Mohon tunggu...
Aufa Noor Luthfia
Aufa Noor Luthfia Mohon Tunggu... Administrasi - Mahasiswa

Saya Mahasiswa aktif Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan

Transformasi menuju E-Government melalui Aplikasi Manajemen Integrasi Informasi dan Pertukaran Data (MANTRA)

3 Mei 2024   13:25 Diperbarui: 3 Mei 2024   13:33 185
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Dugaan-dugaan kasus kebocoran tersebut yang bahkan ada yang dinyatakan valid, harus menjadi pelajaran kita bersama. Walaupun hanya berstatus dugaan, tetapi tetap harus diwaspadai dan ditindak sebaik mungkin karena ini mengancam keamanan cyber nasional. 

Begitu pun dengan aplikasi MANTRA. Meskipun belum terdeteksi adanya dugaan kasus kebocoran data pada aplikasi tersebut, tetapi harus senantiasa diawasi dan diberikan perlindungan keamanan tingkat tinggi. Apalagi aplikasi tersebut merupakan akses jembatan pertukaran data antar instansi pemerintah. 

Pemerintah khususnya kementerian atau badan yang ada kaitannya dengan pengembangan perangkat lunak di aplikasi MANTRA ini. Harus selalu melakukan pengembangan di sistem perangkat lunaknya dan memperbaiki jika ada sistem perangkat yang error secara konsisten agar aplikasi yang diciptakan bermanfaat dan berguna dalam jangka waktu yang panjang. 

Hadirnya aplikasi MANTRA yang telah dikembangkan oleh Kementerian Kominfo sejak tahun 2011 yang lalu, menjadikan bukti bahwa pemerintahan kita mempunyai daya saing tinggi untuk terus berkecimbung mengikuti arus perkembangan teknologi di era industri 4.O ini. 

Dengan adanya pemerintah yang terus berusaha menjadikan sistemnya yang mengarah pada sistem digitalisasi atau kata lain menjadi e-government. Diharapkan dapat menjadi langkah kemajuan suatu negara. Selain itu, pemerintah yang sudah mengadopsi budaya digital pada sitem pemerintahannya ini, diharapkan juga dapat mengedukasi masyarakatnya untuk ikut terlibat dalam dunia digitalisasi. Pemerintah juga perlu mengupayakan agar bagaimana masyarakatnya melek dengan teknologi dan menjadikannya sumber daya manusia yang berkualitas dibidang tersebut.  

Dengan sumber daya manusianya yang sudah melek akan teknologi, maka pemerintah pun akan mudah menerapkan suatu kebijakan baik itu dalam bentuk pelayanan maupun informasi yang sifatnya digital. Hal ini dikarenakan masyarakatnya sudah paham akan hal tersebut. 

Sistem pendigitalisasian di Indonesia harus terus dikembangkan baik itu di kalangan government to government, government to citizen, government to business, atau government to employee. Dan diharapkan dapat menyeluruh hingga ke pelosok negeri. Hal ini dilakukan untuk mendukung kemajuan dan daya saing suatu negara dalam bidang teknologi agar tidak tergerus oleh perkembangan zaman yang semakin canggih.

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun