Dampak Bantuan Sosial Pemerintah terhadap UMKM: Solusi atau Tantangan bagi UMKM di Indonesia

Dalam beberapa tahun ini pemerintah menggalakkan upaya UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) di seluruh Indonesia dan seringkali menjadikan tulang punggung ekonomi. Tetapi, akhir-akhir ini para pelaku UMKM menghadapi tantangan serius dalam mencari tenaga kerja. Fenomena ini terjadi karena sebagian masyarakat mengandalkan bantuan sosial (bansos) dari pemerintah daripada bekerja. Hal ini menjadi paradoks karena di sisi lain, angka pengangguran tetap tinggi, dan keluhan tentang minimnya lowongan kerja di perusahaan lokal terus terdengar. 

Apakah Bansos dari Pemerintah yang Bertujuan Membantu Masyarakat Kurang Mampu, Justru Memberi Dampak Buruk Terhadap UMKM?

Bansos merupakan salah satu program andalan pemerintah untuk membantu masyarakat miskin dan rentan. Namun, di sisi lain, ada indikasi bahwa sebagian penerima bantuan memilih untuk tidak bekerja karena merasa cukup dengan bantuan tersebut. Bagi sebagian orang, menunggu pencairan bansos bulanan dianggap lebih mudah dibandingkan dengan mencari pekerjaan, apalagi pekerjaan yang mungkin memerlukan usaha fisik atau upah yang dianggap kurang memadai.

Banyak pemilik UMKM, seperti Ibu Arini di Solo, yang menyoroti masalah ini. Merasa kesulitan dalam menemukan karyawan yang mau bekerja di tempatnya. Dan karyawan yang dulu bekerja di tempatnya lebih memilih menunggu bantuan bulanan dari pemerintah dibanding bekerja. Kondisi ini mempersulit UMKM yang sangat bergantung pada tenaga kerja lokal untuk menjalankannya. 

Pada dasarnya bansos dirancang untuk membantu kelompok masyarakat yang paling rentan agar tetap dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka. Namun, jika distribusi bansos tidak tepat sasaran maka akan terjadi penurunan produktivitas tenaga kerja yang signifikan. Jika tidak segera ditangani, kejadian ini akan menjadi bumerang bagi pemerintah.

Beberapa individu mungkin merasa tidak perlu bekerja karena kebutuhan mereka sudah terpenuhi oleh bansos dari pemerintah. Sementara itu, para pelaku UMKM harus mencari solusi produktivitas untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja mereka, dan seringkali mengorbankan produktivitas mereka sendiri.

Dampak Pada Masyarakat Kelas Menengah yang Menjadi Pelaku UMKM

Di sisi lain, masyarakat yang tidak mendapatkan bansos justru menghadapi beban pajak yang tinggi. Hal ini menjadi ketimpangan, terlihat mereka merasa tidak mendapatkan hasil intensif yang sebanding dengan kontribusi pajak yang mereka bayarkan. Akibatnya, muncul ketidakpuasan yang mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. 

Kelas menengah seringkali menjadi kelompok yang terjebak di antara kedua kelas tersebut. Mereka tidak cukup miskin untuk mendapat bansos, tetapi tidak cukup kaya untuk menikmati hasil pajak atau subsidi tertentu. Beban pajak sering tidak dirasa adil bagi mereka, terutama jika melihat para penerima bansos yang diberikan ke kelompok lain tanpa diimbangi dengan pemberdayaan atau peningkatan produktivitas dari kelompok tersebut. 

Ketimpangan ini dapat memperbesar terjadinya kesenjangan sosial ekonomi. Jika dibiarkan, hal ini bukan hanya akan menjadi hal buruk bagi kelas menengah, tetapi juga bisa berdampak negatif untuk stabilitas keseluruhan. Oleh karena itu, pemerintah perlu merancang solusi yang adil bagi seluruh kelompok.

Keterlibatan antara Pemerintah, Swasta dan Masyarakat

Masalah ini tidak bisa hanya diselesaikan oleh satu pihak saja, banyak pihak yang harus dilibatkan dari pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat untuk menciptakan solusi yang berkelanjutan. Pemerintah bisa menjadi fasilitator yang menyediakan regulasi dan intensif, sementara sektor swasta dapat memberi peluang kerja dan pelatihan. Masyarakat juga perlu didorong untuk aktif berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi.

Ada beberapa solusi bagi pemerintah untuk mengatasi masalah-masalah ini, seperti, reformasi pajak yang lebih adil, khususnya bagi masyarakat kelas menengah dan pelaku UMKM. Dengan pengurangan beban pajak atau pemberian insentif tertentu, itu akan lebih dihargai atas kontribusi mereka. Yang kedua memberi dan meningkatkan edukasi tentang manfaat bekerja. Pemerintah dan komunitas lokal perlu bekerja sama untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya bekerja bagi kesejahteraan jangka panjang. 

Bansos pemerintah memang bertujuan baik untuk membantu masyarakat yang kurang mampu dan rentan, dan seharusnya tidak menjadi penghalang produktivitas tenaga kerja. Jika program ini tidak diimbangi dengan upaya pemberdayaan masyarakat, ketergantungan terhadap bansos akan lebih banyak terjadi dan dapat melemahkan sektor usaha kecil yang menjadi tulang punggung perekonomian nasional. Maka dari itu perlu kebijakan yang terintegrasi agar bansos tidak mematikan UMKM, melainkan seimbang antara bansos dan UMKM, sehingga dapat menciptakan perekonomian yang lebih inklusif dan berkelanjutan.