Kerja Sama ASEAN dan Jepang dalam Mengurangi Kesenjangan Ekonomi di Negara ASEAN

Kerja sama yang terjalin antara ASEAN dan Jepang tentunya tidak terlepas dari tujuan ekonomi politik di masing-masing pihak. Kepentingan Jepang terhadap ASEAN diuraikan dalam White Paper yang diterbitkan oleh MITI pada tahun 1958 yang menjelaskan dua tujuan kerja sama ekonomi Jepang, yaitu mewujudkan pasar yang seimbang untuk produk Jepang dan menetakkan ketersedian bahan baku. 

Dibawah inisiatif New Miyazawa yang baru diumumkan pada 3 Oktober 1998, Jepang setuju untuk memberikan 12,5 miliar kepada negara anggota dalam ASEAN. Hal tersebut semakin menegaskan bahwa dinamika interaksi ekonomi dengan ASEAN sangat penting bagi pandangan ekonomi politik Jepang. 

Atarishi (1985) berpendapat bahwa terdapat sejumlah perspektif dalam kerja sama ini, yaitu bentuk dari perdagangan dan penanaman modal global Jepang bergantung pada negara kurang berkembang sebagai sumber bahan baku juga sebagai sasaran pasar produk Jepang, ASEAN sangat penting bagi Jepang dalam memecahkan masalah antara negara maju dan berkembang (Utara-Selatan), serta Jepang menganggap keamanan stabilitas regional sangat penting dari sudut pandang keamanan (khususnya perekonomian) Jepang. 

Selain perkembangan ekonomi Jepang yang maju, kerjas ama antara ASEAN dan Jepang juga telah memberikan dampak positif bagi perkembangan perekonomian ASEAN, khususnya sejak tahun 1970. Meskipun adanya krisis minyak didunia pada 1973, tetapi negara anggota ASEAN justru merasakan perkembangan ekonomi yang sangat stabil/mengesankan. Misalnya, antara 1970-1980, ekonomi Malaysia tumbuh sebesar 8%, Thailand sebesar 6,8%, Indonesia sebesar 8%, Filiphina sebesar 6,3%, serta Singapura sebesar 9%.

Untuk menelaah kepentingan ekonomi politik Jepang terhadap ASEAN bisa ditinjau dari dua pembagian yang cukup penting, yaitu yang pertama semenjak diumumkan 'Doktrin Fukuda' di tahun 1977-1980 sebelum selesainya Perang Dingin. Dengan terbitnya 'Doktrin Fukuda', kerja sama ekonomi antara ASEAN dan Jepang berkembang secara intens, begitu pula dengan kepentingan ekonomi politik Jepang. Jepang memakai ODA (Official Development Assistance) dalam melaksanakan penerobosan ekonomi melalui perdagangan dan penanaman modal/investasi. 

Pada saat yang sama, keikutsertaan politik Jepang terjadi dalam percakapan langsung dengan ASEAN dan negara Indocina, terutama mengenai masalah Kamboja dan Vietnam. Kerja sama antara ASEAN dan Jepang terus meningkat sejak 1980an. 

Jepang turut memberikan bantuan sebesar US$80 miliar untuk membantu proses recovery perekonomian ASEAN dari krisis yang terjadi pada 1997. Selanjutnya pada pembagian kedua terjadi setelah Perang Dingin, khususnya diawal 1990an sampai awal abad 21. Pada tahap ini kepentingan ekonomi politik Jepang mulai bertumbuh dalam tingkat pembauran ekonomi di kawasan dan dalam strategi menghadapi perkembangan ekonomi China, serta sikap antisipasi proaktif proteksionisme pasar internal Amerika Serikat dan Eropa. 

Adanya rasa khawatir terhadap Amerika Serikat bersifat proteksionis dan tidak akan membuka pasarnya secara bebas membuat Jepang harus mengambil upaya agresif dengan terus mengembangkan dukungan/bantuan dana bagi negara-bangsa anggota ASEAN. 

Partisipasi dalam kerjasama regional, seperti APEC atau ASEAN+3 sangat menguntungkan bagi Jepang. Akan tetapi, yang terpenting sebenarnya adalah strategi Jepang untuk melibatkan ASEAN dalam kerjasama yang lebih luas, terbuka, serta komprehensif. Gagasan tentang ASEAN-Japan Comprehensive Economic Partnership dalam struktur perjanjian pasar bebas dapat ditinjau dalam dimensi ini. 

Terkait dengan upaya Jepang dalam melebarkan sayap kepentingan ekonomi politiknya di ASEAN, sekelompok peneliti yang terdiri dari 4 mahasiswa ilmu hubungan internasional dari Universitas Sriwijaya tertarik untuk meneliti hal tersebut. Pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022, kelompok peneliti ini membentuk survei dan menyebarkannya selama 3 hari. 

Survei ini dibentuk untuk mengetahui pendapat masyarakat umum mengenai kerja sama ASEAN dan jepang dalam mengurangi kesenjangan ekonomi di negara ASEAN. Kebanyakan responden dari survei ini berasal dari kalangan mahasiswa dan pekerja dengan total mencapai 30-31 responden. Berikut adalah hasil dan juga penjelasan terhadap pertanyaan-pertanyaan dalam survei tersebut.

Berdasarkan survei yang telah dilakukan untuk pertanyaan pertama, alasan ASEAN menjadikan Jepang sebagai negara pendonor bantuan dalam mengurangi kesenjangan ekonomi di negara-negara ASEAN, jawaban terbanyak yaitu 13 dari 30 responden memilih karena Jepang memberikan andil yang cukup besar bagi pembangunan ASEAN melalui ODA (bantuan resmi bagi pembangunan, tingkat antar pemerintah) yang dipusatkan pada konsolidasi prasarana ekonomi-sosial serta pendidikan sumber daya manusia. 

ODA adalah bantuan dari pemerintah Jepang dan merupakan kebijakan Menteri Hayako Ikeda (1960-1964) yang telah memberikan bantuan yang cukup besar terutama di ASEAN di bidang pembangunan infrastruktur. 30-80% target regional ODA diberikan untuk wilayah Asia. 

Pada tahun 2001, bantuan yang paling besar dari ODA Jepang didapatkan oleh negara-negara ASEAN. Besarnya bantuan dari Jepang, menjadikannya sebagai negara donor bilateral yang paling besar di dunia serta satu-satunya bantuan asing di dalam sejarah yang mampu menggantikan level tertinggi Amerika (Rachmawati, 2017). Bantuan ODA Jepang sangat penting untuk mengurangi kesenjangan ekonomi di negara-negara ASEAN. Dilihat dari target regional ODA Jepang, ASEAN dapat memanfaatkan hal tersebut dengan menjalin kerjasama yang baik dan kuat dengan Jepang untuk meminimalisir terjadinya kendala kerjasama terkait dengan ODA Jepang untuk ASEAN.

Beralih ke pertanyaan kedua, dalam survei yang dilakukan mengenai faktor politik yang mendorong Jepang bekerja sama dengan ASEAN, sebanyak 31 responden memilih jawaban sesuai dengan pengetahuan yang diketahui. 

Adapun 11 responden memilih ingin menciptakan pasar yang stabil bagi produk Jepang di ASEAN serta memastikan ketersediaan bahan baku Jepang, 8 responden memilih Jepang berusaha mencapai stabilitas politik dan pemerataan pembangunan di kawasan agar kepentingan ekonomi Jepang tetap terjaga, 9 responden memilih bahwa sebagai bentuk kepentingan Jepang untuk memimpin ekonomi di Asia Tenggara (dan Asia Timur) serta sebagai upaya mengimbangi perekonomian China, dan 3 responden memilih upaya Jepang untuk menghadapi resistensi beberapa negara di ASEAN yang menentang penetrasi ekonomi Jepang karena masih memandangnya sebagai negara penjajah. 

Adapun yang menjadi faktor pendorong politik Jepang dalam menjalin kerjasama dengan ASEAN adalah Jepang harus dapat meratakan kebutuhan guna mempertahankan stabilitas ekonomi agar dapat menstabilisasi pembangunan infrastruktur negeri. Hal ini dikemukakan oleh Nanto Sriyanto, Peneliti Pusat Penelitian Politik. Dengan begitu, kerjasama yang dilakukan oleh Jepang dengan ASEAN diharapkan dapat berlangsung lama, sehingga dapat membantu dalam mempertahankan tatanan ASEAN dalam internasional.

Masuk ke dalam pertanyaan ketiga dari survei yang dilakukan oleh kelompok peneliti mengenai keefektifan kerja sama antara ASEAN dan Jepang dalam mengurangi kesenjangan ekonomi, 27 dari 31 responden berpikir bahwa kerja sama ini sudah efektif, sedangkan 4 responden lainnya berpikir kerja sama ini belum efektif. 

Terkait keefektifannya sendiri, kelompok peneliti juga mengajukan pertanyaan terpisah terkait dampak yang paling signifikan dari kerja sama ASEAN dan Jepang ini, dimana 12 dari 30 responden mengungkapkan bahwa dampak yang paling signifikan adalah terbantunya negara-negara ASEAN dalam menstabilkan perekonomiannya. 

Selanjutnya, 8 dari 30 responden berpendapat bahwa dampak yang paling signifikan ini terjadi lebih spesifik, dimana negara-negara ASEAN menjadi lebih terbantu untuk berkembang dengan investasi yang diterima dari Jepang. Kemudian, 8 dari 30 responden lainnya berpendapat bahwa dampak yang paling signifikan dari kerja sama ini justru terjadi dalam peningkatan ekspor barang dan jasa dari negara-negara ASEAN ke Jepang. 

Secara spesifik, penulis ingin menambahkan beberapa pendapat terkait jawaban-jawaban ini. Penulis melihat bahwa untuk menjabarkan dampak dari kerja sama ASEAN dan Jepang secara jelas, maka diperlukan suatu contoh dari kerja sama ini sendiri. Untuk itu, penulis mengambil contoh ASEAN-Japan Comprehensive Economic Partnership (AJCEP) sebagai sebuah perjanjian kerja sama perdagangan, investasi, dan pergerakan manusia atau Movement of Natural Persons (MNP) antara ASEAN dan Jepang. 

Melalui AJCEP, negara-negara anggota ASEAN dan Jepang berusaha untuk meningkatkan integrasi ekonominya dengan melakukan liberalisasi dan fasilitasi bagi kegiatan investasi serta perdagangan barang dan jasa, membuka kawasan perdagangan bebas, dan juga memperkuat daya saing ASEAN dan Jepang di pasar global (Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional, 2022). 

Pencapaian dalam hal ini dapat dilihat dari kerja sama yang terjadi pada salah satu negara anggota ASEAN, yaitu Indonesia. Pembukaan akses investasi yang tercantum dalam protokol amandemen AJCEP telah berhasil mendorong Jepang menjadi investor terbesar kedua bagi Indonesia, dimana nilai investasi kumulatifnya pada tahun 2015-2019 mencapai lebih dari US$ 22 milyar (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2020). 

Kemudian, dalam sektor ekspor jasa, AJCEP dikenal telah membantu meningkatkan nilai ekspor jasa dari Indonesia ke Jepang pada tahun 2020 sebanyak US$ 629 juta. Jumlah ini dinilai sangat dipengaruhi oleh peranan AJCEP yang telah membuka akses bagi perdagangan jasa karena tanpanya, nilai ekspor jasa Indonesia pada tahun 2020 kemungkinan hanya akan mencapai US$ 584 juta (Uly, 2020).

Berdasarkan survei yang telah dilaksanakan oleh kelompok peneliti serta pandangan literatur dari penulis dapat dikatakan bahwa kerja sama ASEAN dan Jepang ini didorong oleh faktor ekonomi politik di masing-masing pihak. Sejauh ini kerja sama antara pihak-pihak ini sudah efektif dengan dampak meningkatkan nilai investasi di ASEAN, ekspor jasa, dan meningkatnya kestabilan perekonomian, baik bagi ASEAN maupun Jepang. Walaupun, kekhawatiran terhadap negara Amerika Serikat masih bersifat proteksionis dan tidak akan membuka pasar secara bebas membuat Jepang harus mengambil upaya agresif dengan terus mengembangkan dukungan atau bantuan dana bagi negara-bangsa anggota ASEAN.

Referensi

Al-Fadhat, F. (2019). Ekonomi politik Jepang di Asia Tenggara: dominasi dan kontestasi aktor-aktor domestik. Pustaka Pelajar.

Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional. (2022, April 1). AJCEP. FTA Center. Retrieved October 8, 2022, from https://ftacenter.kemendag.go.id/ajcep

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2020, August 27). Dorong Peningkatan Investasi Jepang Di Indonesia Kbri Tokyo Gelar Forum Investasi Indonesia Jepang | Portal Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Kemlu. Retrieved October 8, 2022, from https://kemlu.go.id/portal/id/read/1623/berita/dorong-peningkatan-investasi-jepang-di-indonesia-kbri-tokyo-gelar-forum-investasi-indonesia-jepang

Rachmawati, T. (2017). Strategi Diplomasi Asean Terhadap Jepang Untuk Mengurangi Kesenjangan Ekonomi di Asean. Jurnal PIR, 1(2).

Uly, Y. A. (2020, December 8). ASEAN-Jepang Perluas Perjanjian Dagang, Ini Dampaknya ke Indonesia. Kompas Money. Retrieved October 8, 2022, from https://money.kompas.com/read/2020/12/08/184233426/asean-jepang-perluas-perjanjian-dagang-ini-dampaknya-ke-indonesia?page=all