Review Book Hukum Perkawinan Islam Indonesia

BOOK REVIEW

Judul                : Hukum Perkawinan Islam Indonesia

Penulis             : Seno Aris Sasmito,S.H.I.,M.H.

Penerbit            : Fakultas Syariah IAIN Surakarta

Terbit               : 2020

Cetakan            : Cetakan ke-1, September 2020

            Buku tulisan Seno Aris Sasmito, S.H.I,M.H., yang berjudul " Hukum Perkawinan Islam Indonesia " mendiskripsikan tentang aspek hukum perkawinan . Buku ini membahas aspek hukum perkawinan nasional secara umum, yang dilanjutkan dengan pembahasan terkait hak dan kewajiban suami istri, putusnya perkawinan, aspek hukum perceraian berdasarkan hukum nasional dan dilanjutkan pada bab-bab terakhir membicarakan tentang berbagai aspek dan problematika dalam hukum perkawinan di Indonesia.

            Buku yang direview kali ini merupakan buku cetakan ke 1 pada September 2020. Buku ini cetakan ke 1 oleh penerbit Fakultas Syariah IAIN Surakarta . Sebagaimana telah dijelaskan oleh Seno Aris Sasmito, S.H.I,M.H., Mengenai buku ini dibagian pengantar, bahwasannya Penulisan Ini bertujuan untuk membantu mahasiswa untuk memahami beberapa aspek tentang hukum perkawinan di Indonesia , karena buku ini tentang hukum perkawinan diindonesia siapapun bisa belajar tentang pengetahuan akan perkawinan khususnya untuk mahasiswa syariah .

            Untuk memudahkan pembaca buku ini didesain sebagai modul kuliah atau buku ajar, yang karenanya memudahkan pembaca untuk memahami isinya, secara sistematis penulis membagi kajian buku Hukum Keluarga Islam Indonesia tersebut menjadi empat Bab yang berisi 69 halaman yang termasuk juga dari Pengantar Penulis, Kata Pengantar, Daftar Isi ,Bab I Menjelaskan tentang Perkawinan, Bab II menjelaskan tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri, Bab III menjelaskan tentang Putusnya Perkawinan, Bab IV menjelaskan tentang Problematika Dalam Hukum Perkawinan, Daftar Pustaka, Tentang Penulis. Memang terkesan singkat dan padat , Tetapi itu dimaksudkan untuk memudahkan pembaca dalam memahami informasi secara terperinci didalam buku tersebut .

            Bab I , Penulis ini Menjelaskan 9 sub bab dalam pembahasan mengenai Tujuan Pembelajaran, Pengertian Perkawinan, Tujuan Perkawinan, Rukun dan Syarat Perkawinan, Larangan Perkawinan, Pencegahan Perkawinan, Perjanjian dalam Perkawinan. Penulis menjelaskan Tujuan Pembelajaran disini diharapkan pembaca memiliki kecakapan dalam Memahami Perkawinan menurut Undang-undang dan Kompilasi Hukum Islam ,dan memahami seluruh sub bab yang ada di buku tersebut.

            Penulis Menjelaskan Pengertian Perkawinan yang perkawinan itu secara istilah memiliki arti suatu perjanjian suci antara seorang laki laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga yang Sakinah mawadah warahmah, Dalam fiqih , Pernikahan memiliki pengertian suatu akad atau perjanjian untuk mengikat diri antara seseorang laki laki dan perempuan untuk menghalalkan suatu hubungan kelamin antara kedua nya sebagai dasar sukarela atau keridhoan hidup keluarga yang meliputi rasa kasih saying dan ketentraman dengan cara yang diridhai Allah SWT. Sedangkan dari segi Undang Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974, Dalam pasal 1 dijelaskan, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batian antara seorang pria dan seorang Wanita sebagai suami-istri dengan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Kemudian dari pengertian KHI yaitu suatu akad yang sangat kuat ( mistaqan ghalidan ) untuk menaati perintah  Allah dan melaksakannya.

            Dalam melakukan Perkawinan pastinya ada tujuan untuk melaksanakan perkawinan tersebut, didalam buku ini mengambil referensi dari Undang Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tapi tidak dijelaskan secara khusus dalam pasal tersebut namun intinya tujuan pernikahan itu Membentuk keluarga yang bahagia dan kekal , Adapun pendapat lain tujuan pernikahan itu untuk mewujudkan rumah tangga yang Sakinah mawadah dan warahmah serta rumah tanga yang bahagia, saling mengasihi, tentram.

            Dalam Melaksanakan Perkawinan harus memenuhi rukun dan syarat perkawinan kalau tidak memenuhi salah satunya maka tidak sah akan perkawinan itu, Di buku ini menjelaskan apa aja rukun dan syarat perkawinan yang harus terpenuhi, Menurut KHI syarat dan rukun ini merupakan satu kesatuan yang sulit dipisahkan. Dalam pasal 14 KHI menjelaskan ada 5 rukun yaitu 1. Calon suami, 2. Calon istri, 3. Wali Nikah, 4. Dua orang saksi, 5. Ijab dan Kabul. Untuk syarat nya sendiri disini dijelaskan yang pertama Calon mempelai laki laki sekurangnya berumur 19 tahun dan seorang mempelai Wanita sekurangnya berumur 16 tahun dan para calon mempelai yang belum berumur 21 tahun harus meminta ijin dari orang tua atau wali, perkawinan dilakukan dengan atas persetujuan dari kedua mempelai tanpa paksaan manapun. Lalu syarat yang kedua disini bersandar pada Pasal 19 sampai pasal 23 KHI mengatur mengenai wali nikah, Wali nikah harus seorang Laki laki muslim, berakal, dan baligh. Dan Wali Nikah terdiri dari Wali nasab dan Wali Hakim , Wali nasab itu wali yang berkerabat dari garis lurus keatas dari pihak ayah, saudara laki laki sekandung atau saudara seayah. Kalau Wali Hakim baru dapat dilakukan apabila wali nasab sudah tidak ada sama sekali atau tidak bisa menghadiri nya, namun wali nasab juga bisa mempasrahkan kepada wali hakim.

            Mengenai Saksi Nikah dalam pernikahan itu juga rukun dalam pelaksanaan akad nikah yang harus dijalani, Setiap pernikahan harus disaksikan oleh 2 saksi, syarat menjadi saksi Laki laki muslim, Adil, Akil balig, Tidak terganggu ingatan, Tidak tunarungu atau tuli. Saksi harus juga datang dan menyaksikan akad pernikahan tersebut. Lalu untuk akad nikah disini dijelaskan ijab dan Kabul wali dan calon mempelai pria harus jelas , beruntun dan tidak berselang waktu, ijab itu mempunyai arti sebuah pernyataan dari calon mempelai Wanita yang pertanyaan itu diucapkan oleh wali nikah mempelai Wanita dan untuk Kabul itu pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria terhadap pernyataan ijab dari Wanita. Tahapan ketika melaksanakan Akad Nikah Pernyataan dari wali untuk mengkawinkan ( ijab ), Pernyataan penerimaan dari mempelai pria ( Kabul ), Kata nikah atau kawin, Tidak ada jeda waktu antara ijab dan Kabul, Sighat ijab dan Kabul jelas.

Syarat ke 5 Mahar Dalam pasal 30 KHI menegaskan bahwa mahar merupakan kewajiban yang harus diberikan oleh calon mempelai pria kepada mempelai Wanita berdasarkan kesepakatan kedua pihak. Untuk syarat yang terakhir yaitu syarat perkawinan yang harus terpenuhi, karena dapat menentukan sah atau tidaknya pernikahan tersebut, maka harus memenuhi syarat syarat dan prosedur tertentu apa saja syaratnya : Persetujuan kedua calon mempelai, Adanya izin kedua orang tua , Usia calon mempelai sudah 19 tahun, antara calon keduanya tidak boleh berhubungan darah , tidak berada ikatan perkawinan, tidak berada massa idah.

Dalam Perkawinan ada juga hal hal yang perlu diperhatikan dalam perkawinan agar tidak dapat dilaksanakan karena larangan larangan tertentu oleh karena itu pasal 38 dilarangnya sebuah perkawinan disebabkan oleh : 1. Pertalian Nasab, 2. Pertalian kerabat semenda, 3. Pertalian susuan. Di dalam buku ini juga dijelaskan akan tejadinya Pencegahan Perkawinan apabila melanggar ketentuan syarat syarat dan rukun yang sudah ditentukan maka terjadinya pernikahan yang tidak memenuhinya maka bisa cegah pernikahan nya ,dan syarat syarat yang harus terpenuhi ada dalam pasal 7 hingga pasal 12 seperti salah satu syarat nya Perkawinan dapat ditangguhkan apabila mempelai atau salah satu mempelai ternyata masih dibawah umur berdasarkan undang undang dan itu salah satu syarat yang disebutkan di pasal diatas, Pencegahan ini bertujuan untuk menghindari perkawinan yang ternyata hakikatnya dilarang bagi mempelai dan bertujuan untuk menegakkan rukun dan syarat serta membentuk keluarga yang kekal abadi.

Melakukan sebuah perkawinan pastinya akan melakukan perjanjian antara 2 pihak dari mempelai atau lebih baik secara lisan maupun tertulis, dengan adanya Perjanjian dalam pernikahan diharapkan kedua mempelai saling menaati perjanjian tersebut lalu akan disahkan oleh pegawai pencatatan sipil. Serta dalam KHI yang mengatur akan perjanjian dipernikahan ada di pasal 47 untuk Undang undang perkawinan itu sendiri dimuat di No 1 tahun 1974. Menariknya dibuku ini juga menjelaskan tentang kedudukan perjanjian perkawinan yang dimana perjanjian tersebut menyatkan bahwa kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk taklik talak atau perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum islam dan pembahasan ini merujuk pada KHI Bab VII Pasal 45 hingga Pasal 52.

Pada Bab II penulis menyampaikan 3 point pembahasan mengenai Hak dan kewajiban suami istri, yaitu tentang Tujuan Pembelajaran, Hak dan Kewajiban Suami, Nafkah. Didalam bab Hak dan kewajiban suami istri penulis menjelaskan Tujuan Pembelajaran dibab ini yaitu diharapkan mahasiswa memiliki kecakapan dalam memahami materi hak dan kewajiban suami istri dan memahami nafkah. Dalam pembahasan hak dan kewajiban suami istri ini dijelaskan bahwa antara hak dan kewajiban merupakan hubungan yang tidak dapat dipisahkan dalam sebuah ikatan perkawinan yang harmonis, UU yang mengatur hak dan kewajiban ini terdapat pada Undang undang No 1 Tahun 1974 dalam pasal 30 hingga pasal 34 contoh salah satu pasal tersebut, didalam pasal 30 "Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat". Untuk KHI sendiri dimuat pada pasal 77 hingga 83 contoh salah satu pasal KHI tersebut didalam pasal 79 ayat 2 " Hak dan kedudukan istri adalah seimbang hak dan kedudukan sua,mi dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. ". Dalam perkawinan pastinya kewajiban seorang suami untuk memenuhi Nafkah kepada istri dan anaknya. Penulis menjelaskan Nafkah merupakan sesuatu yang wajib diberikan oleh suami untuk memenuhi kewajiban kepada anak dan istri, Nafkah ini juga dibagi menjadi 2 yaitu Nafkah materiel dan nafkah non materiel, yang termasuk nafkah materiel adalah nafkah yang seperti tempat tinggal, pakaian, biaya rumah tangga, biaya yang dibutuhkan anak dan istri. UU yang berkaitan dengan nafkah ini tercantum pada Undang undang No 1 Tahun 1974 pada pasal 34 ayat (1) yang menjelaskan bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai kemampuannya, pasal kedua ada di Pasal 34 ayat (2) sedangkan KHI dijelaskan pada Pasal 80 ayat (4) dan Pasal 80 ayat (4).

Bab III Penulis menyampaikan 5 sub bab point mengenai Pembahasan putusnya perkawinan, dibuku ini menjelaskan adanya Tujuan pembelajaran, Pengertian dan Dasar Hukum Putusnya Perkawinan, Macam macam Bentuk Perceraian, Tata cara melakukan Perceraian, Akibat Hukum Perceraian. Didalam Bab Putusnya perkawinan ada tentang Tujuan pembelajaran yang dimaksud disini diharapkan pembaca memahami seluruh pembahasan yang ada dibab ini, Putusnya perkawinan itu adalah upaya melepas ikatan perkawinan atau putusnya hubungan perkawinan antara suami dan istri, adanya perceraian itu dipengaruhi dari beberapa faktor atau penyebab dari perceraian itu ada dari Talaq, Kematian salah satu dari pasangan, atau juga bisa disebabkan pergi tanpa kabar dari salah satu dari pihak suami atau istri.

Dari Berbagai persoalan perceraian penulis menulis macam macam bentuk perceraian agar pembaca tau apa saja macam macam nya , Menurut KHI pasal 118 hingga pasal 124 menjelaskan macam macam perceraian 1. Talaq raj'i yaitu talak ke satu atau kedua yang bisa rujuk, 2. Talaq ba'in shugra yaitu talaq yang tidak boleh rujuk namun bisa melakukan pernikahan Kembali dengan suami lamanya selama masih dalam massa idah, 3. Talaq ba'in kubra yaitu talaq yang terjadi untuk ketiga kalinya tidak bisa rujuk maupun dinikahkan Kembali, 4. Talaq sunni yaitu talaq yang dijatuhkan kepada istri yang sedang suci dan tidak dicampuri. 5. Talaq bid'i yaitu talaq yang dilarang yang dijatuhkan kepada istri dalam keadaan haid atau istri yang sedang suci tapi sudah dicampuri, 6. Pasal 123 menjelaskan perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan didepan pegadilan, 7. Khulu' adalah perceraian yang terjadi atas permintaan istri dengan memberikan tebusan kepada persetujuan suami, 8.Li'an yaitu seoarang suami menuduh seorang istri berbuat zina atau mengingkari anak yang dalam kandungan maupun yang sudah lahir dari sitrinya, sedangkan istri menolak tuduhan itu. Sedangkan menurut UU No 7 Tahun 1989 dibagi menjadi 2 yaitu cerai talaq dan cerai gugat, yang dimaksud cerai talaq disini seorang suami beraga islam mengajukan permohonan ke pengadilan dan meminta untuk mengadakan sidang untuk menyaksikan ikrae talak, cetrai gugat adalah gugatan yang di ajukan oleh istri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat keadilan penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman Bersama tanpa izin tergugat.

Tata cara untuk melakukan perceraian berdasarkan UU Peradilan Agama Pasal 65 dan 115 KHI menjelaskan perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak bisa mendamaikan kedua belah pihak, Untuk Cerai talaq dimuat dijelaskan secara terperinci  pada pasal 66 dan 67 Undang Undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ,Pasal 131 ayat ( 5 ) KHI , UUPA Pasal 71,84,85. Sedangkan Cerai Gugat perceraian yang terjadi atas permintaan istri dengan memberikan tebusan ( iwald ) Kepada dan atas persetujuan suaminya , Cerai gugat ini dijelaskan secara terperinci didalam UUPA Pasal 73 hingga 76 lalu Pasal 133 KHI , lalu dijelaskan bahwa gugatan perceraian itu bisa gugur apabila suami atau istri meninggal sebelum adanya putusan dari pengadilan sesuai dijelaskan pada UUPA Pasal 79, sedangkan apabila gugatan sudah diterima maka tinggal menunggu pelaksanna sidang sesuai dijelaskan pada UUPA Pasal 81 dan 82 .

Apabila Perceraian tersebut di disebabkan Zina dari salah satu pihak suami ataupun istri sesuai dengan Pasal 19 huruf a Peraturan pelaksanaan nomor 9 tahun 1975. Undang undang yang berkaitan dengan perceraian alasan zina tertuang pada pasal 87 dan 88 UU No 7 tahun 1989.  Setiap Perceraian pasti ada dampak atau akibat hukum perceraian karena sesungguhnya perceraian itu tidak dilarang apabila alasan perceraian itu atas ketentuan ketentuang yang telah diatur dalam Undang undang. Akibat dari perceraian dalam hukum itu adanya masalah terhadap hubungan suami istri setelah putusnya hubungan karena perceraian suami atau istri bebas menikah lagi, namun istri harus memperhatikan massa idah ,berdampak juga pada pembagian harta Bersama karena munculnya harta Bersama selama pernikahan, saat terjadi perceraian maka akan terjadi perselisihan antara pihak suami maupun istri ,untuk masalah ini sudah diatur pada KHI Pasal 85 hingga 97.

Masalah selanjutnya yang akan timbul adalah pada Nafkah karena nafkah itu merupakan kewajiban bagi suami untuk istri dan anaknya. Pada UU Perkawinan Pasal 41 huruf c memberi kesimpulan bahwa ketika seorang istri tidsk mempunyai mata pencaharisan maka pengadilan bisa menetapkan kepada seorang mantan suami untuk memberikan biaya untuk kehidupan kepada mantan istri sampai mantan istri menikah lagi. Adapun masalah yang timbul ketika mempunyai anak maka akan berdampak juga pada anak Orang tua yang bercerai saat anak kandungnya masih dibawah umur maka kewajiban orang tua tidak lepas begitu saja namun harus juga berkewajiban merawat dan mengembangkan harta anak nya yang belum cukup umur dan tidak boleh menggunakan harta anaknya tersebut dan ini sudah tertera pada KHI Pasal 105,106,156.

Bab IV ini menjelaskan beberapa point yang terdiri diri dari 5 sub bab mengenai tentang Problematika dalam hukum Perkawinan yang dibuku ini dijelaskan adanya Tujuan Pembelajaran, Perkawinan Campuran, Nikah Siri, Itsbat Nikah, Harta Bersama, Didalam bab ini yang menjelaskan tentang problematika dalam hukum perkawinan diawali dengan Tujuan Pembelajaran yang dimana penulis mengharapkan pembaca bisa memhami materi dalam bab ini. Kedua buku ini menjelaskan tentang Perkawinan Campuran yang dimaksudkan perkawinan campuran ini adalah perkawinan antara seorang laki laki dan perempuan, yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia kesimpulan nya perkawinan campuran ini mengakibatkan salah satu pihak baik suami maupun istri mendapatkan kewarganegaraan dari negara asal suami ataupun istri ,namun juga bisa kehilangan kewarganegaraan suami atau istri tersebut. Ketika ada pernikahan campuran yang diadakan di Indonesia maka dan mengikuti proses hukum yang berlaku maka yang bersangkutan dinyatakan sah ketika pasangan tersebut Kembali lagi berdomisili di Indonesia dan mereka harus diakui keabsahannya, Apabila ketika pernikahan tersebut dilaksanakan diluar negara maka ketika Kembali ke negara Indonesia harus menyertakan surat pernikahan diluar negeri untuk mendaftarkan kekantor pencatatan sipil agar diakui keabsahannya.

Adapun akibat yang muncul karena Hukum Perkawinan Campuran itu antara lain akibat yang muncul masalah di Kewarganegaraan nya karena pernikahan campuran melibatkan pihak pihak yang berbeda kewarganegaraan pastinya salah satu pihak akan mendapat kewarganegaraan baru atau kehilangan kewarganegaraan, Masalah selanjutnya yang muncul dari Harta benda dalam Undang undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, Akibat dari hartanya  dalam perkawinan campuran antara lain kepemilikan atas benda tidak bergerak berupa tanah dan segala sesuatunya yang melekat pada tanah, dan pasal 21 ayat (3) UUPA bahwa warga asing tidak boleh memiliki hak milik atas tanah walaupun perolehannya dari harta Bersama. Masalah ketiga yang muncul yaitu berdampak pada Status Anak diatur pada Pasal 62 UU No 1 Tahun 1974 , UU No 62 Tahun 1958, Pasal 42 Undang undang No 1 Tahun 1974, UU No 12 Tahun 2006 pasal 4 huruf c dan d , Intinya seorang anak yang berasal dari perkawinan campuran akan berstatus kewarganegaraan ganda hingga usia 18 tahun setelah melewati umur 18 tahun maka anak tersebut sudah layak memilih salah satu kewarganegaraan WNA atau WNI.

Pembahasan selanjutnya ada Nikah sirih penulis menjelaskan bahwa nikah sirih ini merupakan pernikahan yang sah namun dirahasiakan / istilah lain pernikahan dibawah tangan yang dimana  tidak atas pengetahuan dari KUA dan sepasang suami istri ini tidak mendapatkan surat nikah yang sah. Kedudukan dari Nikah sirih ini merupakan pernikahan yang sah secara agama namun tidak diakui oleh negara sebagai mana telah diatur di Undang undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal 1,2,3,4,5 ayat (1) dan KHI dipasal 4,5,6,7 ayat (1). Dalam melakukan pernikahan maka syarat dan rukun harus terpenuhi setelah itu akan di Itsbat nikah atau penetapan atas perkawinan seorang Pria dan Wanita sebagai suami istri. Awal nya istbat nikah ini merupakan solusi karena adanya pengharusan pencatatan perkawinan, istbat nikah ini diperuntuk kan kepada orang yang melakukan nikah sirih atau nikah dibawah tangan sebagaimana pada KHI Pasal 7 ayat (2) dan (3).

 Materi Terakhir disini penulis membahas tentang Harta Bersama ap aitu harta Bersama? Dibuku ini menjelaskan Harta Bersama dan pembahasan ini sangat penting tau orang menikah bahwa harta Bersama mempunyai istlah Harta Gono-gini yang sangat popular dikalangan awam yang secara hukum berarti harta yang dihasilkan dari pasangan suami istri saat pernikahan sehingga menjadi hak berdua dari seorang suami dan istri, jadi harta ini dimulai ketika awal tanggal terjadinya pernikahan hingga putusnya perkawinan akibat perceraian atau karena mati. Awal nya harta ini tidak ada di hukum islam namun dari adat istiadat yang turun menurun bahkan setiap daerahnya juga berbeda pembagiannya namun tidak menutup kemungkinan adanya sejumlah harta milik masing masing pasangan baik suami maupun istri, dan konsep tersebut berkembang hingga didukung oleh hukum islam dan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Dasar hukumnya tercantum pada UU perkawinan Pasal 35 ayat 1, KUHPerdata Pasal 119, KHI Pasal 85, KHI Pasal 86. Menurut Adat harta Bersama ini juga menyatakan bahwa tidak semua harta yang dimiliki suami istri merupakan kesatuan harta kekayaan Bersama tapi yang dimaksud harta Bersama itu harta yang dimulai dari awal kali melakukan pernikahan ,dan harta yang dihasilkan sebelum pernikahan itu termasuk harta masing masing tidak termasuk dalam harta Bersama atau gono-gini. Pembagian harta Gono-gini ada tata caranya, Daftar harta yang diperoleh dari selama perkawinan dan dapat disebutkan dalam alasan pengajuan gugatan cerai sehingga yang kemudian disebutkan dalam permintaan pembagian harta dalam berkas tuntutan, jika belum menyebutkan tentang pembagian harta maka penggugat harus mengajukan gugatan baru yang terpisah setelah adanya putusan yang dikeluarkan pengadilan. Bagi yang beragama islam gugatan diajukan ke pengadilan agama wilayah domisili kalau non bisa mengajukan ke pengadilan negeri wilayah domisili. Umum nya harta gono gini ini dibagi dua sama rata , sementara harta masing masing tidak perlu dibagi hanya harta yang muncul saat awal pernikahan . Apabila terjadi perselisihan maka merujuk pada KHI Pasal 88 untuk mengatasi masalah pembagian harta Bersama tersebut dengan cara tersebut bisa membantu kita untuk menghitung mana bagian milik kita sehingga tidak terjadi adanya perselisihan dan pembagian tersebut harus secara jelas.

Setelah Membaca buku ini dapat ditarik kesimpulan bahwa Hukum Perkawinan Islam di Indonesia itu menjelaskan dasar dasar dari pengertian perkawinan yang merupakan suatu perjanjian ikatan tali hubungan antara seorang laki laki dan perempuan membentuk keluarga yang bahagia Sakinah mawadah warahmah, dalam presfektif hukum islam maupun hukum positif yang berlaku pada negara Indonesia , lalu dijabarkan dalam beberapa macam materi dari membahas hak dan kewajiban, putusnya pernikahan ,problematika yang ada di hukum perkawinan .

Dilihat dari buku "Hukum Perkawinan Islam Indonesia" ini, penulis ingin menyampaikan apa saja yang dikaji dalam Hukum perkawinan ini secara jelas ,lengkap dan terperinci. Hal ini bisa dapat dilihat dari Daftar isi ysng sangat singkat dan padat. Dan disisi lain pembaca juga akan memahami akan isi didalam buku tersebut, namun pembaca juga akan masih bertanya tanya karena yang dijelaskan disini kurang nya kajian yang dijelaskan serta kurang terperinci, Mengingat bahwa buku ini juga penting untuk menjadi bacaan masyarakat luas dan tidak ditujukan ke bagi orang yang berlatar belakang Pendidikan hukum saja.

Buku dengan Judul " Hukum Perkawinan Islam Indonesia " , Karya dari Bapak Seno Aris Sasmito, S.H.I.,M.H. memiliki beberapa kelebihan diantaranya seperti dari cover buku yang menarik serta pemilihan tema font juga bagus, Dalam kata yang digunakan juga sederhana mudah dimengerti, Penataan atau pengurutan materi bab sampai sub bab pun juga sudah tepat.

Namun selain terdapat kelebihan juga terdapat beberapa kekurangan yaitu kurang nya kajian dalam buku ini dan kurang nya penjelasan yang secara lengkap dan terperinci, lalu ada beberapa kata yang kurang tepat dan kurang dimengerti ,informasi informasi didalam buku ini juga masih terasa kurang dibandingkan dengan buku buku karangan lainnya.

Alasan saya memilih buku " Hukum Perkawinan Islam Indonesia " karya Seno Aris Sasmito, S.H.I.,M.H. untuk direview adalah karena buku ini menjelaskan tentang Hukum perkawinan islam indonesia yang pembahasan nya perlu dipahami oleh masyarakat luas maupun seorang mahasiswa terutama seperti mahasiswa seperti saya yang berkuliah di jurusan Hukum Keluarga Islam, Buku ini juga direkomendasikan sebagai buku pegangan atau ingin menambah wawasan. ( ARYA MAULANA SAPUTRA )