Juru bicara keamanan nasional Gedung Putih John Kirby mengatakan Washington mengutuk setiap upaya untuk merebut kekuasaan dengan paksa, memperingatkan pengambilalihan militer dapat menyebabkan AS menghentikan keamanan dan kerjasama lainnya dengan Nigeria. Jika AS menghentikan kerjasamanya maka akan membahayakan kemitraan keamanan dan non-keamanan yang ada.
AS mengatakan bahwa mereka telah menghabiskan sekitar US$500 juta sejak tahun 2012 untuk membantu Niger meningkatkan keamanannya. Jerman mengumumkan pada bulan April bahwa mereka akan mengambil bagian dalam misi militer Eropa selama tiga tahun yang bertujuan untuk meningkatkan militer negara tersebut.
Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres turut mengecam "perubahan inkonstitusional dalam pemerintahan" di Niger. Pihaknya mengaku "sangat terganggu" atas penahanan Bazoum oleh pasukan pengawal presiden (Paspampres).
Dikutip dari laman VOA Indonesia, Jumat (27/7/2023), Guterres mengutuk "sekeras-kerasnya segala upaya untuk merebut kekuasaan dengan kekerasan dan merusak pemerintahan yang demokratis, perdamaian dan stabilitas," kata juru bicara Stephane Dujarric.
Guterres meminta "semua aktor yang terlibat agar menahan diri dan memastikan perlindungan tatanan konstitusional," imbuhnya.
Perlu diketahui, Niger sebenarnya salah satu negara dunia yang paling tidak stabil. Negeri itu mengalami empat kudeta sejak merdeka dari Prancis pada 1960 serta berbagai upaya perebutan kekuasaan lainnya.
"Artikel ini sebagai salah satu syarat Tugas II Mata  kuliah Aktor Non Negara (Non State Actor) dengan Dosen Pengampu: Fadlan Muzakki, S.IP., M.Phil., LLM."
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
