a.) Menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik, yang mewajibkan pemegang IUP dan IUPK untuk:
- ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan
- keselamatan operasi pertambangan
- pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan, termasuk kegiatan reklamasi dan pasca tambang
- upaya konservasi sumber daya mineral dan batubara
- pengelolaan sisa tambang dari suatu kegiatan usaha pertambangan dalam bentuk padat, cair, atau gas sampai memenuhi standar baku mutu lingkungan sebelum dilepas ke media lingkungan
b.) Mengelola keuangan sesuai dengan sistem akuntansi Indonesia
c.)Meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral dan/atau batubara
d.)Melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat dan
e.)Mematuhi batas toleransi daya dukung lingkungan.
Jika perusahaan tidak menjalankan kewajibannya maka izin perusahaan terancam dicabut oleh pemerintah.
Jadi kesimpulannya, saya harus menjaga keberlangsungan hidup perusahan keluarga saya di bidang pertambangan dan energi dan di samping itu, dalam pengelolaannya perusahaan juga harus bertanggung jawab terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar.
3. Jelaskan solusi yang anda tawarkan terkait masalah ini !
Di tahun pertama jabatan, saya ditargetkan untuk mencapai profit 300% serta memperluas daerah eksplorasi dengan mengakuisisi perusahaan-perusahaan kecil lainnya. Namun, dalam mencapai hal itu saya dihadapkan dengan masalah internal dan eksternal perusahaan. Jadi, bagaimana caranya agar saya dapat mencapai target sekaligus menyelesaikan permasalahan internal dan eksternal perusahaan?
Saat ini, seperti yang diketahui bahwa perusahaan saya tengah mengalami konflik dengan pihak eksternal terkait aktivitas operasional perusahaan yang dinilai mengganggu lingkungan.
Dalam hal ini, masyarakat “masih menilai” bahwa aktivitas operasional perusahaan mengganggu lingkungan, dan mengganggu hak-hak masyarakat adat, belum diketahui apakah terdapat bukti-bukti yang valid untuk mendukung argument tersebut. Oleh sebab itu, saya harus menganalisis dan menemukan bukti-bukti yang valid terlebih dahulu untuk menentukan apakah argumen yang dikeluhkan masyarakat tersebut benar atau tidak.
