Kajian Hukum Pidana Mengenai Pencemaran Nama Baik di Indonesia

Negara kita negara Indonesia merdeka sejak 17 Agustus 1945. Dari waktu ke waktu dan sekarang kita semua berada di era globalisasi. Di era globalisasi saat ini, pertumbuhan dan pembangunan terjadi di berbagai sektor. Salah satu bidang yang berkembang secara signifikan adalah teknologi informasi. Lantas bagaimana dengan kemandirian di zaman yang begitu kompleks seperti saat ini? Manusia adalah makhluk sosial yang mutlak membutuhkan komunikasi dengan orang lain dalam kehidupan sehari-harinya. Tentu saja, pendapat satu orang dan orang lain muncul dalam komunikasi, karena kita semua tahu bahwa setiap orang memiliki cara pandang yang berbeda dalam memandang dan menilai sesuatu dalam hidup. Kebebasan mengeluarkan pikiran dan pendapat secara lisan dan tulisan adalah milik seluruh rakyat Indonesia. Demikian pula sebagai bangsa yang berdaulat berdasarkan hukum (rechstaat) bukan  kekuasaan belaka (machstaat), Indonesia mengakui kebebasan mengeluarkan pikiran dan pendapat secara lisan dan tulisan, kebebasan berbicara dan kebebasan. Pers adalah hak fundamental yang harus dilaksanakan pada semua lapisan masyarakat dan sekaligus menjadi dasar dari fondasi demokrasi. (M. Halim, 2009 ; 2). Tanpa kebebasan berbicara, orang tidak bisa mengungkapkan pikiran mereka dan mengkritik pemerintah. Jadi tidak akan ada demokrasi.

       Pencemaran nama baik merupakan salah satu bentuk khusus dari perbuatan melawan hukum. Beberapa istilah yang terkait dengan jenis aktivitas ilegal ini mengatakan pencemaran nama baik, tetapi ada juga yang mengatakan itu penghinaan. Bahkan, masih belum jelas menurut tindakan mana suatu perbuatan dapat digolongkan sebagai pencemaran nama baik orang lain, karena banyak faktor yang harus diperiksa. Dalam hal terjadi pencemaran nama baik atau penghinaan, kewajiban setiap orang untuk menghormati orang lain menurut kehormatan dan nama baiknya di hadapan orang lain dilindungi, sekalipun orang itu telah melakukan kejahatan  berat. Kehormatan adalah perasaan hormat terhadap seseorang di mata masyarakat, dimana setiap orang berhak diperlakukan sebagai anggota masyarakat yang dihormati. Penyerangan kehormatan berarti melakukan suatu perbuatan  menyerang kehormatan seseorang di mata masyarakat. Penghormatan dan perbuatan yang termasuk dalam kategori menyerang kehormatan seseorang ditentukan oleh lingkungan masyarakat dimana perbuatan itu berlangsung.  (Mudzakir, 2004: 17). Sedangkan nama baik adalah penilaian yang baik terhadap perilaku atau kepribadian seseorang dari sudut pandang moral, menurut asumsi umum. Reputasi baik seseorang selalu dilihat dari sudut pandang orang lain, yaitu. perilaku atau kepribadian yang baik, sehingga ukuran ditentukan berdasarkan penilaian  umum dalam  masyarakat tertentu di  mana perbuatan itu dilakukan dan konteks perbuatan itu. (Mudzakir, 2004 : 17).

    Ciri-ciri pencemaran nama baik atau penghinaan (menurut Pasal 310 KUHP) adalah:

• Dengan sengaja;
• Menyerang kehormatan atau nama baik;
• Menuduh melakukan suatu perbuatan;
• Menyiarkan tuduhan supaya diketahui umum.

Hal-hal yang membuat seseorang tidak mampu dihukum karena fitnah atau pencemaran nama baik adalah sebagai berikut:

• Penyampaian informasi itu ditujukan untuk kepentingan umum;
• Untuk membela diri;
• Untuk mengungkapkan kebenaran.
• 
  

Seperti telah ditegaskan sebelumnya, pasal tentang pencemaran nama baik diatur dalam pasal 310-321 KUHP yang disebut pencemaran nama baik. R. Soesilo dalam bukunya Kitab Hukum Pidana (KUHP) dan ulasan lengkap Pasal demi pasal (hlm. 225) dalam penjelasan Pasal 310 KUHP menjelaskan bahwa “menghina” yaitu “menyerang kehormatan dan nama baik seseorang”. Mereka yang diserang biasanya merasa “malu”.  "Kehormatan" yang diserang di sini hanya menyangkut kehormatan "nama baik", bukan "kehormatan" di bidang seksual, maupun kehormatan yang dapat dinodai dengan menyinggung anggota kemaluan di tengah-tengah nafsu seksual. Berdasarkan pemaparan R. Soesilo di atas,  kita melihat bahwa hukum pidana membagi enam jenis delik, yaitu:

•  Penistaan (Pasal 310 ayat (1) KUHP)

Menurut R. Soesilo, untuk dapat dipidana menurut pasal ini, suatu delik harus dilakukan  “menuduh seseorang  melakukan perbuatan tertentu” dengan tujuan untuk mempublikasikan dakwaan tersebut (ketahuan umum). Perbuatan yang dicurigai itu tidak boleh merupakan perbuatan yang dapat dipidana, seperti pencurian, penggelapan, perzinahan, dan lain-lain, melainkan perbuatan biasa,  tentu  perbuatan yang memalukan.

•  Penistaan dengan surat (Pasal 310 ayat (2) KUHP)

Menurut R. Soesilo, sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan 310 KUHP, jika tuduhan itu diajukan secara tertulis (surat) atau dalam gambar,  kejahatan itu disebut “menista dengan surat”. Oleh karena itu, seseorang dapat dituntut berdasarkan pasal ini jika tuduhan atau delik itu berupa tulisan atau gambar.

Tidak dimaksudkan untuk menyinggung atau menyinggung secara tertulis, bila tuduhan diajukan untuk melindungi kepentingan umum atau terpaksa  membela diri.

•  Fitnah (Pasal 311 KUHP)

Jika hakim tidak dapat mempertimbangkan pembelaan berdasarkan pasal 310, bahkan jika penyelidikan mengungkapkan bahwa tuntutan terdakwa salah, terdakwa tidak akan didakwa kembali, tetapi akan dikenai pasal 311 pencemaran nama baik.

Oleh karena itu, pencemaran nama baik dalam pasal ini berarti kejahatan penghinaan atau fitnah sastra, tetapi jika tuduhan itu dibiarkan untuk membuktikan demi kepentingan umum atau membela diri, tuduhan itu tidak dapat dibuktikan atau palsu.

• Penghinaan ringan (Pasal 315 KUHP)

Penghinaan tersebut dilakukan dalam bentuk hinaan di tempat umum. R Soesilo mengatakan dalam penjelasan pasal 315 KUHP sebagaimana kami kutip, bahwa jika tindak pidana dilakukan dengan cara selain “menuduh  perbuatan”, misalnya  mengatakan “anjing”, “asu”, “sundel”, “goblok” , "bajingan" dan seterusnya, yang terdapat dalam pasal 315 KUHP dan disebut "penghinaan ringan".

 Penghinaan ringan ini juga dapat dilakukan dengan perbuatan. Menurut R. Soesilo, penghinaan  dilakukan dengan  seperti meludahi muka, memegang kepala orang ,  melepas topi. Demikian pula, mendorong, memukul, menendang, yang sebenarnya adalah intimidasi, tetapi  tidak terlalu parah, juga dapat menyebabkan penghinaan.

•  Pengaduan palsu atau pengaduan fitnah (Pasal 317 KUHP)

Sugandhi dalam bukunya  berjudul “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”  dibawah ini merupakan penjelasannya (hal. 337) yaitu yang diancam dqalam pasal ini adalah orang yang dengan sengaja:

a) mengajukan pengaduan palsu tentang seseorang kepada pejabat publik;

b) diperintahkan untuk membuat pengaduan palsu tentang seseorang kepada penguasa negara sedemikian rupa sehingga kehormatan atau nama baik orang itu diserang.

- Perbuatan fitnah (Pasal 318 KUHP)

Menurut R. Sugandhi, menurut pasal 318 KUHP R. Sugandhi, sebagaimana yang kita ringkas, pasal itu menghukum seseorang yang dengan sengaja melakukan  perbuatan yang menyebabkan orang lain ikut serta dalam kejahatan itu secara tidak wajar. Misalnya: secara diam-diam meletakkan sesuatu di  rumah orang lain dengan maksud untuk menuduh orang tersebut melakukan tindak pidana tersebut.    

Melakukan pencemaran nama baik memiliki banyak akibat yang pasti akan merugikan diri sendiri dan orang lain, serta kerugian materiil dan nonmateri, antara lain: Membekukan kebebasan berekspresi, Menghambat kinerja seseorang, Merusak popularitas dan karier, dan yang terakhir Perihal pencitraan seseorang atau institusi.

      Ada banyak solusi untuk pencemaran nama baik dan tersangka dapat menggunakannya secara langsung atau tidak langsung terhadap korban. Terkadang hanya sebatas postingan di instagram bisa membuat Anda dipenjara. Oleh karena itu, pengguna media sosial diwajibkan oleh undang-undang untuk mematuhi peraturan yang berlaku serta hak orang lain. Menghindari prasangka terhadap orang lain adalah  hal yang perlu diperhatikan. Tetapi bagaimana jika Anda tiba-tiba mendapati diri Anda difitnah, padahal Anda tidak pernah melakukannya sebelumnya. Berikut cara menangani kasus pencemaran nama baik. Salah satu solusi pencemaran nama baik yang dapat dilakukan ketika menerima pencemaran nama baik adalah dengan mencari tahu pencemaran nama baik apa yang  dilakukan oleh tersangka kemudian  memilih dua cara untuk menghadapinya.

Ada dua solusi yang bisa dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan ini yang pertama kamu bisa menyelesaikan nya dengan cara berdamai atau dengan cara kekeluargaan,  dan yang kedua kamu bisa melaporkan kepada pihak yang berwajib (polisi). Jika menyelesikan permasalahan kepada pihak yang berwajib pastinya kamu akan berturusan dengan hukum, kemudian Ketika kamu membuat laporan ke kantor polisi tentunya kamu akan membutuhkan biaya, Namun biaya tersebut tentunya bukan untuk pihak kepolisian, melainkan untuk pengurusan berkas-berkas yang diperlukan kemudian biaya transport kamu.

Hal-hal yang perlu anda perhatikan untuk terhindar dari kasus pencemaran nama baik:

pertama adalah ketika Anda memiliki masalah dengan situs web atau tempat jual beli online. Jadi jangan langsung melontarkan tudingan negatif di media sosial, ataupun malah mengkritik akun resmi perusahaan tersebut. Jangan sembarangan menyebarkan berita yang tidak benar (hoax), jika anda sudah terjebak dalam suatu fitnah, anda bisa mengungkapkan kejadian yang sebenarnya kemudian menyediakan bukti-bukti (berupa foto, video dan lainnya) tentang permasalahan tersebut. Terakhir, jika Anda sedang marah atau kesal terhadap sesuatu, jangan menyebut nama orang atau institusi di media sosial.