Perempuan Bersenjata Mengidentifikasi Hukum Sambo

Fenomena kejahatan di Indonesia, kian memgkhawatirkan fenomenanya, lantaran tidak hanya dialukan oleh antar warga biasa-sipil, melainkan juga oleh aparat penegak hukum,  kepolisian. 

Sebut saja, kasus pembunuhan dirumah dinas sang jenderal berbintang dua, eks Kadiv Propam, Ferdi Sambo, di Duren Tiga, Jakarta Selatan. Terungkap, seorang Brigadir Jenderal, almarhum Joshua Hutabarat, tergelatak wafat bersimbah darah. Diduga pembunuhan itu dilakukan secara terencana, dan bukan spontanitas. 

Kini, dugaan peristiwa pembunuhan berencana terhadap Brigadir Joshua Hutabarat, sedang bergulir di pengadilan negeri, Jakarta Selatan, untuk mengungkap bukti bukti menguatkan peristiwa (dugaa) pembunuhan berencana itu. 

Tesa (jaksa penuntut umum) dan antitesa (penasehat hukum terdakwa) hukum pun tampak sengit diperlihatkan didalam ruang sidang pengadilan untuk menarik simpatik hakim dalam membuat keputusan : Menghukum para terdakwa, atau sebaliknya, membebaskan para terdakwa dari jeratan hukum. 

Proses sidang kasus Duren Tiga itu, diharapkan dapat berjalan sesuai dengan keinginan jaksa muda tindak pidana umum, yakni Cepat, Murah, dan efisien. Namun demikian, setiap ruang tidaklah hampa dan kosong, termasuk diruang sidang pengadilan. 

Beberapa dakwaan jaksa penuntut umum diketahui (telah) disanggah dan meminta kepada hakim untuk melakukan pembelaan diri (eksepsi). Bahkan salah seorang terdakwa menyatakan secara tegas, bahwa dirinya tidak mengerti memgenai isi dakwaan yang dibacakan oleh para jaksa penuntut umum terhadap dirinya. 

SENJATA ISTANA

Ditengah sidang (dugaan) kasus pembunuhan berencana peristiwa Duren Tiga, yang akan memberikan hukuman mati dan penjara dua puluh tahun lamanya bagi terdakwa jika terbukti kasusnya, terungkap seorang perempuan berhijab, bergamis, bercadar, dan menggendong tas telah diamankan pihak oleh aparat keamanan, lantaran diketahui telah membawa senjata api untuk masuk kedalam ruangan sensitif. 

BNPT, memberikan suatu pernyataan keruang publik, bahwa perempuan itu (diduga) adalah salah seorang, anggota atau pendukung Organisasi keagamaan radikal,  HTI yang telah dibubarkan oleh pemerintah. Benarkah? Entahlah! Persoalannya (mungkin) publik sudah terlanjur tidak percaya dengan aparat penegak hukum, yang seringkali melakukan penyimpangan hukum dinegeri ini. 

Dan publik mengalami kesulitan untuk menemukan wajah keadilan secara utuh di republik ini. "Kemanusiaan yang adil dan beradab, " begitu Pancasila membunyikannya, secara jelas dan tegas. 

Curiga. Apakah publik salah jika mencurigai bahwa kehadiran perempuan bersenjata dengan lenggang mengitari ruangan sensitif, istana negara itu adalah suatu upaya design? "Upaya menjadikan cacing menjadi naga. Dan sebaliknya, suatu upaya menjadikan naga menjadi cacing, " demikian ungkap seorang ahli IT,  Mustofa N, diruang publik, stasiun TVOne. 

Di republik ini, terlanjur banyak kasus hukum yang belum dapat diungkap keruang publik. Terkesan disembunyikan. Sebuah kasus besar yang sedang berkelindan dan mendapatkan sorotan publik, tiba tiba saja menjadi kecil, lantaran muncul kasus baru kepermukaan publik. Fenomena cacing-naga yang disampaikan oleh seorang Mustofa, (relatif) sangat relevan dan aktual untuk melihat wajah ibu pertiwi. 

Apakah kehadiran perempuan berhijab membawa senjata untuk masuk kedalam istana itu adakah suatu upaya untuk memghadirkan bingkai pemikiran baru, dan (diduga) dikaitkan dengan fenomena politik identitas. Bahwa politik identitas itu adalah sangat berbahaya. 

Jika hal itu benar terungkap, tentu saja akan merugikan ummat Islam, dan merendahkan ajaran Islam yang mewajibkan seorang muslimah yang beriman menggunakan pakaian berhijab (jilbab). Apakah hal itu merupakan suatu gejala menguatnya phobia terhadap Islam, sehingga simbol simbol keagamaan dalam Islam harus dilecehkan dan dihancurkan diruang publik? 

Lumrah jika publik meragukan dan mencurigai terhadap fenomena yang berkelindan dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara. Apalagi pasca runtuhnya rezim orde baru. Orde reformasi yang dibangun belum juga mampu mewujudkan tatanannya. "Reformasi yang tidak reformatif, " demikian nyanyian politik presiden Gus Dur. 

Pasca reformasi, Indonesia hanya (sebatas) mampu membangun citra citra : Citra kepolisian, Citra Kejaksaan, dan seterusnya. Sementara keadilan dan demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara telah dikorup dan dikelola untuk kepentingan segelintir orang, oligarki. 

Dan publik pun merdeka untuk mempersepsikannya : Bahwa ada suatu usaha untuk mengaburkan persoalan besar dan bernuansa kemanusiaan dalam sidang kasus Duren Tiga, di Jakarta Selatan. Sebagaimana diketahui, kekuatan dan pengaruh Eks Kadiv Provam Polri itu tidaklah berdiri sendiri, melainkan (diduga) terkait dengan kekuatan dan pengaruh lain yang melekat. 

Bagaimana bisa uang milyaran, dan bahkan trilyunan bisa keluar masuk dalam tubuh polri, dengan proyek proyek haram,  narkoba dan perjudian online. Publik mengapresiasi kinerja seorang Sigit, Kapolri, dalam upaya mengembalikan marwah kepolisian dari oknum oknum kepolisian yang telah mencorengnya, dan membuat kepercayaan publik terhadap institusi Polri menjadi semakin rendah. "Percuma lapor polisi, "demikian publik menyanyikan kekecewaannya. 

Mudah mudahan institusi penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan dan kehakiman mampu mengangkat kembali citra hukum dimata publik luas ditanah air, terutama dalam mengungkap kasus (dugaan) pembunuhan berencana terhadap Brigadir J, oleh Sambo CS, yang tengah berproses diruang pengadilan, yakni dalam proses pembuktian dan hukumannya, sehingga kenyamana dalam kehidupan berbangsa dan bernegara pun dapat dirasakan.