Problematika Revisi UU Penyiaran di Indonesia

Sejumlah organisasi Jurnalis menolak adanya revisi terkait UU penyiaran dengan menggelar aksi Demo di depan gedung DPR, karena, menurut mereka beberapa pasal itu mengandung ancaman pidana bagi jurnalis dan media yang memberitakan hal-hal yang dianggap bertentangan dengan kepentingan pihak tertentu.

1. Ancaman Terhadap Kebebasan Pers
Pasal-pasal bermasalah dalam revisi ini memberikan wewenang berlebihan kepada Komisi Penyiaran Indonesia untuk mengatur konten media, yang dapat mengarah pada penyensoran dan pembungkaman kritik terhadap pemerintah dan pihak-pihak berkepentingan, seperti termuat pada draf pasal 8A huruf q, pasal 50B huruf c dan pasal 42 ayat 2.
2. Kebebasan Berekspresi Terancam
ketentuan yang mengatur tentang pengawasan konten tidak hanya membatasi ruang gerak media, tetapi juga mengancam kebebasan berekspresi warga negara, melalui rancangan sejumlah pasal yang berpotensi mengekang kebebasan berekspresi.
3. Kriminalisasi Jurnalis
Adanya ancaman pidana bagi jurnalis yang melaporkan berita yang dianggap kontroversial merupakan bentuk kriminalisasi terhadap profesi jurnalis.
4. Independensi Media Terancam
Revisi ini dapat digunakan untuk menekan media agar berpihak kepada pihak-pihak tertentu, yang merusak independensi media dan keberimbangan pemberitaan, seperti termuat dalam draf pasal 51E.
5. Berpotensi Mengancam Lapangan Kerja Bagi Pekerja Kreatif
Munculnya pasal bermasalah yang mengekang kebebasan berekspresi berpotensi akan menghilangkan lapangan kerja pekerja kreatif, seperti tim konten Youtube, podcast, pegiat media sosial dan lain sebagainya.

Dari sejumlah poin itu DPR diharapkan untuk segera menghentikan pembahasan terkait UU penyiaran yang mengandung pasal-pasal bermasalah ini.

Terkait masalah ini, dalam pengubahan undang-undang para Dewan seharusnya dapat melibatkan para praktisi, akademisi juga masyarakat sipil dalam penyusunan kebebasan pers, dan kebebasan berekspresi, karena merekalah yang tahu bagaimana keadaan dalam lapangan yang sebenarnya.

Para Dewan juga diharapkan tidak melanggar UU No. 40 tahun 1999 tentang pers, UU yang dicita-citakan melindungi kerja-kerja jurnalistik serta menjamin pemenuhan hak publik atas informasi.

DAFTAR PUSTAKA

https://aji.or.id/informasi/revisi-undang-undang-penyiaran-melanggengkan-kegemaran-negara-dalam-membatasi-kebebasan#:~:text=Sebagaimana%20yang%20terdapat%20pada%20draf,terhadap%20ruang%20gerak%20warga%20negaranya
https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-tentang-ruu-penyiaran#:~:text=Sedangkan%20terkait%20informasi%20bahwa%20Revisi,tingkat%20II%20dan%20pengesahan%20serta
https://nasional.tempo.co/read/1881532/komisi-i-dpr-kini-tunda-revisi-uu-penyiaran-dulu-pertama-mengusulkan?tracking_page_direct_mobile