2. Whistleblowing System (WBS)
Pelaporan daring berbasis whistleblowing system diperkenalkan untuk memperkuat partisipasi masyarakat dalam melaporkan indikasi korupsi. Dengan sistem ini, lebih dari 200 laporan kasus penyimpangan berhasil ditindaklanjuti selama tiga bulan pertama.
3. Reformasi Birokrasi Berbasis Kinerja
Pemerintah menerapkan sistem monitoring berbasis target kinerja, termasuk pengurangan waktu perizinan hingga 50% di sektor strategis, seperti infrastruktur dan investasi. Langkah ini bertujuan meningkatkan efisiensi layanan publik sekaligus mengurangi interaksi langsung yang berpotensi menimbulkan korupsi.
4. Program Prioritas Kesejahteraan Rakyat
Pemerintah telah merancang berbagai inisiatif besar untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Berikut adalah program-program utamanya:
a. Pendidikan:
- Renovasi Sekolah: Anggaran sebesar Rp20 triliun dialokasikan untuk merenovasi ruang kelas, meubelair, dan fasilitas MCK di sekolah-sekolah. Targetnya adalah memperbaiki kondisi belajar untuk ribuan siswa di seluruh Indonesia.
- Sekolah Unggulan Terintegrasi: Pembangunan fisik sekolah unggulan di 4 lokasi strategis dengan anggaran Rp2 triliun untuk menciptakan pusat pendidikan berkualitas.Â
- Program Indonesia Pintar: Bantuan untuk 20,4 juta siswa, termasuk Kartu Indonesia Pintar untuk 1,1 juta mahasiswa.
b. Kesehatan:
- Skrining Kesehatan Gratis: Pemerintah mengalokasikan Rp3,2 triliun untuk menyediakan layanan pemeriksaan tensi, gula darah, kolesterol, dan lainnya secara gratis di fasilitas kesehatan.
- Peningkatan Rumah Sakit Tipe C: Renovasi rumah sakit di daerah untuk meningkatkan pelayanan kesehatan dengan anggaran Rp1,8 triliun.
- Penuntasan TBC: Program deteksi dini untuk mengurangi insidensi penyakit dengan alokasi Rp8 triliun.
- Gizi Ibu dan Anak: Program makan bergizi gratis dengan alokasi Rp121 triliun yang mencakup ibu hamil, menyusui, balita, dan siswa di semua jenjang pendidikan.
c. Perumahan:
- Pembangunan Rumah Murah dan Layak Huni: Pemerintah memfasilitasi pembangunan rumah baru dan peningkatan kualitas rumah tidak layak huni untuk masyarakat berpenghasilan rendah, termasuk generasi milenial dan Z.
- Penanganan Permukiman Kumuh: Penataan permukiman kumuh secara terpadu.
- Fasilitasi Pembiayaan Perumahan: Dukungan pembiayaan untuk pembelian rumah pertama dan pembangunan rumah swadaya.
d. Perlindungan Sosial:
- Program Keluarga Harapan (PKH): Bantuan untuk 10 juta keluarga penerima manfaat.
- Kartu Sembako: Subsidi sembako untuk 18,3 juta penerima manfaat.
- Bantuan Langsung Tunai (BLT): Penyaluran BLT Desa untuk 2,96 juta penerima manfaat.
- Jaminan Kesehatan Nasional (JKN): Cakupan peserta JKN mencapai 96,8 juta orang.
e. Ketahanan Pangan:
- Lumbung Pangan Desa dan Nasional: Intensifikasi 80.000 hektar dan ekstensifikasi 150.000 hektar lahan pertanian dengan anggaran Rp15 triliun.
- Produksi Pangan Lokal: Dukungan food estate dan pengembangan kawasan sentra pangan berkelanjutan.
