Penurunan Videotron Anies Muhaimin, Ancaman bagi Demokrasi?

Pengantar 

Pada 15 Januari 2024, publik dikejutkan oleh penurunan paksa sebuah videotron yang menampilkan iklan kampanye pasangan capres-cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (AMIN) di Bekasi dan Jakarta. Videotron tersebut dipasang oleh komunitas pendukung Anies Muhaimin, yaitu Anies Bubble dan Olppaemi Project, dengan menggalang dana melalui Google Form. Videotron tersebut seharusnya tayang selama sepekan, tetapi baru beberapa jam sudah diturunkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Kejadian ini menimbulkan berbagai reaksi dari kubu Anies Muhaimin, kubu pesaingnya, pejabat publik, dan pengamat. Namun, lebih dari itu, kejadian ini juga menunjukkan adanya indikasi pencegalan pemilu dan gangguan terhadap demokrasi di Indonesia.

Indikasi Penjegalan Pemilu

Pencegahan pemilu adalah segala bentuk upaya yang dilakukan oleh pihak tertentu untuk menghalangi, menghambat, atau mengganggu penyelenggaraan pemilu yang bebas, jujur, adil, dan demokratis. Penjegalan pemilu dapat berupa tindakan fisik, psikologis, administratif, hukum, atau teknologi.

Penurunan videotron Anies Muhaimin dapat dikategorikan sebagai penjegalan pemilu, karena:

- Melanggar hak berdemokrasi dan berpendapat dari kubu Anies Muhaimin, yang telah memenuhi syarat dan aturan untuk memasang iklan kampanye di videotron.

- Mengintimidasi dan menekan para pendukung Anies Muhaimin, yang telah berinisiatif dan berpartisipasi dalam menggalang dana dan membuat iklan videotron.

- Membuat ketidakadilan dan ketimpangan dalam proses kampanye, karena hanya kubu Anies Muhaimin yang mengalami penurunan videotron, sementara kubu lain tidak.

- Membuat ketidakpercayaan dan ketidakpuasan terhadap penyelenggaraan pemilu, karena pihak yang bertanggung jawab atas penurunan videotron tidak diketahui dan tidak diproses hukum.

Indikasi Gangguan Terhadap Demokrasi

Gangguan terhadap demokrasi adalah segala bentuk upaya yang dilakukan oleh pihak tertentu untuk melemahkan, merusak, atau menghancurkan sistem demokrasi yang berlaku di suatu negara. Gangguan terhadap demokrasi dapat berupa penyebaran informasi palsu, hoaks, dan manipulasi informasi, polarisasi politik, penyalahgunaan kekuasaan, korupsi politik, dan kooptasi terhadap lembaga demokrasi.

Penurunan videotron Anies Muhaimin dapat dikategorikan sebagai gangguan terhadap demokrasi, karena:

- Membuat informasi yang tidak akurat dan tidak seimbang tentang kubu Anies Muhaimin, yang dapat mempengaruhi persepsi dan preferensi pemilih.

- Membuat polarisasi politik yang semakin tajam dan tidak rasional antara kubu Anies Muhaimin dan kubu lain, yang dapat mengancam stabilitas dan keharmonisan sosial.

- Membuat dugaan adanya penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi politik oleh pihak tertentu yang ingin menguntungkan kubu tertentu dan merugikan kubu lain, yang dapat menggerus legitimasi dan kredibilitas pemerintah dan penyelenggara pemilu.

- Membuat dugaan adanya kooptasi terhadap lembaga demokrasi, seperti Bawaslu, KPU, atau pengadilan, yang dapat mengganggu independensi dan netralitas mereka dalam menangani kasus-kasus pemilu.

Reaksi Anis dan Muhaimin

Kejadian ini menimbulkan reaksi dari kubu Anies Muhaimin sendiri, maupun dari kubu pesaingnya, yaitu Ganjar Pranowo-Mahfud MD dan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Selain itu, publik dan pengamat juga memberikan tanggapan terkait isu ini.

Anies Baswedan merespon kejadian ini dengan memberikan apresiasi dan dukungan kepada para pendukungnya yang telah berinisiatif membuat iklan videotron karena sebelumnya dia tahu. Ia juga mengatakan bahwa mereka harus menghadapi intimidasi dan tekanan bersama-sama. Ia menegaskan bahwa ia dan Muhaimin Iskandar tidak akan mundur dan takut menghadapi tantangan. Ia mengajak para pendukungnya untuk tetap semangat dan optimis memenangkan pilpres 2024.

Muhaimin Iskandar atau Cak Imin juga memberikan tanggapan serupa. Ia mengatakan bahwa ia merasa prihatin dan kecewa dengan penurunan videotron tersebut. Ia menilai bahwa hal itu merupakan bentuk intimidasi dan pelanggaran hak berdemokrasi dan berpendapat. Ia juga mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada para pendukungnya yang telah berinisiatif membuat iklan videotron. Ia mengatakan bahwa mereka adalah bagian dari gerakan perubahan yang diusung oleh pasangan AMIN.

Tim Nasional Pemenangan AMIN juga menyatakan siap memberikan bantuan hukum kepada komunitas pendukung Anies yang terlibat dalam kasus videotron. Mereka menilai bahwa penurunan videotron tersebut merupakan bentuk pelanggaran hak berdemokrasi dan berpendapat. Mereka menuntut agar pihak yang bertanggung jawab segera diusut dan diproses hukum.

Reaksi Publik dan Pengamat

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan bahwa pihak yang merasa dirugikan oleh penurunan videotron tersebut dapat melaporkannya ke Bawaslu. Ia juga mengatakan bahwa pemasangan videotron merupakan bagian dari hak berdemokrasi dan berpendapat, tetapi harus sesuai dengan aturan yang berlaku.

Pengamat Bisnis dan Kebijakan Nur Iswan memprediksi bahwa penurunan videotron tersebut akan memantik perlawanan politik dan mengalirkan simpati ke Anies Muhaimin. Ia mengatakan bahwa pemasangan videotron merupakan ekspresi politik kekinian yang datang dari inisiatif murni masyarakat.

Ketua Tim Hukum Nasional Timnas AMIN Ari Yusuf Amir mengungkapkan bahwa pihaknya telah menawarkan advokasi kepada pemasang videotron, yaitu komunitas Olppaemi Project, tetapi ditolak. Ia membantah bahwa penurunan videotron tersebut merupakan settingan untuk meraih simpati.

Tentang Olppaemi Project

Olppaemi Project adalah sebuah kelompok sukarelawan yang mendukung pasangan capres-cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (AMIN) di Pilpres 2024. Mereka mengusung konsep K-Pop dalam kegiatan mereka dan menyebut diri mereka sebagai "Humanies". Mereka juga membuat situs untuk menggalang dana dan menyampaikan visi-misi AMIN.

Salah satu inisiatif mereka yang menarik perhatian publik adalah pemasangan videotron yang menampilkan iklan kampanye Anies Baswedan di Bekasi dan Jakarta. Videotron tersebut seharusnya tayang selama sepekan pada 15-21 Januari 2024, tetapi diturunkan paksa oleh pihak yang tidak diketahui pada hari pertama penayangan. Hal ini menimbulkan reaksi dari berbagai pihak, termasuk Anies Baswedan sendiri yang memberikan apresiasi dan dukungan kepada para pendukungnya.

Reaksi Bawaslu 

Reaksi Bawaslu terhadap kejadian penurunan videotron Anies Muhaimin di Jakarta adalah sebagai berikut:

- Bawaslu merespons penurunan videotron tersebut dengan memastikan akan memprosesnya jika dilaporkan oleh pihak yang merasa dirugikan. Bawaslu juga mengatakan bahwa pemasangan videotron harus sesuai dengan aturan yang berlaku dan tidak boleh saling mengganggu.

- Bawaslu juga mengimbau kepada semua pihak untuk menghormati hak berdemokrasi dan berpendapat dari setiap paslon. Bawaslu juga mengingatkan agar semua pihak menjaga ketertiban dan keamanan dalam proses kampanye.

- Bawaslu juga menegaskan bahwa pihaknya akan terus melakukan pengawasan dan penindakan terhadap segala bentuk pelanggaran pemilu, termasuk pencegahan pemilu dan gangguan terhadap demokrasi. Bawaslu juga mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam mengawasi dan melaporkan pelanggaran.

Penutup

Sebagai rakyat yang menginginkan pemilu yang damai dan bahagia berharap agar penurunan atau penghentian tayang videotron terhadap capres tidak dilakukan jika telah memenuhi izin tayang. Walaupun kejadian ini pada pihak Anis tetapi tidak menutup kemungkinan pihak lain juga kena imbas. Dan bisa jadi ini merupakan sebuah taktik adu domba, mari kita waspada