Hal itu memudahkan pemerintah dan jajaran aparat untuk memberikan perlindungan kepada semua pihak yang berbeda.
Semua pertentangan kepentingan harus diarahkan ke ruang hukum masing-masing. Karena perbedaan sudut pandang diusahakan pemerintah untuk diselesaikan secara hukum. Hanya di ruang hukum yang tepat dengan menaati etika bernegara dan beragama.
Etika bernegara di NKRI harus demokrasi ala Indonesia. Sama sekali bukan demokrasi liberal yang bisa anarkis dan menyesatkan setiap bangsa dalam bernegara.
Etika hidup beragama mutlak harus saling menghormati dan menegakkan kebenaran setiap agama. Maksudnya, umat Islam harus ikut menjaga tegaknya kebenaran agama Nasrani, dan sebaliknya.
Hal ini berlaku untuk semua agama yang ada di NKRI. Siapa saja, di mana saja, kapan saja harus menegakkan kebenaran semua agama. Untuk menunjukkan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang bertuhan. Dan negara membutuhkan, menghormati dan melindungi keberadaan setiap agama.
Tidak perlu ada organisasi yang membela agama apa pun. Karena semua agama dijaga dan dilindungi keberadaannya oleh negara.
Beberapa kepentingan. Yang “terekam” dari demo bisa membuat kualitas berbangsa, bernegara dan beragama tercedera dan bisa membahayakan negara.
Sampai hari ini. Kepentingan-kepentingan itu tampaknya makin menguat karena panik.
Ketegasan pemerintahan Presiden Jokowi untuk segera menuntaskan semua proyek yang mangkrag dan merugikan negara melalui KPK. Memang sangat penting dan harus dilakukan. Demi keadilan.
Ketegasan Presiden Jokowi untuk menuntaskan semua pelanggaran hukum yang pernah dilakukan aparat negara. Sangat penting untuk menghormati, menghargai, mengakui dan menjaga hak rakyat sebagai pemilik negara.
