Diskursus Metode AWK dan AWD pada Treaty Shopping dan Penghindaran Pajak Berganda

Treaty Shopping dan Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak adalah upaya yang dilakukan oleh wajib pajak dengan memanfaatkan celah hukum guna memperkecil nominal pajak yang harus dibayarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) atau Tax Treaty adalah pengenaan pajak lebih dari satu kali oleh dua negara atau lebih atas suatu penghasilan yang sama. Dalam perkembangannya hingga saat ini banyak modus yang dapat digunakan dalam penghindaran pajak. Skema penghindaran pajak juga terus bertumbuh, adanya ruang dalam peraturan perundang-undangan sebagai suatu celah yang hanya mampu dibuat oleh badan korporasi selaku wajib pajak badan.

Treaty shopping merupakan salah satu praktik yang dilakukan oleh wajib pajak suatu negara yang tidak memiliki perjanjian pajak (tax treaty) dan mendirikan anak perusahaan di negara yang memiliki tax treaty kemudian melakukan kegiatan investasinya melalui anak perusahaan tersebut, sehingga investor tersebut dapat menikmati tarif pajak rendah dan fasilitas-fasilitas perpajakan lainnya yang tercantum dalam tax treaty tersebut, misalnya penurunan tarif pemotongan pajak (withholding taxes) yang disediakan oleh suatu perjanjian penghindaran pajak berganda, oleh subjek pajak yang sebenarnya tidak berhak untuk mendapatkan fasilitas tersebut.

Treaty Shopping adalah suatu usaha pelanggaran Penghindaran Pajak Berganda (treaty abuse) dikarenakan memakai ketentuan-ketentuan didalam persetujuan Penghindaran Pajak Berganda dimana kurang sesuai terhadap maksud dan tujuan diberlakukannya Tax Treaty, ialah guna mengingkari pajak berganda dan juga mencegah berlangsungnya penghindaran pajak. Terdapat beberapa perumpamaan usaha pelanggaran Penghindaran Pajak Berganda, yaitu persetujuan jual beli yang tidak memiliki substansi ekonomi dipergunakan dengan memakai skema sejalan dengan tujuan hanya untuk mendapatkan manfaat guna dari Penghindaran Pajak Berganda. Penyebab utama terjadinya treaty shopping adalah kurang adanya definisi yang jelas tentang Beneficial Owner ataupun Limitation of Benefit Clause yang menjelaskan siapa yang berhak mendapatkan Treaty Benefit (keuntungan dalam sebuah perjanjian).

Wajib pajak yang sering menjalankan skema treaty shopping dari sebuah perjanjian pajak adalah Transnational Corporate atau Perusahaan Transnasional. Perusahaan transnasional dapat digolongkan sebagai subjek hukum ekonomi internasional karena memiliki perilaku yang berbeda dari individu biasa dan juga perusahaan dapat berinteraksi langsung dengan negara-negara. Kata transnasional ini digunakan mengacu pada letak dari perusahaan berada, karena perusahaanperusahaan ini terletak di beberapa negara berbeda.

 

 

 

Metode Analisis Wacana Kritis dan Analisis Wacana Deskursif

Metode Analisis Wacana Kritis (AWK) dan Analisis Wacana Deskursif (AWD) dapat memberikan wawasan yang mendalam tentang bagaimana treaty shopping dan penghindaran pajak berganda dibingkai dan dipertahankan dalam wacana publik dan kebijakan. Paul-Michel Foucault, seorang filsuf Perancis yang terkenal dengan analisisnya terhadap kekuasaan dan wacana, memberikan kerangka kerja yang signifikan dalam memahami bagaimana wacana membentuk dan dibentuk oleh struktur kekuasaan.

Dua pendekatan utamanya, yaitu Analisis Wacana Deskursif (AWD) dan Analisis Wacana Kritis (AWK), menawarkan alat analisis yang mendalam untuk meneliti berbagai fenomena sosial, termasuk dalam konteks kebijakan perpajakan internasional seperti Treaty Shopping dan Penghindaran Pajak Berganda (P3B). Selain itu melalui pendekatan arkeologi, Focault hendak menyingkapkan unsur- unsur terdalam dan tersembunyi dari masing-masing episteme, sekaligus memperlihatkan perbandingan kebenaran yang diwacanakan dalam setiap periode sejarah.

Pendekatan arkeologi Foucault bertujuan untuk mengungkap unsur-unsur terdalam dan tersembunyi dari masing-masing episteme, yakni struktur pengetahuan yang mendasari periode tertentu dalam sejarah. Foucault menjelaskan bahwa arkeologi berfokus pada mengidentifikasi aturan-aturan diskursif yang memungkinkan wacana tertentu muncul dan bagaimana wacana tersebut membentuk pemahaman kita tentang dunia. Dalam konteks Treaty Shopping, genealogi memungkinkan kita untuk menelusuri bagaimana praktik ini berkembang, apa motif di balik penyalahgunaan P3B, dan bagaimana kekuasaan dan pengetahuan bekerja untuk mempertahankan atau mengubah praktik ini

 

sumber : dokpri

Analisis Wacana Kritis (AWK) 

Adalah pendekatan multidisipliner dalam studi wacana yang bertujuan untuk mengkaji bagaimana kekuasaan, dominasi, dan ketidaksetaraan sosial diekspresikan, dihasilkan, dan ditransformasikan melalui bahasa dalam konteks sosial tertentu. Pendekatan ini memadukan linguistik, sosiologi, filsafat, dan ilmu politik untuk mengungkap bagaimana struktur bahasa dapat merefleksikan dan membentuk kekuatan sosial. nalisis Wacana Kritis adalah pendekatan konstruktivis sosial yang meyakini bahwa representasi dunia bersifat linguistis diskursif, makna bersifat historis dan pengetahuan diciptakan melalui interaksi sosial. Karakteristik AWK yaitu ada pada tindakan, konteks, historis, kekuasaan dan ideologi.

Metodologi AWK dapat mencakup analisis linguistik detail seperti analisis leksikal, sintaksis, dan semantik, serta analisis konteks sosial yang lebih luas seperti siapa yang memiliki kekuasaan untuk berbicara, siapa yang didengarkan, dan siapa yang diabaikan. Tokoh-tokoh penting dalam AWK termasuk Norman Fairclough, Teun A. van Dijk, dan Ruth Wodak, yang masing-masing telah mengembangkan kerangka kerja teoritis dan metodologis untuk menganalisis wacana dalam konteks sosial dan politik.

 

Metode Analisis Wacana Kritis (AWK) pada Treaty Shopping

Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda. Pencegahan terjadinya penyalahgunaan terhadap Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) diatur dalam Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor Per-25/PJ/2010 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda. Dengan adanya aturan-aturan terkait Penghindaran Pajak ini seakan belum cukup bisa membatasi seseorang untuk melakukan penyalahgunaan penghindaran pajak terutama melalui skema Treaty Shopping. Peraturan tersebut kemudian diganti dengan PER-10/PJ/2017 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda. Peraturan ini dalam analisis wacana kritis tidak hanya merinci prosedur administratif, tetapi juga menciptakan dan memperkuat norma-norma tertentu dalam perilaku perpajakan, seperti dalam teori pendekatan Foucault tentang kuasa. Persoalanya, siapa pemilik sebenarnya manfaat ekonomis (beneficial owner) menjadi penyebab utama terjadinya treaty shopping.

 

Analisis Wacana Deskursif (AWD)

Analisis Wacana Deskursif adalah pendekatan dalam studi wacana yang menekankan pada bagaimana makna dan realitas sosial dibentuk dan dinegosiasikan melalui praktik-praktik diskursif, yakni melalui penggunaan bahasa dalam konteks tertentu. Pendekatan ini memandang wacana sebagai bentuk tindakan sosial yang tidak hanya mencerminkan realitas, tetapi juga membentuk dan mempengaruhinya. Pendekatan ini mempelajari bagaimana individu dan kelompok menggunakan bahasa untuk berinteraksi dan membangun makna dalam konteks sosial tertentu. Analisis Wacana Deskursif (AWD) merupakan pendekatan analisis yang memeriksa teks dan konteks dalam suatu wacana untuk mengungkap nilai-nilai ideologis yang terkandung di dalamnya.

Dengan demikian, analisis wacana kritis merupakan pendekatan yang kuat dalam memahami dan mengurai berbagai aspek dalam suatu wacana, baik dari segi teks maupun konteks sosial dan politik yang melingkupinya. Melalui analisis ini, dapat terungkap bagaimana kekuasaan, ideologi, dan nilai-nilai sosial direpresentasikan dan direproduksi dalam berbagai bentuk komunikasi.

 

Metode Wacana Deskursif (AWD) pada Treaty Shopping 

Metode AWD akan mengeksplorasi bagaimana teks perjanjian pajak dan dokumen terkait disusun untuk menciptakan makna tertentu yang mendukung interpretasi tertentu dari perjanjian tersebut. Analisis ini akan berfokus pada struktur teks dan bagaimana elemen-elemen linguistik ini bekerja sama untuk membentuk narasi yang mendukung atau menentang praktik-praktik ini penghindaran pajak pada treaty shopping, istilah-istilah dalam perjanjian pajak didefinisikan dan diinterpretasikan untuk memungkinkan celah hukum yang dapat dimanfaatkan untuk treaty shopping.

 

DAFTAR REFERENSI 

 

https://www.pajak.go.id/id/artikel/treaty-shopping-sebuah-upaya-penghindaran-pajak-yang-patut-diwaspadai

 https://id.wikipedia.org/wiki/Analisis_wacana_kritis