyelewengan atau nepotisme dalam proses pendistribusian.
Audit ini harus dilakukan dengan teliti, cermat, dan sesuai dengan hukum dan undang-undang. Pembagian Bansos yang terkesan dipaksankan menjelang pencoblosan pada Pemilu 14 Februari dan juga ada yang dibagikan di pingir jalan dan di depan istana presiden, berkemungkinan besar akan mengandung salah sasaran.
Begitu juga Bansos yang diberikan di berbagai tempat di Indonesia melalui apparat sipil dan apparat desa, juga tidak menutup kemungkinan mengandung unsur nepotisme dan keberpihakan kepada salh satu Capres, bukankan para kepala desa sudah dipanggil oleh preesiden dan dikumpulakn oleh Gibran sebelum pencoblosan?
Cara yang Lebih Manusiawi dalam Pembagian Bantuan
Salah satu kritik yang sering muncul terkait dengan bansos Jokowi adalah cara pembagian bantuan yang masih menggunakan barang langsung seperti beras dan sembako. Pembagian langsung sembago seolah meberi kesan adanya pihak pemberi dan penerima, pemberinya apparat dan penerima mereka yang disebut miskin, padahala sembako tersebut dalah uang negara yang berasal dari pajak rakyat dan didistribusikan seberapa bagian kepada masyarakat miskin yang memerlukan.
Banyak pihak yang menganggap bahwa cara ini sangat rawan penyelewengan, karena dapat dimanfaatkan oleh para pedagang untuk mendapatkan keuntungan dari selisih harga atau kualitas beras dan sembako. Selain itu, cara ini juga dapat menimbulkan gesekan sosial dan deal-deal di luar kewajaran antara yang membagikan dan yang menerima bantuan.
Menurut saya perlu ada usulan untuk menetapkan cara yang lebih manusiawi dalam pembagian bantuan kepada masyarakat yang berhak, yaitu dengan menggunakan mekanisme transfer uang tunai ke rekening penerima. Cara ini dianggap memiliki beberapa kelebihan, antara lain:
- Lebih menghargai martabat dan kesejahteraan penerima. Dengan transfer uang tunai, penerima dapat membeli beras dan sembako sesuai dengan kebutuhan dan preferensinya, tanpa harus menerima barang yang sudah ditentukan oleh pemberi. Hal ini dapat meningkatkan rasa hormat dan percaya diri penerima, serta mengurangi stigma sosial terhadap mereka.
- Lebih efisien dan transparan dalam proses distribusi. Dengan transfer uang tunai, pemberi dapat menghemat biaya transportasi dan penyimpanan beras dan sembako, serta menghindari risiko kerusakan atau kehilangan barang. Selain itu, pemberi juga dapat memantau dan melaporkan secara akurat jumlah dan identitas penerima, serta menghindari kebocoran atau penyimpangan dana.
- Lebih mendorong pemberdayaan dan diversifikasi ekonomi penerima. Dengan transfer uang tunai, penerima dapat memiliki lebih banyak pilihan dan kebebasan dalam mengelola uangnya, baik untuk memenuhi kebutuhan pangan maupun non-pangan. Hal ini dapat mendorong penerima untuk berinovasi, berkreasi, dan berusaha meningkatkan pendapatan dan kualitas hidupnya.
Beberapa bantuan uang tunai oleh berbagai negara kepada rakyatnya
Ada beberapa negara lain yang sudah menerapkan cara pembagian bantuan sosial dengan menggunakan transfer uang tunai ke rekening penerima, baik bersyarat maupun tidak bersyarat. Beberapa contoh negara tersebut antara lain:
Brasil, yang memiliki program Bolsa Familia, yaitu bantuan uang tunai bersyarat yang diberikan kepada keluarga miskin dengan syarat anak-anak harus bersekolah dan mendapatkan imunisasi.
India, yang memiliki program Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (PMJDY), yaitu bantuan uang tunai tidak bersyarat yang diberikan kepada warga miskin yang memiliki rekening bank.
Meksiko, yang memiliki program Oportunidades, yaitu bantuan uang tunai bersyarat yang diberikan kepada keluarga miskin dengan syarat anak-anak harus bersekolah, ibu hamil harus mendapatkan pelayanan kesehatan, dan keluarga harus mengikuti program nutrisi.
Malaysia, sewaktu peristiwa Covid-19 memberikan bantuan langsung kepada selutuh rakyatnya uang tambahan sebagai kompensasi yang dtransfer langsung ke rekening penerima. Rakyat hanya sekedar mendengar pengumuman dan kemudian memeriksa apakah sudah masuk ke rekening mereka atau belum.
Kesimpulan
Harga beras di Indonesia mengalami kenaikan yang signifikan pada bulan Februari 2024, bahkan mencapai rekor tertinggi. Kenaikan harga beras ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain faktor cuaca, permintaan dan penawaran, dan kebijakan pemerintah. Salah satu kebijakan pemerintah yang menjadi sorotan adalah bansos Jokowi, yaitu program bantuan sosial berupa uang dan beras yang diberikan kepada masyarakat miskin dan rentan. Ada pro dan kontra mengenai kaitan antara bansos Jokowi dan kenaikan harga beras.
Kenaikan harga beras dapat berdampak negatif bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Indonesia, khususnya bagi golongan menengah ke bawah yang menghabiskan sebagian besar pengeluarannya untuk membeli beras. Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap program bansos beras ini, serta menetapkan cara yang lebih manusia dalam pembagian bantuan kepada masyarakat yang berhak, yaitu dengan menggunakan transfer uang tunai ke rekening penerima.
Pemerintah juga perlu melakukan penyelidikan dan audit terhadap kenaikan harga beras dan penerima bansos beras, serta mengawasi rantai pasok beras yang melibatkan Bulog, importir, dan pedagang.
