Dalam jurnal "Global Governance sebagai Agenda Penelitian dalam Studi Hubungan Internasional" yang diterbitkan oleh Universitas Gadjah Mada, penulis menekankan pentingnya relasi internasional yang melibatkan seluruh aktor politik dalam menghadapi isu-isu global. Terutama ketika menghadapi konflik regional, peran serta dari negara lain dapat memberikan signifikansi hasil. Jurnal ini juga menggarisbawahi pentingnya keterlibatan aktif dari negara-negara berkembang dan lembaga internasional untuk menjembatani komunikasi antara sesama negara maju maupun antara negara maju dengan negara berkembang guna mengantisipasi konflik kepentingan.
Maka dari itu, sebagai katalisator Gerakan Non-Blok dan salah satu negara dengan ekonomi terkuat saat ini, Indonesia harus mereaktfikan kembali jiwa dan raga pasifisme-nya di kancah internasional. Indonesia harus berperan lebih dari sekedar penonton dalam drama yang sedang berlangsung di Semenanjung Korea. Melansir dari website Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), berbagai kerja sama bilateral dengan kedua negara Korea di lintas sektor sudah dilakukan sejak lama oleh Indonesia. Melihat kronologi hubungan internasional yang baik, ini menjadi bonus modal bagi Indonesia untuk merekonsiliasi konflik di Semenanjung Korea.
Namun, satu yang menjadi perhatian adalah kedaulatan Indonesia di pentas internasional. Sudah lama sekali tampaknya nama Indonesia tidak begitu dikenal oleh masyarakat dunia. Pun beberapa kali TKI yang hijrah ke mancanegara dilaporkan merengek-rengek atas dugaan perilaku amoral dari majikan. Berdasarkan data dari Crisis Center Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), telah menumpuk sekitar 500-an aduan dari para pahlawan devisa kepada KBRI (Kedutaan Besar Republik Indonesia) pada tahun 2023 kemarin. Ini menunjukkan bahwa eksistensi masyarakat kita masih rawan dilecehkan oleh komunitas global.
Bagaimana mau bersuara, kalau masyarakat masih diinjak-injak, sedangkan pemerintah abai dan bergeming? Untuk itu, kedaulatan kita harus diupayakan melalui soft power. Menurut Joseph Nye, soft power adalah kemampuan suatu negara dalam menginfluensi negara lain melalui daya tarik budaya, nilai-nilai politik, dan ideologi, tanpa adanya paksaan atau intervensi militer. Dan industri kreatif adalah salah satu sektor yang sangat potensial untuk dikembangbiakkan, terutama kuliner.
Contohnya saja, Jepang yang terkenal dengan restoran-restorannya yang futuristik dan menjunjung tinggi etika kebersihan. Ketika orang-orang memikirkan Jepang, citra yang terlintas di benak mereka adalah ramah dan pekerja keras. Meskipun itu bersifat cacat logika, tetapi dalam kajian budaya, ada yang disebut dengan stereotip. Ketika seseorang berhadapan dengan elemen dari budaya lain, mereka biasanya akan menggambarkan budaya atau bangsa tersebut berdasarkan potret yang mereka ambil.
Fenomena ini juga berlaku dalam lingkup geopolitik. Jika sebuah negara dikenal memiliki sikap ramah dan menarik, maka negara tersebut sering kali mendapatkan perlakuan yang lebih baik dari komunitas internasional. Ini menunjukkan bahwa citra positif dan daya tarik budaya dapat memberikan keuntungan diplomatik yang signifikan. Itulah yang masih belum dimiliki oleh Indonesia.
Maka, pemerintah harus gencar-gencarnya mendorong pertumbuhan 17 sub-sektor ekonomi kreatif agar dapat menyentuh kawasan-kawasan potensial di mancanegara. Dengan memiliki soft power, tentunya Indonesia akan lebih bisa berbicara banyak di berbagai forum baik itu regional maupun internasional. Indonesia juga akan lebih percaya diri untuk menyelenggarakan kembali diskusi akbar internasional yang mempromosikan prinsip-prinsip non-blok dan perdamaian.
Dalam konteks eskalasi di Semenanjung Korea, dengan mempunyai soft power yang kuat di kedua negara (Korsel dan Korut), Indonesia akan lebih mudah untuk berperan sebagai pengundang senyum di tengah ketegangan. Karena sudah saatnya bagi Gerakan Non-Blok untuk pulang kembali ke "kampung halaman" dan memainkan peran aktif dalam mengatasi konflik global.
Referensi
Wicaksono, M. (2020). Perang Korea. Elex Media Komputindo.
Sekularac, V. (2017). The Non-Aligned Movement and the Cold War: Delhi--Bandung--Belgrade. Routledge.Â
