• Peningkatan Transparansi Pengadaan Barang dan Jasa : Proses pengadaan harus lebih transparan dengan menyertakan informasi yang jelas terkait anggaran, kontraktor, serta proses tender yang dilakukan secara terbuka.
 •Penguatan Pengawasan Internal dan Eksternal : PT INKA perlu memperkuat sistem pengawasan internal melalui tim audit independen. Selain itu, pengawasan eksternal oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga perlu ditingkatkan.
 •Penerapan Sanksi yang Lebih Tegas : Pemberian sanksi harus lebih tegas, termasuk hukuman penjara dan denda yang besar, untuk memberikan efek jera. Publikasi kasus korupsi juga penting untuk meningkatkan kesadaran publik.Â
•Pendidikan dan Pelatihan Anti-Korupsi : Pentingnya pendidikan dan pelatihan bagi seluruh pegawai PT INKA dalam hal integritas dan etika kerja harus digalakkan.
 •Penggunaan Teknologi dalam Proses Pengadaan : Mengadopsi sistem e-procurement bisa mengurangi potensi terjadinya korupsi, dengan cara mengurangi interaksi langsung antara pelaksana proyek dan penyedia barang atau jasa.
  Menyelesaikan kasus korupsi seperti yang terjadi di PT INKA Madiun membutuhkan usaha yang terpadu antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga-lembaga terkait. Dengan menerapkan solusi yang disebutkan di atas, kita bisa berharap bahwa kepercayaan publik terhadap PT KAI dan institusi serupa lainnya bisa pulih dan bahkan meningkat. Ini akan menjadi langkah penting menuju Indonesia yang lebih bersih dari korupsi.
Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana
Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI