REVOLUSI SPIRITUAL
Para koruptor tidak puas dengan kerja KPK
Agaknya banyak pihak tidak puas dengan sepak terjang KPK.  Maka Gubernur Anies-Sandi melengkapi langkah-langkah awal sebagai  gubernur yang bersih yang steril korupsi dengan membentuk Kapeka khusus deka'i sebagai badan atau komisi pencegahan korupsi di DKI.
Sepintas komisi pencegahan korupsi bentukan Anies agaknya mau mengambil sebagian peran KPK. Â Yaitu KPK yang seharusnya punya program agar siapa pun tidak mau melakukan korupsi walau pun kesempatan memberi peluang untuk melakukan tindak kejahatan tersebut dengan jaminan pasti aman dan selamat.
Dengan melihat siapa yang duduk di kapeka deka'i dan juga memperhatikan sepak terjang Anies-Sandi yang nyata kebalikan---berbeda dan berlawanan, dari gubernur-gubernur sebelumnya. Â Maka wajar saja bila sebagian warga Jakarta ada yang berpendapat bahwa Anies-Sandi akan membangun Jakarta sesuai selera pribadinya. Yang tidak mau kalah dengan reputasi yang dicapai Jokowi, Ahok dan Jarot dalam satu periode masa jabatan.
Atau wajar saja bila ada sebagian warga Jakarta yang berpendapat bahwa Anies-Sandi akan membangun dan menjadikan suasana Jakarta untuk sangat berenerji dan bersemangat menyambut Pilpres 2019. Demi Presiden R.I. 2019-'24, menggantikan Presiden inkumben.
Kapeka deka'i untuk mencegah otata
Kapeka deka'i bisa saja ditujukan untuk mencegah terjadinya otata (OTT) oleh KPK. Â Karena di sana ada mantan orang kuat KPK pada zamannya. Yang kemungkinan dipandang masih punya kepekaan informasi tentang siapa saja yang akan segera jadi korban otata dalam hitungan jam atau menit.
Dan bahwa otata yang dilakukan KPK kemudian bisa saja diperjuangkan untuk dianggap tidak sah atau haram oleh kapeka deka'i.
Selama ini KPK dalam memberantas korupsi biasanya hanya akan berhadapan dengan para pengacara terdakwa. Yang akan datang sangat mungkin KPK akan berhadapan pula dengan kapeka deka'i yang sangat bisa beralih fungsi sebagai komisi pembela koruptor.
Selanjutnya. Mungkin Kapeka deka'i diarahkan pula untuk mampu membatalkan pembelian lahan RS Sumber Waras. Meski dalam etika jual beli di masyarakat ada etika "barang yang sudah dibeli tidak boleh dikembalikan atau ditukar." Kalau tidak mampu, setidaknya Pemprov bisa menjualnya kembali dengan harga pasar yang sangat menguntungkan karena pasti akan banyak yang berminat membelinya.
