100 Hari Prabowo-Gibran: Dimulai dari Integritas 71,53 Poin, Kemana Arahnya?

Apa yang Kita harapkan dari sebuah pemerintahan yang baru memulai langkahnya dalam memperkuat integritas dan mencegah korupsi? Pertanyaan ini menjadi sangat penting bagi publik, terutama saat pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka memasuki 100 hari pertama masa pemerintahan mereka.

Dengan skor rata-rata 71,53 poin pada Survei Penilaian Integritas (SPI) 2024, Indonesia kini memulai perjalanan baru dalam tata kelola pemerintahan yang berfokus pada reformasi strategis. Reformasi ini meliputi langkah konkret untuk meningkatkan transparansi, mengatasi birokrasi yang berbelit-belit, dan memperkuat upaya pemberantasan korupsi di berbagai sektor tata kelola pemerintahan. Skor ini mencerminkan tantangan besar yang harus kita hadapi bersama: bagaimana kita dapat mengejar target nasional 74 poin untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas yang lebih nyata? Selain itu, bagaimana kita dapat meningkatkan skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) dari 34 poin agar posisi Indonesia yang berada di peringkat 115 dari 180 negara pada tahun 2023 dapat terus membaik?

Dari total 641 Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah (K/L/PD) yang dinilai, 64,90% masih tertinggal dari target yang ditetapkan. Angka ini bukan sekadar statistik, melainkan representasi dari tantangan multidimensi yang harus dihadapi… mulai dari pengadaan barang/jasa hingga perizinan… semua memerlukan perhatian yang mendalam.

Dalam 100 hari pertama ini, pemerintahan Prabowo-Gibran dituntut untuk menunjukkan komitmen dan langkah konkret. Ke mana arah pemerintahan ini dalam menghadapi tantangan integritas? Dan yang lebih penting, bagaimana langkah-langkah awal mereka akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat?

Artikel ini akan mengulas program, tantangan, dan strategi yang dihadapi di hari-hari awal perjalanan pemerintahan ini. Mari kita telusuri bersama bagaimana inisiatif-inisiatif ini berpotensi mengubah wajah Indonesia menuju masa depan yang lebih baik.

Kilas Balik SPI 2024: Titik Awal Pemerintahan

Apa itu SPI? Survei Penilaian Integritas (SPI) adalah alat ukur nasional yang bertujuan menilai tingkat transparansi, akuntabilitas, dan upaya pencegahan korupsi di instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah. Survei ini dilakukan melalui metode pengumpulan data yang melibatkan pemangku kepentingan, termasuk survei langsung kepada pegawai dan masyarakat, analisis dokumen, serta wawancara mendalam. Proses ini dirancang untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang risiko korupsi dan upaya mitigasi di berbagai sektor. 

Pada tahun 2024, Indonesia mencatat skor rata-rata 71,53 poin, naik 0,56 poin dari 2023, sedikit di bawah target nasional 74 poin. Meskipun angka ini menunjukkan adanya langkah perbaikan, masih banyak ruang untuk meningkatkan birokrasi dan kualitas tata kelola pemerintahan yang ideal.

Salah satu sektor prioritas adalah pengadaan barang/jasa, yang sering kali menjadi titik rawan korupsi karena minimnya transparansi dalam proses tender. Selain itu, bidang perizinan juga memerlukan reformasi besar, terutama di daerah-daerah yang selama ini mendapatkan skor merah. Dengan memfokuskan upaya pada area-area ini, kita dapat lebih efektif dalam meningkatkan integritas dan akuntabilitas pelayanan publik.

Dengan kondisi seperti ini, pemerintahan Prabowo-Gibran menghadapi tantangan besar: memperbaiki integritas yang sudah lama menjadi sorotan negatif.

100 Hari Pertama: Program, Pencapaian, dan Kritik

Apa yang dilakukan dalam 100 hari pertama?

1. Digitalisasi Tata Kelola

Pemerintah meluncurkan e-government untuk mendorong transparansi dalam pengelolaan anggaran dan pengadaan barang/jasa. Sistem ini dirancang untuk mengurangi potensi penyimpangan dengan memastikan proses tender lebih terbuka dan akuntabel.

2. Whistleblowing System (WBS)

Pelaporan daring berbasis whistleblowing system diperkenalkan untuk memperkuat partisipasi masyarakat dalam melaporkan indikasi korupsi. Dengan sistem ini, lebih dari 200 laporan kasus penyimpangan berhasil ditindaklanjuti selama tiga bulan pertama.

3. Reformasi Birokrasi Berbasis Kinerja

Pemerintah menerapkan sistem monitoring berbasis target kinerja, termasuk pengurangan waktu perizinan hingga 50% di sektor strategis, seperti infrastruktur dan investasi. Langkah ini bertujuan meningkatkan efisiensi layanan publik sekaligus mengurangi interaksi langsung yang berpotensi menimbulkan korupsi.

4. Program Prioritas Kesejahteraan Rakyat

Pemerintah telah merancang berbagai inisiatif besar untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Berikut adalah program-program utamanya:

a. Pendidikan:

• Renovasi Sekolah: Anggaran sebesar Rp20 triliun dialokasikan untuk merenovasi ruang kelas, meubelair, dan fasilitas MCK di sekolah-sekolah. Targetnya adalah memperbaiki kondisi belajar untuk ribuan siswa di seluruh Indonesia.
• Sekolah Unggulan Terintegrasi: Pembangunan fisik sekolah unggulan di 4 lokasi strategis dengan anggaran Rp2 triliun untuk menciptakan pusat pendidikan berkualitas. 
• Program Indonesia Pintar: Bantuan untuk 20,4 juta siswa, termasuk Kartu Indonesia Pintar untuk 1,1 juta mahasiswa.

b. Kesehatan:

• Skrining Kesehatan Gratis: Pemerintah mengalokasikan Rp3,2 triliun untuk menyediakan layanan pemeriksaan tensi, gula darah, kolesterol, dan lainnya secara gratis di fasilitas kesehatan.
• Peningkatan Rumah Sakit Tipe C: Renovasi rumah sakit di daerah untuk meningkatkan pelayanan kesehatan dengan anggaran Rp1,8 triliun.
• Penuntasan TBC: Program deteksi dini untuk mengurangi insidensi penyakit dengan alokasi Rp8 triliun.
• Gizi Ibu dan Anak: Program makan bergizi gratis dengan alokasi Rp121 triliun yang mencakup ibu hamil, menyusui, balita, dan siswa di semua jenjang pendidikan.

c. Perumahan:

• Pembangunan Rumah Murah dan Layak Huni: Pemerintah memfasilitasi pembangunan rumah baru dan peningkatan kualitas rumah tidak layak huni untuk masyarakat berpenghasilan rendah, termasuk generasi milenial dan Z.
• Penanganan Permukiman Kumuh: Penataan permukiman kumuh secara terpadu.
• Fasilitasi Pembiayaan Perumahan: Dukungan pembiayaan untuk pembelian rumah pertama dan pembangunan rumah swadaya.

d. Perlindungan Sosial:

• Program Keluarga Harapan (PKH): Bantuan untuk 10 juta keluarga penerima manfaat.
• Kartu Sembako: Subsidi sembako untuk 18,3 juta penerima manfaat.
• Bantuan Langsung Tunai (BLT): Penyaluran BLT Desa untuk 2,96 juta penerima manfaat.
• Jaminan Kesehatan Nasional (JKN): Cakupan peserta JKN mencapai 96,8 juta orang.

e. Ketahanan Pangan:

• Lumbung Pangan Desa dan Nasional: Intensifikasi 80.000 hektar dan ekstensifikasi 150.000 hektar lahan pertanian dengan anggaran Rp15 triliun.
• Produksi Pangan Lokal: Dukungan food estate dan pengembangan kawasan sentra pangan berkelanjutan.

f. Kesejahteraan ASN dan Pejabat Negara:

• Kenaikan Gaji: Peningkatan gaji untuk ASN, termasuk guru, dosen, tenaga kesehatan, TNI/POLRI, dan pejabat negara.
• Pembayaran Tepat Waktu: Normalisasi TPP dan pembayaran gaji tepat waktu.

g. Infrastruktur Dasar:

• Penyediaan Air Bersih dan Sanitasi: Pembangunan fasilitas sanitasi dan penyediaan air bersih untuk masyarakat.
• Infrastruktur Digital: Memastikan akses internet hingga desa-desa terpencil.

h. Gizi dan Nutrisi (Program Makan Bergizi Gratis):

• Pemberian Makan Gratis di Sekolah: Makan siang dan susu gratis untuk siswa dan pesantren.
• Bantuan Gizi Ibu Hamil dan Balita: Menurunkan prevalensi stunting dari 21,5% menjadi 18,8%.

Sorotan dan Tantangan yang Muncul

Kendala birokrasi dan anggaran sering menjadi sorotan utama dalam upaya pemerintah untuk meningkatkan integritas dan mencegah korupsi. Birokrasi yang kompleks dan prosedur yang berbelit-belit seringkali menjadi hambatan dalam implementasi kebijakan-kebijakan yang diarahkan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Selain itu, masalah anggaran juga menjadi tantangan signifikan, karena alokasi dan penggunaan dana yang tepat menjadi kunci dalam mewujudkan program-program antikorupsi dan peningkatan integritas.

Skeptisisme dari berbagai pihak muncul terkait kemampuan pemerintah untuk merealisasikan target ambisius ini dengan efektif dan tepat waktu. Ada kekhawatiran bahwa target yang ditetapkan mungkin terlalu optimis, mengingat sejarah dan dinamika politik di Indonesia. Beberapa pihak mengkhawatirkan bahwa ada resistensi internal dari birokrasi yang sudah mapan, yang mungkin tidak mendukung perubahan signifikan dalam sistem. Selain itu, ada juga kekhawatiran tentang koordinasi antara berbagai lembaga pemerintah, yang diperlukan untuk menerapkan perubahan yang berkelanjutan.

Dalam konteks ini, penting bagi pemerintah untuk menunjukkan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap langkah yang diambil. Hal ini tidak hanya akan membantu dalam membangun kepercayaan publik, tetapi juga akan memperkuat upaya pencegahan korupsi dan peningkatan integritas secara keseluruhan. Dengan mengatasi kendala birokrasi dan anggaran, serta menghadapi skeptisisme dari berbagai pihak, pemerintah dapat membuktikan komitmennya dalam mencapai target ambisius ini dan membawa perubahan positif bagi negara.

Strategi Peningkatan Skor Integritas: Arah Pemerintahan Prabowo-Gibran

Bagaimana strategi meningkatkan integritas pemerintahan?

1. Membangun Zona Integritas (ZI): Upaya ini melibatkan penciptaan area atau unit kerja di lingkungan instansi pemerintah yang benar-benar berkomitmen pada prinsip transparansi, akuntabilitas, dan bebas dari korupsi. Zona ini dilengkapi dengan standar operasional prosedur (SOP) yang ketat, pelatihan etika bagi pegawai, serta sistem pengawasan berbasis teknologi yang memastikan setiap proses berjalan sesuai aturan. Dengan adanya Zona Integritas, diharapkan kinerja pegawai meningkat dan kepercayaan masyarakat terhadap layanan publik semakin kuat.

1. Menerapkan Kode Etik yang Ketat: Kode etik ini berfungsi sebagai pedoman bagi semua pegawai pemerintah. Dengan adanya kode etik yang jelas dan ketat, setiap individu di dalam pemerintahan diharapkan bisa bertindak sesuai dengan nilai-nilai yang dipegang, sehingga mengurangi kemungkinan terjadinya penyimpangan.

1. Melakukan Pengawasan Internal dan Eksternal: Pengawasan sangat penting. Pengawasan internal dilakukan oleh instansi itu sendiri, sedangkan pengawasan eksternal melibatkan pihak luar, seperti masyarakat atau lembaga independen. Dengan adanya pengawasan yang ketat, tindakan korupsi bisa lebih mudah terdeteksi.

1. Memberikan Sanksi yang Sesuai: Ketika ada pelanggaran, penting untuk memberikan sanksi yang tegas dan sesuai. Ini bukan hanya untuk menghukum, tetapi juga untuk memberikan efek jera agar orang lain tidak melakukan hal yang sama.

1. Menerapkan Reformasi Birokrasi: Reformasi birokrasi bertujuan untuk memperbaiki sistem dan proses dalam pemerintahan. Dengan sistem yang lebih efisien dan transparan, diharapkan integritas bisa terjaga dan pelayanan publik bisa lebih baik.

1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik: Pelayanan publik yang berkualitas adalah salah satu cara untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Ketika masyarakat merasa dilayani dengan baik, mereka cenderung lebih mendukung dan berpartisipasi dalam menjaga integritas pemerintahan.

1. Menetapkan Batasan yang Jelas: Batasan yang jelas dalam hal wewenang dan tanggung jawab sangat penting. Ini membantu mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan bahwa setiap orang tahu apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan.

1. Memberikan Perlindungan Hukum: Perlindungan hukum bagi whistleblower atau pelapor pelanggaran sangat penting. Dengan memberikan perlindungan, orang-orang akan lebih berani melaporkan tindakan korupsi tanpa takut akan konsekuensi negatif.

1. Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel: Transparansi dan akuntabilitas adalah kunci untuk membangun kepercayaan publik. Dengan membuka akses informasi dan melaporkan penggunaan anggaran secara jelas, masyarakat bisa lebih mudah mengawasi dan menilai kinerja pemerintah.

1. Pendidikan Antikorupsi: Pelibatan masyarakat dalam membangun budaya integritas juga ditekankan. Program pendidikan antikorupsi mulai diterapkan di sekolah dan instansi pemerintah untuk menciptakan kesadaran sejak dini.

1. Kolaborasi dengan Lembaga Antikorupsi: Kemitraan dengan KPK dan lembaga pengawasan lainnya menjadi kunci utama dalam meningkatkan pengawasan terhadap kinerja instansi pemerintah.

Refleksi dan Harapan: Kemana Arahnya?

Apakah 100 hari pertama ini cukup untuk memberikan harapan? Refleksi dari perjalanan ini menunjukkan bahwa pemerintah telah memulai langkah positif, namun jalan menuju perubahan masih panjang. Harapan besar tertumpu pada konsistensi kebijakan dan keberanian menghadapi tantangan. Dengan target peningkatan skor SPI di atas 74 poin, pemerintahan Prabowo-Gibran diharapkan mampu menjadi pelopor transparansi di tingkat nasional.

Proyeksi Masa Depan

Langkah-langkah yang diambil dalam 100 hari pertama ini diharapkan dapat menciptakan fondasi yang kuat untuk perbaikan integritas di masa mendatang. Jika program-program ini dapat diimplementasikan dengan baik, maka tidak hanya skor SPI yang akan meningkat, tetapi juga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Dengan demikian, pemerintahan Prabowo-Gibran memiliki potensi untuk membawa perubahan nyata dalam tata kelola pemerintahan yang lebih bersih dan transparan.

Penutup

100 hari pertama adalah awal yang menentukan. Dimulai dengan skor rata-rata 71,53 poin, integritas bukan hanya soal angka, tetapi juga bagaimana kebijakan dirasakan masyarakat. Saat ini, kita semua memiliki pertanyaan besar: Apakah langkah yang sudah dimulai ini akan mengubah wajah Indonesia menjadi lebih bersih dan transparan? Hanya waktu yang akan menjawab. Namun, satu hal pasti, harapan ada di tangan semua pihak, bukan hanya pemerintah. Anda dan saya adalah bagian dari solusi ini. Semoga!

Setiap langkah yang diambil dalam 100 hari pertama adalah fondasi bagi Indonesia yang lebih berdaya saing dan berintegritas.

Referensi:

• https://www.kompas.com/tren/read/2024/10/02/150000465/daftar-negara-paling-korup-di-dunia-indonesia-peringkat-berapa-#:~:text=Sementara%20itu%2C%20Malaysia%20memiliki%20IPK,dan%20Thailand%20dengan%20IPK%2035.
• https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20240813-mengenal-indeks-persepsi-korupsi-dan-langkah-menaikkan-skornya
• https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-rsk/baca-artikel/16845/Penguatan-Integritas-dalam-Pelayanan-Publik-di-Kementerian-Keuangan.html#:~:text=Tujuan%20Pelayanan%20Publik-,1.,efisien%2C%20efektif%2C%20dan%20akuntabel.&text=hukum%20yang%20berlaku-,4.,dihormati%20dalam%20proses%20pelayanan%20publik.
• https://jaga.id/jendela-pencegahan/spi?vnk=ba17a0ba