Menulis Azizah Ma'ruf (5)

KABAR baik dari Kyai selalu menenangkan.

Setidaknya ini yang saya rasakan ketika menonton sebuah video yang berisi pesan pendek dari Abuya KH. Ahmad Muhtadi Dimyathi. Dalam video itu terlihat Abuya KH. Muhtadi sedang duduk bersila ditemani Hj. Siti Nur Azizah Ma'ruf di sisi kanannya. Diawali dengan mengucapkan salam, ia pun mengimbau: "Saya mohon dukungannya dan bantuannya dari kawan-kawan Tangsel untuk mendukung anak saya, Siti Nur Azizah Ma'ruf ..... saya mohon kali ini jangan ada yang mbalelo."    

Ini bukan sembarang pesan .....

Seorang tokoh Islam kharismatik dari Banten, Abuya Ahmad Muhtadi Dimyathi bin Abuya Muhammad Dimyathi Al-Bantani ikut mendukung Siti Nur Azizah Ma'ruf, tentu saja sebuah kabar baik. Apalagi ia secara tegas meminta kepada para sahabatnya--khususnya kepada Nahdliyyin--agar bisa sejalan dan tidak "mbalelo". Air mukanya tampak sungguh-sungguh. Ini bukan komunikasi yang lahir dari hasil kesepakatan dengan pihak lain.

Seorang Abuya Muhtadi tentu punya banyak pertimbangan untuk mengajak Nahdliyyin dalam menentukan sikap politiknya di Pilkada Tangerang Selatan. Toh, ia bukan sembarang Kyai. Ia juga disebut dengan Mufti Asy-Syafi'iyyah karena sudah mengkhatamkan dan menguasai empat kitab pedoman Muta'akhkhirin As- Syafi'iyyah, juga Kitab Raudlatut Tholibin---sebagai pegangan para Mufti. Nama Abuya KH Muhtadi juga terdaftar dalam jajaran Mustasyar PBNU. 

Maka bila tidak klop di hatinya, saya yakin Abuya KH Muhtadi tidak akan mau menyampaikan pesan itu. Siapa yang berani memaksanya bila ia tidak mau?

*****

DOA dan dukungan yang diberikan Abuya KH Muhtadi kepada Azizah Ma'ruf ini sebenarnya bukanlah hal yang mengherankan, meski patut disyukuri. Toh, bila dibandingkan dengan nama-nama kandidat Pilkada Tangerang Selatan lainnya, Azizah Ma'ruf (memang) merupakan sosok yang paling dekat dengan lembaga Nahdlatul Ulama. Ia bukan saja  kader yang telah lama aktif di organisasi NU, tetapi juga terlahir dari keluarga salah seorang ulama besar yang pernah menjabat sebagai Rais Aam PBNU, KH. Ma'ruf Amin---yang kini menjabat sebagai Wakil Presiden RI.

Ditambah lagi, NU juga merupakan sebuah organisasi berbasis ulama yang memiliki keunikan tersendiri sepanjang sejarah perjalanannya di Tanah Air. Terlahir dengan memegang khittah sebagai jam'iyah diniyah (organisasi keagamaan) guna mempertahankan serta mengembangkan mazhab ahlul al-sunnah wa al-jamaah (Aswaja)--yang berarti pengikut Nabi Muhammad SAW--NU seringkali dihadapkan pada situasi untuk menjalankan komunikasi politik demi kemaslahatan umat. 

Meski kita tahu, dalam khittah 1926 secara tegas disebutkan: "NU sebagai jam'iyah secara organisatoris tidak terikat dengan organisasi politik dan organisasi masyarakat manapun". Namun poin dalam khittah 1926 itu pun tidak mengikat warga NU secara individual untuk menggunakan hak politiknya sebagaimana dijelaskan pula di rumusan khittah tersebut.

Setidaknya ada tiga poin penting yang tercantum dalam Sembilan Pedoman Politik Warga NU yaitu: terpeliharanya keutuhan NKRI, kemaslahatan bersama (maslahat al-ummah), dan terjaminnya perwujudan Hak Asasi Manusia (HAM). Tiga orientasi dasar politik ini sesungguhnya telah membentuk arah politik NU pada apa yang disebut KH Sahal Mahfudz sebagai "politik kebangsaan" dan "politik kerakyatan".

Toh perjuangan di ranah politik, meminjam catatan KH. Said Aqil Siradj, tidak boleh terlepas dari usaha-usaha pencapaian kemaslahatan, yakni pencapaian perjuangan yang merepresentasikan lima nilai universal (al-kulliyat al-khams) sebagaimana terdapat dalam Islam. Yakni; terjaminnya kebebasan beragama (hifdz al-din), terpeliharanya kelangsungan hidup (hifdz al-nafs), kebebasan berkreasi, berekspresi, berpikir, dan beropini (hifdz al-'aql), pemilikan harta dan properti (hifdz al-mal), dan kelangsungan keturunan, kehormatan serta profesi (hifdz al-nasl wa al-'irdl).

Itu sebabnya, para pemikir politik Islam klasik, saat membahas tentang institusi kekuasaan, sangat menekankan pentingnya akhlak, moral, dan etika. Karena berpolitik tanpa akhlak, moral, dan etika bisa membuat agama--ruang antara "aku" dan Tuhan--direduksi menjadi situasi persaingan antara "kami" dan "mereka". Saya kira inilah yang menjadi poin penting mengapa Abuya KH Muhtadi berkenan mendukung Azizah Ma'ruf.

Toh ia tahu, Azizah Ma'ruf hadir untuk memberi makna bahwa ajang politik bukanlah sebuah medan tempur dengan semangat menghabisi dan menghalalkan segala cara. Politik bagi Azizah Ma'ruf adalah sebuah usaha yang dilakukan oleh warga negara untuk menciptakan ruang-ruang kebaikan bersama. Mungkin karena itu, Abuya KH Muhtadi merasa punya tanggung-jawab moral untuk membangun komunikasi politik demi kemaslahatan umat.   

Ia percaya bahwa putri dari KH. Ma'ruf Amin ini mampu mengatasi apa yang jauh-jauh hari pernah diingatkan oleh Imam al-Ghazali bahwa politik adalah lahw dan la'b, permainan (yang) memabukkan dan pembuat lupa daratan. Itu sebabnya, harus ada sosok yang mampu memahami karakter pergerakan NU, yakni harus lebih fokus kepada usaha-usaha dalam mewujudkan maslahat bagi semua masyarakat (umat), sekaligus mengayomi umat Muslim agar selalu menjaga falsafah Islam yang kaffah dan tidak ta'assub, juga rahmatan lil'alamin.

Dalam konteks ini, saya sepakat bila para tokoh agama perlu turun-tangan membangun komunikasi politik agar umat tidak keliru dalam memilih pemimpin. Toh, berpolitik adalah salah satu cara bagaimana kita dapat menemukan sebaik-baiknya pemimpin. Di situlah peran para tokoh agama dibutuhkan untuk menunjukkan jalan. Politik, mau tak mau berlangsung dari situ.

Itu sebabnya dalam perjalanan negara ini, Nahdlatul Ulama telah punya banyak peran dalam membangun jalan keadaban yang diberikan kepada umat dan bangsa Indonesia. Pertama, NU telah merumuskan konsep mabadi' khoiro ummat (prinsip dasar umat terbaik) yang didasarkan pada orientasi moral sebagai perubahan sosial-ekonomi masyarakat. Pengukuhan moralitas tersebut bertumpu pada nilai-nilai as-shidq (kejujuran) dan al-amanah (tanggung-jawab).

Kedua, dalam ranah keagamaan, NU telah berhasil merumuskan gagasan dasar tentang tawassuth (moderat), tasamuh (toleransi), tawazun (keseimbangan), dan i'tidal (keadilan). Ketiga, NU juga telah memelopori penerimaan dan pengamalan Pancasila sebagai azas bernegara dan bermasyarakat yang bisa diterima oleh warga negara Indonesia yang majemuk. Saya kira ini yang disebut bahwa ajaran agama diterapkan untuk mewujudkan kemaslahatan, kedamaian, dan ketentraman (semua umat manusia) dengan mempererat persatuan dan kesatuan serta mencegah disintegrasi bangsa.

Dan, Azizah Ma'ruf bukan saja memenuhi kriteria itu, tetapi juga telah melakukannya jauh-jauh hari sebelum ia berkecimpung dalam dunia politik praktis. Ia juga tidak pernah melihat orang atau kelompok yang berbeda dengan dirinya--baik itu etnisitas, pilihan politik, status sosial, maupun agama--sebagai sebuah ancaman, apalagi musuh. Baginya, hanya dengan orientasi maslahat itulah keutuhan dan kemajuan suatu daerah atau bangsa dapat terwujud. Dengan demikian, misi Islam sebagai ajaran pembawa rahmat bagi alam semesta dan seluruh umat manusia akan terwujud.

"Saya banyak belajar dari Nahdlatul Ulama yang selalu menempatkan dirinya sebagai pintu Islam yang akomodatif," ujar Azizah Ma'ruf, "maka saya juga selalu berusaha terbuka dengan siapa pun."

Maka tidaklah mengherankan bila Abuya KH Muhtadi mendoakan dan mendukung Azizah Ma'ruf agar dapat memenangkan Pilkada Tangerang Selatan. Bagi saya, ini bukan lagi sekadar momen yang patut disyukuri: .... ini seperti (sebuah) pertanda baik. *)