Mohon tunggu...
Aulia
Aulia Mohon Tunggu... Dosen - Dosen Universitas Andalas

Menulis untuk kesenangan dan berbagi

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan Pilihan

Hilirisasi Nikel: Siapa Untung, Siapa Buntung?

30 Januari 2024   17:15 Diperbarui: 31 Januari 2024   06:15 220
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Sumber: liputan6.com

Tujuan hilirisasi adalah proses pengolahan bijih nikel mentah menjadi produk akhir yang memiliki nilai tambah dan bisa diperdagangkan, seperti baterai kendaraan listrik. 

Hilirisasi nikel merupakan salah satu kebijakan strategis pemerintah Indonesia dalam rangka meningkatkan nilai tambah dan kemandirian industri nasional. Namun, hilirisasi nikel juga menimbulkan berbagai dampak, baik positif maupun negatif, bagi berbagai pihak yang terlibat atau terdampak oleh industri nikel di Indonesia. Siapa saja mereka? Dan apa untung dan buntung yang mereka dapatkan?

Siapa Untung?

Kebijakan strategis pemerintah Indonesia untuk memajukan hilirisasi nikel tidak hanya memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan negara melalui pajak, royalti, dividen, dan retribusi yang berasal dari industri nikel, tetapi juga memperkuat posisi ekonomi negara dalam kancah global. 

Menurut data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), penerimaan negara dari sektor mineral dan batubara mencapai Rp 51,4 triliun pada tahun 2022, naik 18,5% dari tahun sebelumnya. Lonjakan ini mencerminkan kesuksesan kebijakan pemerintah dalam mendorong ekspansi sektor hilirisasi, yang tidak hanya menghasilkan nilai tambah ekonomi tetapi juga memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pendapatan negara.

Selain itu, kebijakan hilirisasi nikel juga menghasilkan efek positif dalam penghematan devisa negara. Dengan pengurangan impor bahan baku dan produk akhir nikel, serta peningkatan ekspor produk hilirisasi nikel, pemerintah berhasil menciptakan keseimbangan positif dalam neraca perdagangan. 

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), nilai ekspor produk hilirisasi nikel mencapai US$ 13,8 miliar pada tahun 2022, naik 32,6% dari tahun sebelumnya. Kenaikan yang signifikan ini menunjukkan potensi besar yang dimiliki Indonesia dalam mengoptimalkan industri hilirisasi nikel untuk meningkatkan daya saing ekspor dan mengurangi ketergantungan pada impor.

Dengan demikian, keberhasilan implementasi kebijakan hilirisasi nikel tidak hanya tercermin dalam pertumbuhan ekonomi yang kuat dan stabil, tetapi juga dalam upaya mencapai kemandirian ekonomi yang berkelanjutan. 

Melalui kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan pemangku kepentingan lainnya, Indonesia dapat terus memperkuat posisinya sebagai pemain utama dalam industri hilirisasi nikel secara global, serta memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi pembangunan ekonomi dan sosial negara.

Industri nikel, baik asing maupun nasional, yang mendapat keuntungan dari harga nikel yang tinggi di pasar global, serta dari fasilitas perpajakan dan insentif yang diberikan oleh pemerintah Indonesia. 

Menurut data London Metal Exchange (LME), harga nikel rata-rata mencapai US$ 19.500 per ton pada tahun 2022, naik 25,8% dari tahun sebelumnya. Menurut data Kementerian Perindustrian (Kemenperin), industri nikel mendapat fasilitas perpajakan berupa pengurangan pajak penghasilan (PPh) sebesar 20-100% selama 5-20 tahun, serta insentif berupa kemudahan perizinan, ketersediaan lahan, dan dukungan infrastruktur.

Masyarakat lokal, yang mendapat manfaat dari lapangan kerja, pendapatan, maupun produk-produk yang dihasilkan oleh industri nikel, memainkan peran penting dalam perekonomian lokal dan nasional. 

Menurut data Kemenperin, industri nikel menyerap tenaga kerja sebanyak 86.000 orang pada tahun 2022, naik 21,1% dari tahun sebelumnya. Pertumbuhan ini tidak hanya mencerminkan dorongan ekonomi sektor ini tetapi juga menunjukkan komitmen untuk menciptakan peluang pekerjaan yang berkelanjutan bagi masyarakat.

Selain itu, menurut data BPS, pendapatan per kapita masyarakat di daerah penambangan dan pengolahan nikel, seperti Sulawesi Tenggara dan Maluku Utara, mencapai Rp 63,7 juta dan Rp 57,9 juta pada tahun 2022, naik 15,4% dan 13,8% dari tahun sebelumnya. 

Kenaikan ini mencerminkan dampak positif dari keberlanjutan industri nikel dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi lokal dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. 

Yang diperlukan dipertanyakan dari statistik pendapatan per kapita masyarakat adalah apakah nilai itu kenaikan tersebut merata atau hanya menumpuk pada sekelompok orang saja dan belum tentu dirasakan oleh mayoritas masyarakat.

Selain manfaat ekonomi, industri nikel juga berkontribusi pada pembangunan infrastruktur dan program sosial di sekitar lokasi operasinya. Program tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility/CSR) sering kali mencakup pembangunan sekolah, rumah sakit, infrastruktur jalan, dan program kesejahteraan masyarakat. 

Dengan demikian, industri nikel tidak hanya menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi tetapi juga memainkan peran yang signifikan dalam pembangunan sosial dan kesejahteraan masyarakat lokal.

Siapa Buntung?

Lingkungan hidup, yang mengalami kerusakan akibat aktivitas penambangan dan pengolahan nikel, menjadi isu yang semakin mendesak untuk ditangani secara serius. 

Menurut data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), luas lahan yang terdampak oleh penambangan nikel mencapai 81.000 hektar pada tahun 2022, naik 12,5% dari tahun sebelumnya. Penambangan nikel tidak hanya mengakibatkan kerusakan fisik pada lahan, tetapi juga mengganggu ekosistem yang ada di sekitarnya, termasuk habitat flora dan fauna asli.

Menurut data Badan Pengawas Lingkungan Hidup (BPLH), kualitas air, tanah, dan udara di daerah penambangan dan pengolahan nikel menurun akibat pencemaran oleh bahan kimia, energi, dan limbah yang dihasilkan oleh industri nikel. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh lingkungan, tetapi juga oleh masyarakat sekitar yang mengandalkan sumber daya alam tersebut untuk kehidupan sehari-hari, seperti mata pencaharian dan sumber air bersih.

Menurut data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), emisi gas rumah kaca dari industri nikel mencapai 15 juta ton CO2 ekuivalen pada tahun 2022, naik 18,1% dari tahun sebelumnya. Peningkatan ini menjadi perhatian serius karena kontribusi gas rumah kaca terhadap pemanasan global dan perubahan iklim yang semakin mengkhawatirkan.

Oleh karena itu, sambil mendorong hilirisasi nikel, pemerintah juga harus memperhatikan dampak lingkungan yang dihasilkan oleh industri ini. Penegakan regulasi yang ketat, penerapan teknologi ramah lingkungan, serta pengelolaan limbah yang berkelanjutan harus menjadi prioritas dalam upaya meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup.

Dengan pendekatan yang berkelanjutan dan holistik, diharapkan industri nikel dapat menjadi motor penggerak pembangunan ekonomi yang bertanggung jawab secara lingkungan.

Masyarakat adat dan lokal, yang mengalami pelanggaran hak dan kepentingan akibat aktivitas penambangan dan pengolahan nikel, merupakan aspek yang sangat penting untuk dipertimbangkan dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan hilirisasi nikel. 

Menurut data Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), terdapat 126 kasus konflik lahan antara masyarakat adat dan perusahaan nikel pada tahun 2022, naik 14,5% dari tahun sebelumnya. Perlu diperhatikan bahwa konflik semacam ini tidak hanya mengganggu kedamaian lokal, tetapi juga dapat menghambat perkembangan proyek hilirisasi secara keseluruhan.

Selain itu, menurut data Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), terdapat 34 kasus pelanggaran hak asasi manusia yang terkait dengan industri nikel pada tahun 2022, naik 17,2% dari tahun sebelumnya. Pelanggaran hak asasi manusia seperti pemaksaan pengusiran, penggunaan kekerasan, dan penangkapan ilegal adalah peristiwa yang memprihatinkan dan menuntut tanggapan serius dari pemerintah dan pihak terkait.

Tidak hanya itu, menurut data Kementerian Kesehatan (Kemenkes), prevalensi penyakit dan gangguan kesehatan yang disebabkan oleh polusi dan limbah nikel mencapai 12,7% pada tahun 2022, naik 16,4% dari tahun sebelumnya. Kesehatan masyarakat menjadi taruhan besar dalam konteks ini, dengan dampak polusi dan limbah yang dapat menyebabkan berbagai penyakit dan gangguan kesehatan serius.

Oleh karena itu, dalam merancang kebijakan hilirisasi nikel yang berkelanjutan, penting bagi pemerintah untuk memperhitungkan dampak sosial, lingkungan, dan kesehatan secara menyeluruh. 

Perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat dan lokal, penerapan standar lingkungan yang ketat, serta upaya pencegahan dan mitigasi terhadap dampak negatif harus menjadi prioritas utama. 

Kolaborasi antara pemerintah, industri, masyarakat sipil, dan lembaga internasional juga diperlukan untuk memastikan bahwa hilirisasi nikel berjalan sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan, keberlanjutan, dan perlindungan hak asasi manusia.

Perekonomian nasional, yang mengalami ketergantungan terhadap investasi China dalam industri nikel, menemukan dirinya dalam situasi yang menarik perhatian. 

Menurut data Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian), investasi China dalam industri nikel mencapai US$ 15 miliar pada tahun 2022, mengalami kenaikan signifikan sebesar 20% dari tahun sebelumnya. Ini menandakan bahwa China telah menjadi salah satu pemain utama dalam memperkuat infrastruktur industri nikel Indonesia. 

Namun, sementara investasi China meningkat, demikian juga dengan nilai impor bahan baku dan produk akhir nikel dari China, yang mencapai US$ 10 miliar pada tahun 2022, naik 22,2% dari tahun sebelumnya, menurut data Bank Indonesia (BI). Hal ini mencerminkan hubungan simbiosis antara kedua negara dalam rantai pasok industri nikel global.

Meskipun demikian, ketergantungan ini menimbulkan tantangan yang perlu diatasi. Untuk mengurangi ketergantungan ini dan meningkatkan nilai tambah dalam negeri, pemerintah Indonesia telah mendorong pengembangan industri hilirisasi nikel. 

Menurut data Kementerian Perdagangan (Kemendag), nilai ekspor produk hilirisasi nikel ke China mencapai US$ 12 miliar pada tahun 2022, menunjukkan kenaikan yang signifikan sebesar 33,3% dari tahun sebelumnya. Hal ini menandakan bahwa langkah-langkah strategis pemerintah dalam memajukan industri hilirisasi nikel telah memberikan hasil yang positif dalam meningkatkan ekspor produk bernilai tambah.

Namun, tantangan masih ada di depan. Pengembangan industri hilirisasi nikel memerlukan investasi yang besar, baik dalam infrastruktur maupun teknologi. Oleh karena itu, kerja sama antara sektor publik dan swasta menjadi sangat penting. 

Selain itu, pemerintah juga harus memastikan keberlanjutan dalam pengelolaan sumber daya alam, serta memperkuat regulasi untuk memastikan bahwa industri nikel beroperasi secara bertanggung jawab terhadap lingkungan dan masyarakat lokal.

Dengan terus mendorong inovasi, investasi, dan kerja sama lintas sektor, Indonesia dapat mengurangi ketergantungan pada investasi China dalam industri nikel, sambil secara bertahap meningkatkan nilai tambah dalam rantai pasok nasional dan meningkatkan kedaulatan ekonomi negara.

Penutup

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa hilirisasi nikel di Indonesia memiliki dampak yang beragam bagi berbagai pihak yang terlibat atau terdampak oleh industri nikel di Indonesia. Ada yang mendapat untung, ada yang mendapat buntung. Namun, untuk memastikan keberlanjutan dan manfaat yang merata, perlu adanya langkah-langkah konkret yang diambil oleh pemerintah, industri, dan masyarakat secara bersama-sama.

Pertama-tama, penting untuk mengintegrasikan aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial dalam setiap tahap hilirisasi nikel. Hal ini melibatkan pengembangan regulasi yang ketat untuk melindungi lingkungan dan memastikan keberlanjutan sumber daya alam, sambil juga memastikan kesejahteraan masyarakat setempat dengan memperhatikan dampak sosial ekonomi dari kegiatan industri.

Selain itu, diversifikasi investasi menjadi hal yang krusial. Meskipun investasi dari China telah memberikan kontribusi signifikan, ketergantungan yang berlebihan dapat menjadi risiko dalam jangka panjang. 

Oleh karena itu, pemerintah perlu mendorong investasi dari berbagai sumber, baik domestik maupun internasional, untuk mengurangi risiko dan memperluas basis ekonomi.

Tidak kalah pentingnya adalah peningkatan keterlibatan dan partisipasi masyarakat lokal dalam proses pembangunan industri nikel. Masyarakat harus dilibatkan secara aktif dalam pengambilan keputusan dan memiliki akses yang adil terhadap manfaat ekonomi dari kegiatan hilirisasi. Ini akan membantu membangun hubungan yang harmonis antara industri nikel dan masyarakat setempat, serta mengurangi potensi konflik sosial.

Dengan mengambil langkah-langkah ini, hilirisasi nikel di Indonesia dapat berlangsung secara lebih bertanggung jawab, berkelanjutan, dan berdampak positif bagi semua pihak yang terlibat. 

Hanya dengan pendekatan holistik dan kolaboratif, Indonesia dapat memanfaatkan potensi sumber daya alamnya secara optimal sambil tetap memperhatikan kepentingan jangka panjang negara dan kesejahteraan masyarakatnya.

Perlu juga dipertanyakan, apakah sudah ada kajian yang fair dan transparan yang menggambarkan kontribusi positif dan negatif dari kegiatan penambangan dan hilirisasi nikel di lokasi tambang. Kalau dampak positif yang lebih besar, perlu peningkatan dan keberlanjutan, tetapi jika negatif lebih besar, maka perlu dievaluasi dan direstrukturisasi sehingga aspek negatif bisa diminimalkan

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun