Absen dari penjelasan soal konsolidasi demokrasi di atas. Di tengah masyarakat kita yang sedang mengalami demensia ingatan sejarah bangsa, seakan bangsa kita mengalami kemunduran yang krusial pada peradigma segala segi kehidupan. Perekembangan yang konstan memberi nilai bahwa, kita sebagai bangsa tidak benar-benar khidmat menerjemahkan sejarah bangsa kita untuk kepentingan kolektif yang berkelanjutan.
Demikian sehingga untuk membangun suatu peradaban bangsa di bawah visi kolektif, menjadi penting untuk melibatkan elemen-elemen yang terlibat dalam lingkungan perpolitikan. Sebagaimana pada konsolidasi demokrasi pada fase peralihan. Karena mustahil, visi pembangunan pada suatu teritorial tertentu tidak didukung dengan kerja kolektif kongkrit.
Singkatnya, konsolidasi politik adalah usaha sekelompok elit untuk menyatukan pandangan dengan meleburkan egoisme dalam visi kolektif. Oleh karena politik merupakan lintasan satu-satunya melegitmasi kekuasaan, maka hal demikian memungkinkan elit politik untuk menempuh beragam cara demi menduduki kekuasaan tertentu.
Konsolidasi politik pada dasarnya menjadi pilihan masyarakat maupun elite politik dalam penyederhanaan persepsi soal-soal kepentingan publik. Karena konsolidasi merupakan salah satu bagian komunikasi, Itulah saya nyatakan diawal bahwa kegagalan komunikasi adalah sebab dari problem keterhambatan, keterbelakangan, dan situasi sejenisnya. Demikian dengan konsolidasi politik menjadi jalan keluar atas proyeksi serta agenda seting demi kepentingan kolektif. Agenda ini menjawab kekhawatiran masyarakat soal kemungkinan-kemungkinan politik yang eksklusif dan destruktif. Lebih luasnya lintasan ini mencegah pembelahan-pembelahan dalam masyarakat.
Realitas Politik Pada Masyarakat FLOTIM.
Pembelahan kepentingan politik masyarakat oleh sentimen identitas belakangan ini begitu tajam di tengah kehidupan sosial. Muatan-muatan kampanye dengan doktrin identitas begitu alot dengan sentimen-sentimen perbedaan golongan, agama, dan suku. Pada interpretasi kepentingan hal demikian secara sangat wajar dilakukan. Namun eskalasi itu berdampak pada kolektifitas visi yang tidak terejawantahkan secara konkrit.
Stagnasi paradigma politik serta kejumudan berfikir tersebut, menurun hingga pada skop kabupaten. Tidak dapat dipungkiri bahwa, keterikatan pandangan politik bangsa kita masih sentralisme. Sentralisme dalam arti bahwa tindakan politik kita masih bersifat intruktif. Tindakan politik yang dilakukan masih berkiblat pada kekuatan elite yang memegang kuasa superior. Sehingga sampai pada daerah pun kepentingan-kepentingan yang terakomodir adalah kepentingannya superior melalui relasi kuasa yang intruktif.
Akhirnya di daerah-daerah yang sebenarnya masih melekat budaya-budaya elegan pun terjangkit wabah laku politik yang berpotensi membelah masyarakat tersebut.
Flores Timur misalnya. Kebudayaan yang melekat dengan tradisi kerja bersama untuk satu visi kolektif, pada dimensi apapun itu. lambat laun terasimilasi dengan budaya-budaya egoisme yang memprioritaskan kepentingan golongan-golongan tertentu. Kekhawatiran berlanjut pada dimensi politik yang membelah masyarakat dalam golongan-golongan yang saling bertentangan. Tendensi inilah memicu konflik horizontal yang berkelanjutan.
Menjawab kekhawatiran tersebut di atas. Saya pikir menjadi penting bagi elite politik khususnya di Kabupaten Flores Timur untuk sudi kiranya menghindarkan politik-politik yang berdampak terhadap pembelahan masyarakat.
Sebab-Sebab Pembelahan Golongan Masyarakat FLOTIM
