Paradoks WTP mengajarkan kita bahwa laporan keuangan yang rapi tidak cukup untuk mencerminkan tata kelola yang baik. WTP seharusnya menjadi langkah awal menuju transparansi dan akuntabilitas yang lebih besar. Pemerintah daerah, BPK, dan masyarakat memiliki peran bersama dalam memastikan opini WTP benar-benar mencerminkan dampak nyata bagi masyarakat.
"WTP bukan sekadar predikat, tetapi amanah untuk menjaga kepercayaan publik. Akuntabilitas adalah tujuan utama, bukan hanya simbol administratif."
Mari kita jadikan predikat WTP lebih bermakna dengan langkah konkret. Dukung transparansi anggaran, aktif dalam forum masyarakat, dan dorong penerapan sistem e-budgeting yang lebih inklusif agar setiap anggaran dapat memberikan manfaat nyata. Laporan keuangan bukan hanya soal angka, tetapi tentang bagaimana anggaran dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Apakah daerah Anda sudah melangkah ke arah itu? Semoga ini menjadi refleksi bersama.
Transparansi tanpa akuntabilitas adalah ilusi. Pemerintah harus memastikan bahwa setiap predikat WTP tidak hanya menjadi simbol, tetapi juga wujud nyata dari keadilan anggaran yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
Referensi:
- https://nasional.kompas.com/read/2022/04/28/20424311/fitra-ungkap-alasan-opini-wtp-dari-bpk-diburu-para-kepala-daerah
- https://www.tempo.co/hukum/icw-138-calon-kepala-daerah-di-pilkada-2024-terlibat-kasus-korupsi-1174096
- https://www.suara.com/news/2024/12/24/070500/deretan-kepala-daerah-yang-terjerat-kasus-korupsi-sepanjang-2024
- https://www.tempo.co/ekonomi/peraih-opini-wtp-makin-banyak-sri-mulyani-pencapaian-luar-biasa-di-tengah-pandemi-286002?
- https://www.voaindonesia.com/a/ombudsman-40-persen-laporan-masyarakat-indikasikan-maladministrasi/7528147.html?
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
