Jika dibiarkan, bukan hanya SPI yang akan terus jatuh, tetapi juga reputasi Maluku Utara dalam tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional. Dengan tantangan yang ada, gubernur baru harus segera mengambil langkah-langkah konkret untuk membalikkan tren ini dan membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan.
Mengapa Gubernur Baru Harus Bertindak Cepat?
Pemimpin baru berarti harapan baru. Namun, tanpa langkah nyata dan strategi yang tepat, harapan tersebut bisa menguap menjadi kekecewaan. Gubernur baru tidak memiliki kemewahan untuk berlama-lama dalam fase adaptasi... tindakan konkret harus segera terlihat dalam 100 hari pertama masa jabatannya. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, penurunan skor SPI yang signifikan menuntut tindakan cepat dan efektif untuk membalikkan tren negatif ini.
Beberapa langkah mendesak yang harus diambil oleh gubernur baru meliputi:
- Audit Menyeluruh terhadap OPD dengan Skor SPI Rendah
Audit menyeluruh terhadap instansi yang memiliki skor SPI rendah menjadi langkah awal yang tidak bisa ditawar. Evaluasi harus dilakukan secara transparan dengan melibatkan lembaga independen dan partisipasi publik agar hasilnya kredibel. Selain itu, audit ini harus berorientasi pada perbaikan, bukan sekadar formalitas. Data hasil audit harus diikuti dengan rekomendasi konkret yang dapat diterapkan secara efektif, termasuk perombakan sistem, penguatan pengawasan internal, serta penerapan mekanisme reward and punishment bagi aparatur yang terlibat dalam pengelolaan anggaran dan pelayanan publik.
- Reformasi Total Sistem Pengadaan Barang dan Jasa Berbasis Transparansi Digital
Reformasi total sistem pengadaan barang dan jasa berbasis transparansi digital menjadi keharusan untuk memperbaiki integritas pemerintahan. Langkah ini mencakup digitalisasi penuh dalam proses pengadaan, penerapan sistem tender terbuka berbasis teknologi, serta pengawasan independen yang melibatkan publik dan lembaga pengawas. Selain itu, perlu adanya regulasi yang memastikan bahwa setiap proses lelang dilakukan secara kompetitif, bebas dari konflik kepentingan, dan dapat diakses oleh semua pihak secara real-time. Dengan pendekatan ini, praktik kecurangan, suap, dan penunjukan langsung yang tidak transparan dapat diminimalisir, sehingga menciptakan ekosistem birokrasi yang lebih bersih dan terpercaya.
- Penerapan Sistem Whistleblowing yang Aman dan Mudah Diakses
Penerapan sistem whistleblowing yang aman dan mudah diakses oleh masyarakat sangat penting untuk mendorong partisipasi publik dalam melaporkan praktik korupsi. Sistem ini harus memberikan perlindungan yang memadai bagi pelapor, sehingga masyarakat merasa aman untuk melaporkan penyimpangan yang mereka temui.
- Peningkatan Pengawasan dan Pemberian Sanksi Tegas
Peningkatan pengawasan dan pemberian sanksi tegas bagi pelanggar integritas juga merupakan langkah krusial. Tanpa penegakan hukum yang konsisten dan adil, pelanggaran akan terus terjadi, dan kepercayaan publik terhadap pemerintah akan semakin menurun.
Tanpa langkah-langkah radikal ini, SPI akan terus turun, dan Maluku Utara akan semakin tertinggal dalam Indeks SPI. Bayangkan seorang pengusaha lokal yang terpaksa membayar biaya tidak resmi hanya untuk mendapatkan izin usaha. Ini bukan hanya merugikan mereka, tetapi juga menghambat pertumbuhan ekonomi daerah. Gubernur baru harus segera mengambil tindakan yang diperlukan untuk memastikan bahwa harapan masyarakat tidak hanya menjadi angan-angan, tetapi dapat terwujud dalam bentuk perubahan nyata.
Membalikkan Tren SPI: Peluang dan Tantangan
Meskipun tantangan yang dihadapi sangat besar, membalikkan tren SPI bukanlah hal yang mustahil. Beberapa daerah di Indonesia telah berhasil meningkatkan skor SPI mereka melalui kombinasi keberanian politik, komitmen penegakan hukum, serta sinergi yang kuat dengan masyarakat sipil dan media. Contoh-contoh keberhasilan ini menunjukkan bahwa dengan strategi yang tepat dan dukungan dari berbagai pihak, perubahan positif dapat dicapai.
Pertanyaannya sekarang adalah: Apakah gubernur baru berani mengambil langkah tegas untuk mengatasi masalah ini? Atau, akankah "Beliau" hanya menjadi pemimpin yang terbawa arus, mengikuti pola lama tanpa perbaikan signifikan? Keberanian untuk bertindak dan melakukan reformasi yang diperlukan akan menjadi kunci untuk membalikkan tren negatif ini. Jika gubernur baru mampu memanfaatkan momentum ini dan melibatkan semua pemangku kepentingan, maka harapan untuk meningkatkan skor SPI dan membangun kembali kepercayaan publik bukanlah hal yang mustahil.
Pilihan di Tangan Pemimpin Baru
Alarm integritas Maluku Utara sudah berbunyi nyaring. Publik menunggu aksi nyata, bukan sekadar janji politik. Gubernur baru memiliki kesempatan untuk membuktikan bahwa Maluku Utara bisa keluar dari tren negatif ini. Namun, jika ia gagal, kepercayaan publik akan semakin runtuh, dan skor SPI akan terus menjadi catatan merah bagi provinsi ini.
Saatnya bertindak. Pilihan yang dihadapi gubernur baru sangat jelas: reformasi total atau stagnasi yang hanya akan memperburuk keadaan. Dengan langkah-langkah konkret dan keberanian untuk melakukan perubahan, gubernur baru dapat mengubah arah #MalukuUtaraBangkit menuju masa depan yang lebih baik. Jika tidak, tantangan yang ada akan terus membayangi, dan harapan masyarakat akan sirna.
