Alarm Integritas Maluku Utara: SPI Terus Merosot, Mampukah Gubernur Baru Membalikkan Tren?

"Perubahan tidak akan datang jika kita menunggu orang lain atau waktu yang tepat. Kita adalah orang yang telah kita tunggu." -- Barack Obama

Peringatan Serius untuk Kita Semua!

Mengulik data Survei Penilaian Integritas (SPI) 2024, menjadi mubazir kalau tidak manfaatkan untuk meneropong daerah sendiri, yang pastinya, tidak dapat dipisahkan dari tanah rantau tercinta, Maluku Utara---"Negeri Rempah-rempah" yang kini memasuki babak baru dengan hadirnya gubernur hasil Pemilu Serentak 2024.

Provinsi ini menyimpan kekayaan alam yang luar biasa, namun di saat yang sama, menghadapi tantangan serius dalam tata kelola pemerintahan dan integritas birokrasi. Kemerosotan integritas ini tidak hanya mengancam stabilitas pemerintahan, tetapi juga berpotensi merugikan masyarakat yang mengandalkan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel.

Maluku Utara kini berada di titik kritis dalam pemerintahan daerah. Dalam empat tahun terakhir, skor SPI provinsi ini terus mengalami kemerosotan: dari 70,44 pada tahun 2021, turun drastis menjadi 60,37 pada 2022, stagnan di 60,90 pada 2023, dan kembali anjlok ke 57,35 pada 2024. Penurunan skor SPI ini mencerminkan meningkatnya ketidakpuasan masyarakat terhadap layanan publik, yang tercermin dalam survei kepuasan yang menunjukkan penurunan hingga 30% dalam dua tahun terakhir. Jika dibiarkan tanpa intervensi serius, bukan hanya tata kelola pemerintahan yang terancam, tetapi juga legitimasi kepemimpinan gubernur baru di mata publik.

Survei Penilaian Integritas (SPI) menunjukkan tren yang sangat mengkhawatirkan... skor yang terus menurun setiap tahun. Ini bukan hanya angka, tetapi cerminan nyata dari menurunnya transparansi, lemahnya akuntabilitas, dan meningkatnya praktik korupsi di sektor publik. Masyarakat berharap gubernur baru tidak hanya mampu mengembalikan skor SPI, tetapi juga membangun kembali kepercayaan yang telah hilang melalui kebijakan yang transparan dan partisipatif.

Sebagai provinsi kepulauan dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Indonesia (20,49 persen), Maluku Utara memiliki keunggulan besar di sektor perikanan dan pertambangan. Sayangnya, lonjakan ekonomi ini tidak sejalan dengan kualitas tata kelola pemerintahan yang justru melemah. Di tengah tantangan ini, dapatkah pemimpin baru menjadi agen perubahan yang diharapkan, atau akankah "Beliau" terjebak dalam siklus korupsi yang telah mengakar?

Tren Penurunan SPI: Fakta yang Tak Terbantahkan

Data Survei Penilaian Integritas (SPI) dari 2021 hingga 2024 menunjukkan grafik yang terus menurun. Jika pada tahun 2021 Maluku Utara mencatat skor yang masih dalam kategori sedang, maka dalam tiga tahun terakhir, angka tersebut kian merosot, menandakan meningkatnya risiko korupsi dan menurunnya kepercayaan publik terhadap birokrasi daerah. Sebagaimana diungkapkan dalam pendahuluan, penurunan skor SPI ini mencerminkan tantangan besar yang dihadapi oleh gubernur baru dalam membangun kembali kepercayaan publik.

Faktor-faktor yang memperparah situasi ini mencakup:

1. Minimnya Transparansi dalam Pengadaan Barang dan Jasa

Salah satu faktor utama yang memperburuk skor SPI Maluku Utara adalah minimnya transparansi dalam pengadaan barang dan jasa. Banyaknya proses pengadaan yang tidak terbuka, praktik penunjukan langsung yang tidak akuntabel, serta lemahnya pengawasan internal membuat peluang penyimpangan semakin besar. Tanpa reformasi serius, kondisi ini hanya akan memperburuk kepercayaan publik terhadap pemerintahan daerah.

1. Proses Perizinan yang Rawan Pungutan Liar

Proses perizinan yang masih rawan pungutan liar menjadi salah satu titik kritis dalam upaya meningkatkan integritas daerah. Banyak pelaku usaha dan masyarakat yang mengeluhkan biaya-biaya tambahan yang tidak resmi dalam pengurusan izin usaha, pertambangan, dan sektor lainnya. Tanpa pengawasan ketat, sistem perizinan yang lebih transparan, serta digitalisasi yang optimal, praktik ini akan terus menghambat investasi dan kepercayaan publik terhadap pemerintahan daerah.

1. Kurangnya Sistem Pelaporan yang Efektif

Kurangnya sistem pelaporan yang efektif bagi masyarakat menjadi kendala utama dalam upaya pencegahan korupsi. Saat ini, mekanisme pelaporan masih terbatas, kurang transparan, dan seringkali tidak memberikan perlindungan yang memadai bagi pelapor. Tanpa adanya platform yang aman, cepat, dan mudah diakses, masyarakat enggan melaporkan praktik korupsi yang mereka temui di lingkungan pemerintahan.

1. Lemahnya Penegakan Disiplin dan Sanksi

Lemahnya penegakan disiplin dan sanksi terhadap pelanggaran integritas menjadi salah satu faktor utama yang memperburuk skor SPI Maluku Utara. Banyak kasus pelanggaran di instansi pemerintahan yang tidak mendapatkan tindakan tegas, menciptakan budaya impunitas yang semakin memperburuk citra birokrasi daerah. Minimnya evaluasi dan kurangnya transparansi dalam proses penegakan hukum internal membuat para pelaku penyimpangan merasa aman dari konsekuensi. Jika tidak ada reformasi serius dalam pemberian sanksi yang tegas dan adil, pelanggaran akan terus terjadi, dan SPI akan semakin tergerus.

Jika dibiarkan, bukan hanya SPI yang akan terus jatuh, tetapi juga reputasi Maluku Utara dalam tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional. Dengan tantangan yang ada, gubernur baru harus segera mengambil langkah-langkah konkret untuk membalikkan tren ini dan membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan.

Mengapa Gubernur Baru Harus Bertindak Cepat?

Pemimpin baru berarti harapan baru. Namun, tanpa langkah nyata dan strategi yang tepat, harapan tersebut bisa menguap menjadi kekecewaan. Gubernur baru tidak memiliki kemewahan untuk berlama-lama dalam fase adaptasi... tindakan konkret harus segera terlihat dalam 100 hari pertama masa jabatannya. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, penurunan skor SPI yang signifikan menuntut tindakan cepat dan efektif untuk membalikkan tren negatif ini.

Beberapa langkah mendesak yang harus diambil oleh gubernur baru meliputi:

1. Audit Menyeluruh terhadap OPD dengan Skor SPI Rendah

Audit menyeluruh terhadap instansi yang memiliki skor SPI rendah menjadi langkah awal yang tidak bisa ditawar. Evaluasi harus dilakukan secara transparan dengan melibatkan lembaga independen dan partisipasi publik agar hasilnya kredibel. Selain itu, audit ini harus berorientasi pada perbaikan, bukan sekadar formalitas. Data hasil audit harus diikuti dengan rekomendasi konkret yang dapat diterapkan secara efektif, termasuk perombakan sistem, penguatan pengawasan internal, serta penerapan mekanisme reward and punishment bagi aparatur yang terlibat dalam pengelolaan anggaran dan pelayanan publik.

1. Reformasi Total Sistem Pengadaan Barang dan Jasa Berbasis Transparansi Digital

Reformasi total sistem pengadaan barang dan jasa berbasis transparansi digital menjadi keharusan untuk memperbaiki integritas pemerintahan. Langkah ini mencakup digitalisasi penuh dalam proses pengadaan, penerapan sistem tender terbuka berbasis teknologi, serta pengawasan independen yang melibatkan publik dan lembaga pengawas. Selain itu, perlu adanya regulasi yang memastikan bahwa setiap proses lelang dilakukan secara kompetitif, bebas dari konflik kepentingan, dan dapat diakses oleh semua pihak secara real-time. Dengan pendekatan ini, praktik kecurangan, suap, dan penunjukan langsung yang tidak transparan dapat diminimalisir, sehingga menciptakan ekosistem birokrasi yang lebih bersih dan terpercaya.

1. Penerapan Sistem Whistleblowing yang Aman dan Mudah Diakses

Penerapan sistem whistleblowing yang aman dan mudah diakses oleh masyarakat sangat penting untuk mendorong partisipasi publik dalam melaporkan praktik korupsi. Sistem ini harus memberikan perlindungan yang memadai bagi pelapor, sehingga masyarakat merasa aman untuk melaporkan penyimpangan yang mereka temui.

1. Peningkatan Pengawasan dan Pemberian Sanksi Tegas

Peningkatan pengawasan dan pemberian sanksi tegas bagi pelanggar integritas juga merupakan langkah krusial. Tanpa penegakan hukum yang konsisten dan adil, pelanggaran akan terus terjadi, dan kepercayaan publik terhadap pemerintah akan semakin menurun.

Tanpa langkah-langkah radikal ini, SPI akan terus turun, dan Maluku Utara akan semakin tertinggal dalam Indeks SPI. Bayangkan seorang pengusaha lokal yang terpaksa membayar biaya tidak resmi hanya untuk mendapatkan izin usaha. Ini bukan hanya merugikan mereka, tetapi juga menghambat pertumbuhan ekonomi daerah. Gubernur baru harus segera mengambil tindakan yang diperlukan untuk memastikan bahwa harapan masyarakat tidak hanya menjadi angan-angan, tetapi dapat terwujud dalam bentuk perubahan nyata.

Membalikkan Tren SPI: Peluang dan Tantangan

Meskipun tantangan yang dihadapi sangat besar, membalikkan tren SPI bukanlah hal yang mustahil. Beberapa daerah di Indonesia telah berhasil meningkatkan skor SPI mereka melalui kombinasi keberanian politik, komitmen penegakan hukum, serta sinergi yang kuat dengan masyarakat sipil dan media. Contoh-contoh keberhasilan ini menunjukkan bahwa dengan strategi yang tepat dan dukungan dari berbagai pihak, perubahan positif dapat dicapai.

Pertanyaannya sekarang adalah: Apakah gubernur baru berani mengambil langkah tegas untuk mengatasi masalah ini? Atau, akankah "Beliau" hanya menjadi pemimpin yang terbawa arus, mengikuti pola lama tanpa perbaikan signifikan? Keberanian untuk bertindak dan melakukan reformasi yang diperlukan akan menjadi kunci untuk membalikkan tren negatif ini. Jika gubernur baru mampu memanfaatkan momentum ini dan melibatkan semua pemangku kepentingan, maka harapan untuk meningkatkan skor SPI dan membangun kembali kepercayaan publik bukanlah hal yang mustahil.

Pilihan di Tangan Pemimpin Baru

Alarm integritas Maluku Utara sudah berbunyi nyaring. Publik menunggu aksi nyata, bukan sekadar janji politik. Gubernur baru memiliki kesempatan untuk membuktikan bahwa Maluku Utara bisa keluar dari tren negatif ini. Namun, jika ia gagal, kepercayaan publik akan semakin runtuh, dan skor SPI akan terus menjadi catatan merah bagi provinsi ini.

Saatnya bertindak. Pilihan yang dihadapi gubernur baru sangat jelas: reformasi total atau stagnasi yang hanya akan memperburuk keadaan. Dengan langkah-langkah konkret dan keberanian untuk melakukan perubahan, gubernur baru dapat mengubah arah #MalukuUtaraBangkit menuju masa depan yang lebih baik. Jika tidak, tantangan yang ada akan terus membayangi, dan harapan masyarakat akan sirna.

Kesimpulannya, pilihan ada di tangan pemimpin baru. Dengan keberanian dan komitmen untuk melakukan reformasi, ia dapat mengembalikan kepercayaan publik dan meningkatkan skor SPI, membawa Maluku Utara menuju integritas yang lebih baik. Semoga!

Apakah di daerah kerabat kompasianer Indeks SPI-nya baik-baik saja?

"Masa depan tergantung pada apa yang kita lakukan di hari ini." -- Mahatma Gandhi