Mohon tunggu...
Atiyatul Mawaddah
Atiyatul Mawaddah Mohon Tunggu... Guru - Guru

Menulis

Selanjutnya

Tutup

Ilmu Sosbud

Simbiosis Mutualisme Pajak dan Pendidikan

27 Juni 2024   14:24 Diperbarui: 27 Juni 2024   14:43 323
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Sumber gambar: pexels.com

Pendidikan formal maupun non-formal seorang wajib pajak berpengaruh atas pengetahuan terkait teknis maupun seluk beluk perpajakan. Hal ini menjadi bukti bahwa pendidikan bisa menjadi salah satu alat yang efektif untuk meningkatkan kesadaran maupun pemahaman wajib pajak mengenai sistem perpajakan.

Pendidikan mampu menekan kurangnya pengetahuan masyarakat yang tidak memahami hak dan kewajibannya sebagai wajib pajak. Selain itu, melalui pendidikan juga dapat meningkatkan pelaksanaan pemenuhan kewajiban seorang wajib pajak, yang berdampak langsung terhadap penerimaan pajak negara.

Dengan kata lain, pendidikan memegang kendali dan peranan penting dalam sistem perpajakan di Indonesia. Sebab pendidikan bekerja untuk menghasilkan generasi atau masyarakat yang memiliki kesadaran dan kepatuhan yang tinggi terhadap pajak.

Aksi Nyata Simbiosis Mutualisme Pajak Dan Pendidikan

Simbiosis mutualisme di antara sektor pajak dan sektor pendidikan mampu menguntungkan keduanya. Sektor pendidikan yang berhasil mendorong sektor pajak, akan menumbuhkan penerimaan dan rasio pajak. Lalu sektor pajak yang menyokong sektor pendidikan, akan meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.

Sektor pendidikan dapat mengambil langkah nyata untuk mendukung sektor perpajakan, khususnya dengan memasukkan materi perpajakan ke kurikulum sekolah. Karena dalam beberapa penelitian di beberapa negara juga telah menunjukkan bahwa ada perbaikan perilaku pajak melalui transfer pengetahuan perpajakan. Dimana pendidikan pajak memiliki peluang keberhasilan yang paling tinggi apabila diimplementasikan di level sekolah.

Upaya mengintegrasikan pajak dalam kurikulum pendidikan tidak luput pula dari tantangan. Setidaknya ada tiga hal yang harus diantisipasi. Pertama, adanya perubahan kebijakan pendidikan seiring pergantian periode pemerintahan. Faktor kedua adalah kualitas guru yang akan mengajarkan perpajakan. Ketiga, strategi pembelajaran yang membuat siswa tertarik, alih-alih antipati terhadap pajak.

Sementara itu, aksi nyata yang dapat dilaksanakan oleh sektor pajak untuk mendukung sektor pendidikan adalah maksimal memfasilitasi semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan di Indonesia untuk melahirkan inovasi dan perbaikan bagi satu sama lain untuk Indonesia. Yakni dengan hadirnya sektor pajak secara nyata dalam input, proses dan output pendidikan Indonesia.

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Ilmu Sosbud Selengkapnya
Lihat Ilmu Sosbud Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun