2. Banjir
Penanganan banjir juga menjadi sorotan terhadap kinerja Jokowi, aloih - alih berjanji dapat mengatasi banjir di jakarta malah gagal total dalam kinerja selama dua tahun ini. setidaknya selama kepemimpinan gubernur yang sekarang sudah 3 kali jakarta mengalami banjir besar. salah satunya yang kemudian menjadikan Jakarta mendapat status darurat bencana dan menelan 12 korban jiwa pada Januari 2013 silam.
3. Ruang Terbuka Hijau
Ruang Terbuka Hijau hanya terwujud 6 persen dari yang seharusnya 30 persen padahal Undang-undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (UUPR), mewajibkan setiap kota menyediakan ruang terbuka hijau (RTH) minimal 30 persen dari luas wilayah kota. Peraturan ini kemudian diaplikasikan ke dalam Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) DKI Jakarta 2011-2030.
Dalam Perda RTRW DKI Jakarta, RTH sebanyak 30 persen tersebut terdiri dari 10 persen lahan privat, 14 persen publik, dan 6 persen lahan privat yang bisa dimanfaatkan untuk publik. Namun, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sendiri hingga kini mengaku masih kesulitan dalam memenuhi kebutuhan RTH untuk mewujudkan Jakarta sebagai kota hijau. (VIVA.NEWS)
4. Korupsi KJP dan KJS
Kartu Jakarta Pintar dan Kartu Jakarta sehat gagal menjadi solusi yang di tawarkan masyarakat Jakarta. Agus Pambagio pernah menyatakan hal itu pada sindonews. "Itukan proyek yang terburu-buru. Jadi KJS dan KJP sama. Sama saja ini kan target yang terburu-buru," kata pengamat kebijakan publik Agus Pambagio saat dihubungi Sindonews, Selasa (1/4/2014).
Untuk masalah Kartu Jakarta Pintar terdapat banyak indikasi korupsi karena kelemahan sistem yang di bangun, tidak tepat sasaran. baru - baru ini kita dikagetkan dengan anak yang diantar dengan mobil avanza tapi menerima KJP.
5. Laporan Keuangan
Laporan keuangan provinsi DKI Jakarta semakin semrawut terlihat dengan menurunnya status laporan keuangan daerah dari Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)Â menjadi Wajar Dengan Pengecualian (WDP).
"Pemeriksaan atas LK Pemprov DKI TA 2013, menggunakan metode Risk Based Audit yang komprehensif dilandasi asas integritas, independensi, dan profesionalisme yang tinggi. BPK memberikan pendapat Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Ini menurun dari opini yang diberikan pada dua tahun terakhir yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)," kata anggota V BPK RI, Agung Firman Sampurna. (*Detik.com)
