- Menyebabkan kerugian negara. Jika bansos beras tidak dikelola dengan baik, maka dapat menimbulkan potensi korupsi, kolusi, dan nepotisme. Hal ini dapat merugikan keuangan negara, yang seharusnya digunakan untuk program-program lain yang lebih bermanfaat.
Pukulan Balik bagi Masyarakat Miskin
Menurut saya pembagian bansos secara serampangan dapat menjadi pukulan balik bagi masyarakat miskin yang termarjinalkan. Masyarakat miskin merupakan kelompok yang paling rentan terhadap kenaikan harga beras, karena beras merupakan komoditas pangan utama bagi mereka.
Jika harga beras terus meningkat, maka masyarakat miskin akan semakin sulit untuk memenuhi kebutuhan pangan mereka. Diperkirakan kalua kenaikan harga berlangsug lebih lamamaka akan muncul kelompok masyarakat miskin baru. Tentu saja hal ini dapat berdampak negatif bagi kesehatan, gizi, dan kualitas hidup mereka.
Masyarakat miskin juga merupakan kelompok yang paling berhak untuk mendapatkan bansos beras dari pemerintah. Jika bansos beras tidak sampai kepada mereka, maka masyarakat miskin akan semakin terpinggirkan dan terisolasi dari bantuan sosial. Hal ini dapat berdampak negatif bagi kesejahteraan, keadilan, dan hak asasi mereka.
Menurut saya, pemerintah perlu melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap program bansos beras ini. Pemerintah perlu memastikan bahwa bansos beras disalurkan dengan tepat sasaran, transparan, akuntabel, dan efektif. Pemerintah juga perlu mengedepankan aspek kemanusiaan, bukan aspek politik, dalam memberikan bansos beras ini. Hanya dengan demikian, bansos beras dapat menjadi solusi, bukan masalah, bagi masyarakat Indonesia.
Penyelidikan Kenaikan Harga dan Audit Penerima Bansos
Dalam pandangan saya, harga beras seharusnya dalam kendali pemerintah, tetapi kenaikan harga beras yang terjadi di Indonesia tidak hanya dipengaruhi oleh faktor-faktor alamiah, tetapi juga oleh faktor-faktor manusiawi. Ada dugaan bahwa kenaikan harga beras ini melibatkan para pemasok kelas kakap dan kemungkinan adanya penimbunan stok oleh pedagang. Hal ini dapat mengganggu mekanisme pasar dan merugikan konsumen.
Menurut saya, kenaikan harga beras ini perlu diselidiki secara mendalam oleh pihak yang berwenang, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Penyelidikan ini bertujuan untuk mengungkap siapa saja yang terlibat dalam kenaikan harga beras, apa motif dan modus operandi mereka, serta berapa kerugian negara dan masyarakat akibat kenaikan harga beras ini.
Selain itu, pemerintah juga perlu cerdas dan tegas mengawasi rantai pasok beras yang melibatkan Bulog, importir, dan pedagang. Pemerintah perlu memastikan bahwa pasokan beras di pasar mencukupi, berkualitas, dan sesuai dengan standar.
Pemerintah juga perlu menindak tegas pelaku usaha yang melakukan praktik monopoli, kartel, atau spekulasi harga beras. Bukankah pelaku perdagangan besar besar sakal besar tidak banyak dan bisa dikontrol oleh pemerintah?
Selanjutnya, pemerintah juga perlu melakukan audit terhadap penerima bansos beras bulan Februari 2024. Audit ini bertujuan untuk memastikan bahwa bansos beras disalurkan kepada orang yang benar-benar berhak dan membutuhkannya, serta tidak ada penyelewengan atau nepotisme dalam proses pendistribusian.
