Hilirisasi Nikel: Siapa Untung, Siapa Buntung?

Dengan pendekatan yang berkelanjutan dan holistik, diharapkan industri nikel dapat menjadi motor penggerak pembangunan ekonomi yang bertanggung jawab secara lingkungan.

Masyarakat adat dan lokal, yang mengalami pelanggaran hak dan kepentingan akibat aktivitas penambangan dan pengolahan nikel, merupakan aspek yang sangat penting untuk dipertimbangkan dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan hilirisasi nikel. 

Menurut data Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), terdapat 126 kasus konflik lahan antara masyarakat adat dan perusahaan nikel pada tahun 2022, naik 14,5% dari tahun sebelumnya. Perlu diperhatikan bahwa konflik semacam ini tidak hanya mengganggu kedamaian lokal, tetapi juga dapat menghambat perkembangan proyek hilirisasi secara keseluruhan.

Selain itu, menurut data Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), terdapat 34 kasus pelanggaran hak asasi manusia yang terkait dengan industri nikel pada tahun 2022, naik 17,2% dari tahun sebelumnya. Pelanggaran hak asasi manusia seperti pemaksaan pengusiran, penggunaan kekerasan, dan penangkapan ilegal adalah peristiwa yang memprihatinkan dan menuntut tanggapan serius dari pemerintah dan pihak terkait.

Tidak hanya itu, menurut data Kementerian Kesehatan (Kemenkes), prevalensi penyakit dan gangguan kesehatan yang disebabkan oleh polusi dan limbah nikel mencapai 12,7% pada tahun 2022, naik 16,4% dari tahun sebelumnya. Kesehatan masyarakat menjadi taruhan besar dalam konteks ini, dengan dampak polusi dan limbah yang dapat menyebabkan berbagai penyakit dan gangguan kesehatan serius.

Oleh karena itu, dalam merancang kebijakan hilirisasi nikel yang berkelanjutan, penting bagi pemerintah untuk memperhitungkan dampak sosial, lingkungan, dan kesehatan secara menyeluruh. 

Perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat dan lokal, penerapan standar lingkungan yang ketat, serta upaya pencegahan dan mitigasi terhadap dampak negatif harus menjadi prioritas utama. 

Kolaborasi antara pemerintah, industri, masyarakat sipil, dan lembaga internasional juga diperlukan untuk memastikan bahwa hilirisasi nikel berjalan sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan, keberlanjutan, dan perlindungan hak asasi manusia.

Perekonomian nasional, yang mengalami ketergantungan terhadap investasi China dalam industri nikel, menemukan dirinya dalam situasi yang menarik perhatian. 

Menurut data Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian), investasi China dalam industri nikel mencapai US$ 15 miliar pada tahun 2022, mengalami kenaikan signifikan sebesar 20% dari tahun sebelumnya. Ini menandakan bahwa China telah menjadi salah satu pemain utama dalam memperkuat infrastruktur industri nikel Indonesia. 

Namun, sementara investasi China meningkat, demikian juga dengan nilai impor bahan baku dan produk akhir nikel dari China, yang mencapai US$ 10 miliar pada tahun 2022, naik 22,2% dari tahun sebelumnya, menurut data Bank Indonesia (BI). Hal ini mencerminkan hubungan simbiosis antara kedua negara dalam rantai pasok industri nikel global.